Islam ala Prabowo: Ketika Keislaman Dibaca dari Laku Kekuasaan
ORBITINDONESIA.COM - Ada sesuatu yang menarik dari judul buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam. Ia seolah mengundang pembaca untuk memasuki wilayah yang selama ini tidak terlalu banyak dibicarakan tentang Prabowo Subianto: bukan sebagai jenderal, bukan sebagai politisi, bukan pula sekadar sebagai presiden, melainkan sebagai seorang Muslim.
Buku yang ditulis Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas ini diluncurkan dalam rangkaian Rakornas Baznas 2025. Buku setebal sekitar 346 halaman tersebut mencoba menghadirkan sisi keislaman Prabowo melalui kesaksian dan perspektif sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang.
Namun, buku ini sebenarnya tidak sedang menawarkan sebuah "mazhab Prabowo". Ia juga bukan buku yang menyajikan pemikiran keislaman Prabowo secara sistematis. Yang dilakukan buku ini lebih menarik: para penulis mencoba membaca tindakan, sikap, perjalanan politik, dan kepemimpinan Prabowo melalui perspektif nilai-nilai Islam.
Dengan kata lain, yang hendak dijawab buku ini bukan pertanyaan, "Seberapa alim Prabowo?" Melainkan pertanyaan yang lebih sederhana sekaligus lebih politis: bagaimana seorang pemimpin yang bukan ulama dan bukan tokoh pesantren mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan kepemimpinannya? Di sinilah buku ini menemukan pijakannya.
Islam sebagai laku, bukan sekadar simbol
Salah satu gagasan penting yang terasa dari buku ini adalah upaya memaknai keberislaman tidak semata-mata melalui simbol atau penampilan keagamaan. Prabowo bukan figur yang membangun karier politiknya dengan identitas sebagai ulama, kiai, atau intelektual Islam. Ia datang dari dunia militer, kemudian masuk ke gelanggang politik dan akhirnya menjadi presiden.
Karena itu, buku ini berusaha melihat Islam Prabowo melalui apa yang ia lakukan.
Islam ditempatkan sebagai nilai yang dapat hadir dalam kepemimpinan, keadilan sosial, kepedulian terhadap rakyat, perdamaian, kemanusiaan, hingga politik luar negeri.
Cara pandang tersebut membuat istilah "Islam ala Prabowo" menjadi lebih mudah dipahami. Kata "ala" di sini bukan menunjuk pada suatu aliran atau mazhab baru. Ia lebih dekat kepada pengertian cara atau laku personal dalam menerjemahkan ajaran agama.
Dengan perspektif semacam itu, seseorang tidak harus menjadi ahli agama untuk memperlihatkan nilai-nilai keislaman dalam tindakannya. Seorang pemimpin dapat dianggap mengamalkan nilai Islam melalui keberpihakannya terhadap keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan.
Mosaik kesaksian tentang Prabowo
Buku ini menjadi menarik karena Prabowo bukan satu-satunya suara yang berbicara mengenai dirinya. Sejumlah tokoh dengan latar belakang agama, politik, militer, akademik dan diplomasi ikut memberikan perspektif.
Nama-nama seperti Yusril Ihza Mahendra, A.M. Hendropriyono, As'ad Said Ali, Said Aqil Siradj, Muhadjir Effendy, Abdul Mu'ti dan KH Asep Saifuddin Chalim termasuk di antara tokoh yang memberikan kontribusi. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai sebuah mosaik.
Setiap penulis membawa sudut pandang sendiri. Ada yang melihat Prabowo dari sisi kepemimpinan, ada yang menyoroti hubungan Islam dan kebangsaan, ada yang melihatnya melalui perspektif diplomasi, sementara yang lain menempatkan program kesejahteraan sebagai bagian dari pengamalan nilai agama.
Hasilnya adalah sebuah potret Prabowo yang berlapis-lapis. Prabowo tidak hanya digambarkan sebagai pemimpin nasional, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki dimensi spiritual dan kepedulian terhadap persoalan umat.
