AGPPI Jateng Dorong Guru Pancasila Perkuat Pendidikan Karakter
ORBITINDONESIA.COM – AGPPI Jawa Tengah menegaskan penguatan pendidikan karakter Pancasila harus dimulai dari keteladanan guru di kelas. Pesan itu menguat dalam Seminar dan Musyawarah Kerja Wilayah I AGPPI Jateng pada Hardiknas 2026 di Salatiga.
Di tengah arus polarisasi opini publik dan banjir informasi digital, sekolah sering menjadi arena pertama benturan nilai. Karena itu, pendidikan Pancasila tidak cukup berhenti pada hafalan sila, tetapi harus hadir sebagai kebiasaan dan laku sosial.
Pertemuan AGPPI Jateng dihadiri perwakilan dari 35 kabupaten/kota, menandai ikhtiar membangun jejaring yang lebih rapi. Forum ini juga diposisikan sebagai langkah menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan, akademisi, dan instansi.
Ketua AGPPI Jateng Muhammad Rohib Hirzi menekankan pentingnya keteladanan guru dalam pendidikan karakter. Ia menegaskan kebutuhan penguatan moral, ideologi kebangsaan sejak dini, dan pembekalan keilmuan agar pendidik tetap profesional.
Secara kebijakan, arah pendidikan karakter berbasis Pancasila sebenarnya sudah lama ditegaskan negara melalui Penguatan Pendidikan Karakter dan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Namun, tantangan terbesar selalu sama, yaitu konsistensi praktik di ruang kelas dan budaya sekolah.
Di titik ini, AGPPI memilih jalur yang realistis, yakni memperkuat ekosistem guru dan jejaring kelembagaan. MoU antara Prodi PPKn S1 FKIP UNS yang diwakili Dr. Triana Rejekiningsih dengan AGPPI serta MGMP se-Jawa Tengah menjadi sinyal bahwa peningkatan kapasitas tidak bisa dikerjakan sendirian.
Kolaborasi kampus-guru penting karena PPKn berhadapan dengan perubahan sosial yang cepat. Riset pembelajaran, modul kontekstual, dan pelatihan pedagogik berbasis kasus dapat membuat nilai Pancasila terasa hidup, bukan sekadar slogan.
Pembicara utama, Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Haris, menekankan peran strategis guru Pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Ia mengingatkan nilai Pancasila harus terus ditanamkan agar generasi muda memiliki karakter kebangsaan yang kuat di tengah tantangan zaman.
Pernyataan itu relevan, tetapi juga mengandung pekerjaan rumah yang berat. Jika pendidikan karakter hanya menjadi pidato seremonial, maka ia kalah cepat dari algoritma media sosial yang membentuk emosi dan identitas anak setiap hari.
Karena itu, ukuran keberhasilan harus bergeser dari “selesai mengajar materi” menjadi “terbentuknya kebiasaan bernilai”. Indikatornya bisa berupa disiplin dialog, kemampuan berbeda pendapat tanpa merendahkan, dan praktik toleransi yang terlihat dalam interaksi harian.
Harapan perwakilan guru Pancasila Batang, Doni, agar AGPPI Jateng menjadi barometer inovasi pembelajaran tingkat nasional juga menuntut standar yang terukur. Barometer tidak cukup berupa banyaknya kegiatan, tetapi kualitas produk, seperti perangkat ajar, bank kasus, dan metode asesmen karakter yang dapat direplikasi.
Keteladanan guru adalah kunci, tetapi jangan dijadikan beban moral individual semata. Negara, pemda, dan sekolah perlu memastikan beban administrasi tidak menggerus ruang refleksi, persiapan mengajar, dan pembinaan relasi yang sehat dengan murid.
Sinergi yang digaungkan AGPPI Jateng akan bermakna jika berani menyentuh persoalan inti, yaitu kompetensi pedagogik PPKn yang sering tertinggal dibanding dinamika sosial. Guru perlu dibekali literasi digital, metode diskusi berbasis bukti, dan keberanian mengelola isu sensitif tanpa menghakimi.
Pendidikan Pancasila juga perlu keluar dari pola tunggal “ceramah normatif”. Ia harus hadir sebagai pengalaman, seperti proyek layanan masyarakat, mediasi konflik kecil di sekolah, dan latihan musyawarah yang nyata.
Jika tidak, Pancasila akan terdengar seperti bahasa resmi yang jauh dari realitas remaja. Di saat yang sama, ruang kosong itu akan diisi oleh narasi instan yang lebih emosional dan lebih mudah viral.
Seminar dan Muskerwil I AGPPI Jateng menunjukkan satu pesan tegas, yaitu pendidikan karakter Pancasila membutuhkan ekosistem, bukan hanya semangat. MoU dengan UNS dan penguatan jejaring MGMP membuka peluang agar praktik baik bisa disebarkan dan diuji.
Namun, tantangan sesungguhnya ada setelah panggung ditutup, yakni mengubah nilai menjadi kebiasaan yang terlihat. Pertanyaannya sederhana tetapi menentukan, apakah sekolah berani menilai karakter sebagai perilaku harian, bukan sekadar materi ujian.
Jika guru menjadi teladan, sekolah menjadi ruang aman berdialog, dan kolaborasi menjadi kerja rutin, Pancasila tidak lagi dipelajari sebagai teks. Ia akan tumbuh sebagai cara hidup yang menuntun generasi muda menghadapi zaman dengan kepala dingin dan hati yang adil. (Orbit dari berbagai sumber, 4 Juli 2026)
