Perang Iran-AS Memanas: Drone, Hormuz, dan Guncangan Minyak
ORBITINDONESIA.COM – Perang Iran-AS kembali memanas ketika militer Iran mengklaim meluncurkan serangan drone ke target militer Amerika Serikat di Kuwait, Bahrain, dan Yordania. Di saat yang sama, Komando Pusat AS menyatakan telah menuntaskan malam ke-13 serangan berturut-turut ke target militer Iran, sembari menegaskan Selat Hormuz “tetap terbuka” bagi kapal dagang.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan media pemerintah, militer Iran mengatakan serangan drone pada Jumat menyasar target militer AS di Kuwait. Pernyataan lain menyebut serangan Jumat pagi menarget pangkalan AS di Bahrain dan Yordania, meski belum ada konfirmasi kerusakan atau korban dari dua negara itu.
Di Bahrain, Kementerian Dalam Negeri menyatakan sirene darurat sempat diaktifkan, yang biasanya menandakan peringatan serangan masuk. Mereka tidak menjelaskan pemicu alarm, tetapi situasi itu memperlihatkan betapa tipis jarak antara peringatan dan eskalasi nyata di Teluk.
Dari sisi AS, Central Command menyebut rangkaian serangan malamannya menyasar target militer Iran yang dianggap mengancam kapal di Selat Hormuz. Mereka juga menyatakan telah “mengalihkan atau menonaktifkan” sejumlah kapal dalam konteks blokade pelabuhan Iran, yang memperluas perang dari udara ke ranah ekonomi.
Ledakan juga dilaporkan di berbagai wilayah Iran, termasuk Konarak dan Jask di pesisir selatan yang dikenal memiliki fasilitas angkatan laut. Iran juga melaporkan insiden di sekitar Ahvaz, Omidiyeh, Bandar Abbas, dan Pulau Qeshm, wilayah yang sensitif bagi pertahanan dan jalur pelayaran.
Di Bandar Abbas, kantor berita resmi Iran melaporkan sedikitnya dua orang terluka akibat sebuah serangan di area tertentu. Kota pelabuhan besar ini adalah simpul maritim dan pangkalan penting dekat Selat Hormuz, sehingga setiap dentuman di sana segera dibaca sebagai sinyal strategis.
Di tengah rentetan serangan, Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi disebut membawa proposal gencatan senjata dari Presiden Donald Trump ke Teheran. Menurut pejabat Iran, usulan itu ditolak, dan kegagalan mediasi terjadi saat Trump mengancam eskalasi serta penargetan infrastruktur kritis Iran.
Menambah panas, Trump menulis bahwa AS akan membuat Iran membayar kerusakan pelayaran di Selat Hormuz menggunakan “uang Iran” yang berada dalam kontrol AS. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan langkah itu akan menjadi “preseden yang menghasut,” karena normalisasi penyitaan aset bisa membuat tidak ada aset negara yang benar-benar aman.
Di Laut Merah, kelompok Houthi yang didukung Iran mengklaim menyerang tanker minyak setelah mendeklarasikan blokade terhadap pelayaran yang terkait Saudi. Dewan Kerja Sama Teluk mengecam serangan terhadap tanker Saudi Encelia dan menyebut ancaman terhadap pelayaran komersial sebagai eskalasi berbahaya yang mengganggu stabilitas regional.
Dampak ekonomi global mulai terasa, dengan harga minyak Brent menyentuh US$100 per barel untuk pertama kalinya sejak Mei. Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde juga menyebut konflik yang “kembali menyala” dan kenaikan energi memperburuk prospek ekonomi Eropa, sementara pasar saham AS bergejolak dan imbal hasil obligasi naik.
Di Washington, Kongres kembali memperlihatkan friksi atas kelanjutan perang, ketika DPR dua kali menegur Trump agar mengakhiri perang atau meminta otorisasi. Namun di Senat, upaya mengangkat resolusi pembatasan kewenangan perang gagal tipis, menandakan kontrol politik terhadap eskalasi militer tetap rapuh.