Dari Palestina hingga politik luar negeri
Dimensi keislaman Prabowo dalam buku ini juga tidak berhenti pada persoalan domestik.
Sikap Indonesia terhadap Palestina menjadi salah satu contoh yang penting. Posisi Prabowo mengenai Palestina, termasuk berbagai pernyataannya dalam forum internasional, dibaca sebagai bagian dari kepedulian terhadap kemanusiaan dan solidaritas terhadap bangsa Palestina.
Di titik ini, agama bertemu dengan diplomasi. Pembelaan terhadap Palestina tidak hanya dipahami sebagai ekspresi solidaritas umat Islam, tetapi juga sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia yang menempatkan kemerdekaan Palestina sebagai salah satu agenda penting.
Dengan demikian, buku ini mencoba memperluas pengertian mengenai pengamalan Islam. Ia tidak hanya berada di ruang ibadah atau kehidupan personal, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam keputusan politik dan sikap negara terhadap persoalan internasional.
Dari Islam menuju kesejahteraan
Bagian lain yang menarik adalah hubungan antara Islam dan kesejahteraan rakyat.
Di sini zakat mendapatkan tempat penting. Peluncuran buku dalam rangkaian Rakornas Baznas bukan tanpa alasan. Zakat dipandang bukan sekadar kewajiban individual, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan sosial.
Dalam epilognya, KH Asep Saifuddin Chalim bahkan membawa pembahasan kepada figur Umar bin Abdul Aziz, yang dalam tradisi Islam sering dipandang sebagai simbol pemimpin yang adil dan berhasil mengelola kesejahteraan masyarakat.
Perbandingan tersebut tentu memiliki bobot simbolik yang besar.
Ia menempatkan cita-cita pemerintahan Prabowo dalam sebuah tradisi kepemimpinan Islam yang menekankan keadilan, keberpihakan kepada masyarakat miskin dan tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyat.
Pada titik ini, buku tersebut mempertemukan tiga wilayah yang sering dipisahkan: agama, negara dan kesejahteraan sosial.
Tetapi ada pertanyaan yang tidak boleh diabaikan
Di balik konstruksi positif tersebut, buku Islam ala Prabowo tetap perlu dibaca secara kritis. Pertanyaan paling mendasar adalah: apakah buku ini sedang menjelaskan keislaman Prabowo, atau sedang membangun sebuah narasi mengenai keislaman Prabowo? Keduanya tidak sepenuhnya sama.
Jika yang pertama, pembaca tentu mengharapkan uraian mengenai pemikiran keagamaan Prabowo: siapa yang memengaruhi pemikiran Islamnya, bagaimana ia memahami hubungan agama dan negara, bagaimana pandangannya mengenai demokrasi dalam perspektif Islam, atau bagaimana perjalanan spiritualnya berkembang dari masa muda hingga menjadi presiden.
Tetapi buku ini tampaknya tidak diarahkan terutama ke sana. Ia lebih banyak menghadirkan tafsir atas tindakan dan kepemimpinan Prabowo.
Karena itu, buku ini lebih kuat sebagai konstruksi interpretatif daripada sebagai studi akademik tentang pemikiran Islam Prabowo. Hal tersebut bukan kelemahan mutlak. Justru dari sanalah daya tarik politik buku ini muncul.
Ketika agama menjadi bahasa legitimasi
Seorang presiden tidak hanya membutuhkan legitimasi melalui pemilu. Dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, kepemimpinan juga membutuhkan legitimasi moral. Di sinilah buku ini dapat dibaca pada lapisan yang lebih dalam.
Prabowo dalam buku ini direpresentasikan melalui beberapa identitas sekaligus: nasionalis, pemimpin, negarawan, pembela Palestina, dan seorang Muslim yang mengamalkan nilai agama melalui tindakannya.
Agama kemudian menjadi salah satu bahasa untuk memberikan makna moral terhadap kekuasaan.
Ini tidak berarti bahwa seluruh isi buku harus dianggap sebagai propaganda. Istilah tersebut terlalu sederhana dan cenderung menutup ruang analisis.
