Layanan Kelola Aset Demensia Korea: Cegah Penipuan, Jaga Martabat
ORBITINDONESIA.COM – Layanan kelola aset demensia di Korea Selatan mulai diuji, setelah kasus seperti Kim menunjukkan betapa rapuhnya hidup lansia dengan demensia saat harus mengurus uang sendirian. Program bernama Dementia Safe Property Management Service ini mengunci pengeluaran penting agar aset tidak “bocor” oleh penipuan, tekanan sosial, atau eksploitasi.
Kim tinggal sendiri dan masih bisa menyampaikan kebutuhan dasar, tetapi tidak mampu mengelola rekening bank serta biaya hidup secara mandiri. Ia memiliki sekitar 20 juta won aset likuid dan pemasukan bulanan sekitar 1,2 juta won dari pensiun dasar dan bantuan penghidupan.
Tanpa keluarga yang mengawasi, uang Kim berisiko menjadi sasaran kenalan yang memanfaatkan kondisi kognitifnya. Karena itu wali publik Kim mengajukan layanan pengelolaan properti melalui National Pension Service.
Lembaga itu menilai aset dan pola belanja Kim, lalu menyusun rencana bulanan yang rinci. Anggaran ditetapkan 330.000 won untuk sewa, 130.000 won untuk utilitas, dan 800.000 won untuk biaya hidup.
Ke depan, lembaga membayar sewa dan utilitas langsung dari rekening Kim, sementara wali hanya menangani pengeluaran kecil harian. Skema ini menempatkan “pagar administratif” pada pos-pos yang paling rawan diselewengkan.
Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea mengumumkan program percontohan Dementia Safe Property Management Service yang dimulai April telah mengamankan empat kontrak layanan pertama. Program ini sering dijuluki “dementia money” karena fokusnya bukan memberi subsidi baru, melainkan memastikan uang pribadi dipakai tepat sasaran.
Logika kebijakannya sederhana: ketika kapasitas finansial menurun, risiko kerugian meningkat, sementara kebutuhan kesehatan justru membesar. Layanan ini mengelola sewa, tagihan medis, biaya perawatan, dan biaya hidup sesuai rencana yang disetujui sebelumnya.
Di titik ini, negara mengambil peran seperti “trust publik” yang mengurangi ruang improvisasi pihak luar. Pengeluaran tetap dikelola lembaga, sedangkan pengeluaran besar tak terduga seperti operasi harus diajukan sebagai pembayaran khusus oleh wali.
Jika ada indikasi tekanan dari kenalan, komite internal menilai urgensi sebelum dana cair. Lembaga juga melakukan pemeriksaan status dan pengeluaran minimal tiap enam bulan, serta inspeksi mendadak bila terdeteksi pola belanja mencurigakan.
Data awal menunjukkan kebutuhan publik yang tidak kecil. Hingga 3 Juli, tercatat 1.271 pertanyaan, 118 pengajuan atau rujukan, 34 orang masuk konsultasi mendalam, dan 14 sedang dalam proses penunjukan wali untuk kontrak layanan.
Rangkaian angka itu mengisyaratkan dua hal sekaligus: masyarakat mencari perlindungan, namun prosedur wali dan kontrak masih menjadi “bottleneck”. Pemerintah menargetkan evaluasi pilot, perbaikan alur konsultasi-kontrak, lalu peluncuran penuh pada 2028.
Aspek yang jarang dibahas adalah fase setelah kematian, terutama bagi pasien tanpa keluarga. Layanan ini juga menyiapkan mekanisme penyelesaian sisa aset, termasuk pengajuan pengelola harta ke pengadilan keluarga dan pengumuman publik untuk mencari ahli waris.
Bila sekitar satu tahun tidak ditemukan ahli waris, aset diserahkan kepada negara. Di satu sisi ini memberi kepastian hukum, tetapi di sisi lain menegaskan kesunyian sosial yang menyertai banyak lansia dengan demensia.
Layanan kelola aset demensia menjawab masalah nyata: penipuan, voice phishing, dan “permintaan halus” dari lingkungan yang sulit ditolak oleh orang dengan penurunan kognitif. Namun efektivitasnya akan ditentukan oleh detail: transparansi keputusan komite, standar kecurigaan, dan seberapa mudah wali mengajukan kebutuhan mendesak.
Skema ini juga memindahkan sebagian kedaulatan finansial individu ke institusi, sehingga kontrol harus diimbangi akuntabilitas. Tanpa audit independen dan jalur keberatan yang jelas, proteksi bisa berubah menjadi paternalistik.
Di sisi fiskal, pendekatan “bukan subsidi, melainkan tata kelola aset” terdengar efisien. Tetapi ia berpotensi menyamarkan ketimpangan, karena orang miskin dengan aset minim tetap rentan, sementara layanan lebih optimal bagi mereka yang masih punya tabungan.
Kasus Kim memperlihatkan dilema modern: kita hidup lebih lama, tetapi tidak selalu hidup dengan dukungan keluarga. Ketika jaringan sosial melemah, negara dipaksa menjadi pengganti “kerabat” dalam urusan paling intim, yakni uang untuk bertahan hidup.
Program Dementia Safe Property Management Service menawarkan jawaban praktis pada satu pertanyaan moral: bagaimana melindungi orang yang melemah tanpa merampas martabatnya. Dengan membayar kebutuhan pokok secara otomatis dan menyaring transaksi besar, layanan ini bisa menjadi pagar yang menyelamatkan.
Namun pagar yang baik harus tembus pandang dan bisa diawasi. Jika Korea berhasil menyeimbangkan perlindungan, hak, dan akuntabilitas, “uang demensia” bukan sekadar kebijakan, melainkan pelajaran tentang cara sebuah masyarakat memperlakukan mereka yang paling mudah dilupakan. (Orbit dari berbagai sumber, 5 September 2026)