Di sisi lain, data korban juga menjadi isu, setelah situs Pentagon sempat menampilkan angka 18 prajurit AS tewas lalu diturunkan menjadi 14 dengan penjelasan berbeda. Senator Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth memberi “perhitungan penuh dan akurat” atas korban tewas dan luka, karena pelaporan dinilai tidak konsisten.
Di Iran, juru bicara Kementerian Kesehatan Hossein Kermanpour menyebut 55 orang tewas dan 629 luka sejak 27 Juni akibat serangan udara AS, termasuk enam perempuan dan tiga anak. Pernyataan itu tidak merinci apakah korban adalah warga sipil, personel militer, atau gabungan, tetapi angka tersebut memperkuat narasi kerentanan domestik Iran.
Di Selat Hormuz sendiri, laporan ledakan dekat Pulau Larak dan Pulau Qeshm menambah ketegangan di jalur energi paling vital dunia. Iran sebelumnya menggunakan rute dekat Larak agar kapal tetap berada di perairan teritorial Iran, dan sebuah menara kontrol lalu lintas maritim di pulau itu dilaporkan terkena rudal pada 18 Juli.
Perang Iran-AS kini bergerak dalam tiga lapis sekaligus, yakni serangan militer langsung, tekanan ekonomi melalui blokade, dan perang pesan melalui klaim serta ancaman publik. Ketika Central Command menekankan Selat Hormuz “tetap terbuka,” pernyataan itu justru mengakui bahwa keterbukaan jalur dagang kini bergantung pada payung militer, bukan stabilitas politik.
Serangan drone Iran ke Kuwait, Bahrain, dan Yordania menunjukkan pola “penyebaran risiko” yang memaksa AS mengamankan banyak titik sekaligus. Basis-basis AS di kawasan menjadi simpul yang mudah ditargetkan untuk efek psikologis, bahkan ketika kerusakan fisik belum terverifikasi.
Namun AS juga memperluas permainan dengan blokade pelabuhan Iran, termasuk klaim mengalihkan atau menonaktifkan kapal yang melanggar. Ini menempatkan perang pada spektrum “pencekikan ekonomi,” yang biasanya memicu balasan asimetris, terutama di jalur pelayaran sempit seperti Hormuz.
Ledakan di Konarak, Jask, Bandar Abbas, dan Qeshm bukan sekadar berita lokal, karena wilayah itu terkait fasilitas angkatan laut dan kontrol rute kapal. Jika target yang terkena adalah infrastruktur maritim, maka pesan yang dikirim bukan hanya ke Teheran, tetapi juga ke pasar energi global yang sangat sensitif.
Harga Brent yang kembali ke US$100 per barel memperlihatkan pasar mulai memasukkan “premi perang” yang lebih besar. Kenaikan ini selaras dengan pernyataan ECB bahwa serangan Houthi di Laut Merah “mengkhawatirkan” dan memperparah harga energi, yang pada akhirnya menekan inflasi dan pertumbuhan.
Masuknya Houthi secara lebih agresif membuka front kedua yang mengganggu dua arteri energi, yakni Teluk Persia dan Laut Merah. Saudi merespons dengan serangan udara di Yaman, dan skenario ini menghidupkan kembali konflik lama yang berpotensi menelan perang Iran-AS ke dalam pusaran regional.
Di Washington, perdebatan war powers memperlihatkan dilema demokrasi saat perang berjalan cepat, sementara pengawasan berjalan lambat. Ketika DPR hanya bisa “menegur” tanpa daya paksa dan Senat memblokir pemungutan suara final, ruang keputusan tetap berada di eksekutif.
Kontroversi angka korban pasukan AS, dari 18 menjadi 14, memperuncing krisis kepercayaan publik. Dalam perang modern, statistik korban bukan hanya catatan, melainkan bagian dari legitimasi, dan ketidakpastian angka dapat memicu kecurigaan bahwa pemerintah sedang mengelola persepsi.