Buku ini lebih menarik apabila dipahami sebagai upaya membangun legitimasi simbolik. Kepemimpinan Prabowo tidak hanya ingin dilihat sebagai hasil mandat elektoral, tetapi juga sebagai kepemimpinan yang memiliki dasar moral dan nilai keagamaan.
Dengan demikian, Islam ala Prabowo sesungguhnya berbicara tentang dua hal sekaligus: Islam dan politik. Bahkan, bisa dikatakan, lapisan keduanya justru lebih menarik daripada lapisan pertamanya.
Mengapa sekarang?
Pertanyaan lain yang patut diajukan adalah mengapa buku semacam ini muncul pada masa awal pemerintahan Prabowo.
Prabowo bukan tokoh yang selama perjalanan politiknya dikenal terutama melalui identitas Islam. Ia berbeda dengan politisi yang sejak awal menjadikan simbol dan wacana keislaman sebagai fondasi utama karier politiknya.
Namun setelah menjadi presiden, muncul kebutuhan untuk menjelaskan sisi lain dari dirinya. Bahwa di balik figur mantan prajurit dan politisi nasionalis terdapat seorang Muslim yang nilai-nilai agamanya dapat ditemukan dalam kepemimpinan.
Dalam konteks tersebut, Islam ala Prabowo dapat dibaca sebagai bagian dari proses pembentukan citra kepemimpinan baru. Prabowo tidak lagi hanya direpresentasikan sebagai "presiden yang nasionalis", tetapi sebagai pemimpin nasionalis yang juga memiliki dimensi keislaman.
Sebuah buku tentang Prabowo atau tentang zaman?
Pada akhirnya, menarik membaca buku ini bukan hanya untuk mengetahui siapa Prabowo, tetapi juga untuk memahami zaman politik Indonesia sekarang. Sebab buku ini memperlihatkan bagaimana hubungan agama dan kekuasaan terus mengalami negosiasi.
Jika dahulu politik Islam sering diasosiasikan dengan simbol, identitas dan perjuangan formal, buku ini menawarkan pendekatan yang berbeda: Islam dapat hadir melalui kebijakan, kesejahteraan, diplomasi, kemanusiaan dan etika kepemimpinan.
Tetapi pembaca juga perlu menjaga jarak kritis. Sebab ketika tindakan politik seorang pemimpin ditafsirkan sebagai manifestasi nilai agama, selalu ada pertanyaan yang harus diajukan: siapa yang memberikan tafsir tersebut, untuk kepentingan apa, dan bagaimana kita menguji kebenarannya? Pertanyaan itu penting agar agama tidak sekadar menjadi stempel moral bagi kekuasaan.
Pada akhirnya, Islam ala Prabowo bukanlah buku tentang lahirnya "Islam Prabowo" sebagai sebuah pemikiran baru. Buku ini lebih tepat dipahami sebagai usaha untuk membaca dan sekaligus membingkai keislaman seorang presiden melalui tindakan, kebijakan dan perjalanan kepemimpinannya.
Ia adalah buku tentang Prabowo, tetapi juga tentang cara sebuah kekuasaan ingin dilihat. Dan mungkin justru di situlah nilai penting buku ini. Ia memperlihatkan bahwa dalam politik Indonesia, pertarungan tidak hanya berlangsung untuk memenangkan kekuasaan. Setelah kekuasaan diperoleh, muncul pertarungan berikutnya: bagaimana kekuasaan itu diberi makna.
Dalam Islam ala Prabowo, makna tersebut dicari melalui bahasa Islam—Islam yang tidak terutama tampil sebagai simbol, melainkan sebagai keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan kesejahteraan rakyat.
Pertanyaan kritisnya tinggal satu: apakah narasi itu kelak akan dibuktikan oleh laku kekuasaan, atau berhenti sebagai narasi tentang kekuasaan? Waktu dan kebijakan pemerintahan Prabowo yang akan memberikan jawabannya.
(Satrio Arismunandar, Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA). ***
