Mungkinkah Terjadi Bentrokan Militer antara Turki dan Israel di Suriah?
ORBITINDONESIA.COM - Hanya beberapa jam sebelumnya, delegasi tingkat tinggi militer Turki telah mendarat di landasan pacu pangkalan militer Abu al-Duhur di Idlib, Suriah. Tak lama kemudian, pada malam yang sunyi tanggal 18 Agustus 2026, total delapan rudal presisi Israel menghantam landasan pacu utama dan gudang senjata pangkalan tersebut dalam empat gelombang terpisah.
Ini bukanlah serangan udara biasa. Ini merupakan tantangan perang secara langsung dan belum pernah terjadi sebelumnya yang dilontarkan Israel tepat di hadapan Turki, kekuatan militer terbesar kedua di NATO.
Menurut informasi tepercaya dari ACLED, sebuah organisasi penelitian pertahanan internasional, dan Alma Research Center milik Israel, target utama Israel dalam serangan ini bukanlah kelompok pemberontak biasa.
Sebaliknya, delegasi militer Turki—yang berkoordinasi dengan pemerintah baru Suriah—sedang meninjau pekerjaan awal untuk memasang sistem pertahanan udara canggih HISAR buatan Turki di pangkalan tersebut.
Angkatan Udara Israel sangat memahami bahwa jika sistem pertahanan udara Turki ini mulai beroperasi di Abu al-Duhur—yang hanya berjarak 70 kilometer dari perbatasan Turki—masa kebebasan pesawat tempur Israel terbang di wilayah udara Suriah akan berakhir seketika.
Sehari setelah serangan itu, pada 19 Agustus 2026, laporan Reuters memuat pernyataan keras dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Kantor Netanyahu menyatakan secara langsung bahwa Suriah hendak melanggar status quo keamanan dengan Israel dengan mengizinkan pasukan Ankara ditempatkan di pangkalan udara tersebut, yang dianggap sebagai ancaman ekstrem bagi keamanan nasional Israel.
Segera setelah itu, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz melontarkan ancaman langsung kepada presiden Turki melalui platform X; ia menyatakan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sedang melangkah ke dalam petualangan berbahaya di Suriah dan sebaiknya tidak menguji tekad Israel untuk membela diri.
Namun, Presiden Erdogan dan para pengambil keputusan di Ankara bukanlah tipe orang yang akan tinggal diam setelah mendengar ancaman semacam itu.
Pada 19 Agustus, dalam pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Ankara yang disiarkan melalui kantor berita negara Turki, Anadolu, mereka menanggapi bahwa tuduhan tak berdasar dari kantor Perdana Menteri Israel itu pada dasarnya hanyalah upaya sia-sia untuk melegitimasi serangan udara ilegal mereka terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah, serta menegaskan bahwa Turki tidak akan pernah menoleransi ketidakstabilan di Suriah.
Namun pertanyaannya, mengapa Israel mengambil risiko militer yang begitu besar terhadap Ankara, yang merupakan anggota NATO? Akar permasalahannya sebenarnya bermula hanya 11 hari yang lalu.
Pada tanggal 7 Agustus 2026, di kota suci Makkah, Arab Saudi, Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menandatangani Pakta Pertahanan Bersama Makkah yang bersejarah.
Prinsip utama perjanjian ini serupa dengan Pasal 5 NATO, yang berarti serangan terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Poros pertahanan bersama ini—yang menggabungkan kemampuan nuklir Pakistan, sumber daya keuangan yang sangat besar milik Arab Saudi, serta kekuatan pesawat nirawak (drone) dan infanteri Turki yang lengkap—telah membuat para ahli strategi militer di Tel Aviv merasa cemas hingga sulit tidur.
Jika menilik sejarah, sebagaimana Israel melumpuhkan infrastruktur militer Suriah dalam perang udara Lembah Bekaa tahun 1982 demi menegakkan dominasi tunggalnya di kawasan tersebut, kini mereka ingin menerapkan strategi intimidasi serupa terhadap Turki.
Namun, situasi tahun 1982 dan 2026 sangatlah berbeda. Ankara tidak hanya memiliki status keanggotaan NATO, tetapi juga menguasai teknologi jarak jauh serta mendapat dukungan politik yang kuat dari Riyadh dan Islamabad melalui Pakta Makkah.
Lantas, apa langkah Washington di tengah ketegangan yang memuncak ini? Utusan Khusus AS, Tom Barrack, mengonfirmasi kepada Reuters bahwa Washington memandang serangan ini sebagai eskalasi yang tidak perlu dan sedang berupaya meluncurkan mekanisme khusus tiga pihak untuk mencegah konflik antara Turki, Israel, dan Suriah.
Kini, pertanyaan terbesarnya adalah: akankah Erdogan benar-benar terlibat dalam perang skala penuh melawan Israel?
Pertama, Turki tidak akan serta-merta terjun ke dalam perang langsung yang telah direncanakan sebelumnya saat ini, karena langkah tersebut akan membahayakan perekonomian Turki yang sudah rapuh dan memicu krisis diplomatik yang rumit di dalam tubuh NATO.
Kedua, perang proksi di sepanjang perbatasan Suriah akan meningkat secara signifikan. Turki akan memperkuat pertahanan udara di Suriah utara demi melindungi sekutu-sekutunya.
Ketiga, guna terus menekan Ankara, kerja sama intelijen militer dan angkatan laut antara Israel, India, Yunani, dan Siprus akan semakin terlihat jelas.
Geopolitik internasional mengajarkan kita bahwa ketika payung keamanan dari satu negara adidaya melemah, kekuatan-kekuatan regional terpaksa harus menjamin keamanan mereka sendiri.
Masa di mana Washington menjadi satu-satunya pihak penengah kini hampir berakhir. Ketika poros baru—seperti Pakta Pertahanan Makkah—terbentuk di tengah kekosongan kekuasaan tersebut, konflik dengan pihak-pihak yang berupaya mempertahankan dominasi lama mereka menjadi tak terelakkan.
Kepulan asap akibat ledakan bom Israel di Idlib pada malam yang sunyi di Suriah itu memperlihatkan kepada kita bahwa era imperialisme tunggal Amerika sedang berlalu, dan dunia bergerak cepat menuju tatanan dunia multipolar yang kompleks serta penuh ketidakpastian.
(Sumber: The World News) ***