Dari sisi Iran, klaim 55 tewas dan 629 luka sejak 27 Juni menunjukkan biaya manusia yang nyata, tetapi ketidakjelasan status korban membuat angka itu juga menjadi instrumen narasi. Ketika korban sipil dan militer tercampur dalam satu angka, publik cenderung membaca semuanya sebagai penderitaan nasional.
Dimensi hukum dan finansial muncul saat Trump menyatakan akan menggunakan aset Iran yang dibekukan untuk membayar kerusakan pelayaran. Araghchi menyebutnya preseden berbahaya, karena normalisasi penyitaan aset dapat memicu reaksi berantai, termasuk retaliasi terhadap aset Barat di yurisdiksi lain.
Mediasi Irak yang ditolak memperlihatkan bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup, tetapi tidak punya daya paksa atas “sikap Amerika,” menurut Araghchi. Penolakan itu juga mengindikasikan Teheran menilai biaya berhenti sekarang lebih tinggi daripada melanjutkan, terutama jika blokade dan serangan terus menekan.
Kunci eskalasi bukan hanya jumlah bom atau drone, melainkan perubahan aturan main yang diam-diam sedang dinormalisasi. Blokade pelabuhan, pengalihan kapal, dan wacana penggunaan aset beku untuk kompensasi adalah bentuk perang ekonomi yang dapat bertahan lebih lama daripada serangan udara.
Ketika pihak yang berperang mengklaim “jalur tetap terbuka” sambil menutup pelabuhan dan menonaktifkan kapal, publik sebetulnya sedang menyaksikan paradoks keamanan. Stabilitas dagang global dipertahankan dengan cara yang justru menambah alasan bagi pihak lawan untuk menyerang titik-titik dagang itu.
Di sisi Iran, serangan ke basis AS di negara ketiga adalah strategi yang efektif untuk menyebarkan ketakutan, tetapi berisiko memperluas koalisi lawan. Negara tuan rumah bisa terdorong mengambil langkah lebih keras, sehingga Iran menghadapi lebih banyak aktor tanpa pernah benar-benar mengalahkan satu pun.
Di sisi AS, politik domestik terlihat mengejar perang yang bergerak lebih cepat dari mekanisme akuntabilitas. Ketika resolusi war powers gagal dan data korban diperdebatkan, perang menjadi urusan eksekutif yang hanya sesekali diganggu oleh suara parlemen.
Yang paling rentan justru ruang sipil dan ekonomi dunia, karena Hormuz dan Laut Merah adalah nadi perdagangan energi. Setiap ledakan di Bandar Abbas atau klaim serangan tanker di Laut Merah adalah pesan yang diterjemahkan pasar menjadi harga, dan harga itu diterjemahkan publik menjadi biaya hidup.
Pada titik ini, eskalasi tampak seperti spiral yang dipelihara oleh logika “pembalasan yang wajar.” Jika setiap serangan dibalas dengan serangan yang sedikit lebih besar, perang tidak membutuhkan deklarasi resmi untuk membesar, karena ia tumbuh dari kebiasaan saling mengunci.
Perang Iran-AS kini bukan hanya soal siapa menang di medan, tetapi siapa mengendalikan jalur laut, harga energi, dan legitimasi narasi di mata publik global. Ketika drone, blokade, dan aset beku menjadi bahasa baru konflik, batas antara perang militer dan perang ekonomi makin kabur.
Pertanyaan yang tersisa bukan sekadar kapan gencatan senjata datang, melainkan bentuk dunia seperti apa yang lahir setelah preseden ini dinormalisasi. Jika penyitaan aset dan penutupan jalur dagang dianggap wajar, siapa yang bisa memastikan bahwa krisis berikutnya tidak akan lebih cepat, lebih luas, dan lebih mahal bagi semua orang.
(Orbit dari berbagai sumber, 3 Agustus 2026)
