WFH Diperpanjang, Pertalite Turun 9 Persen: Efeknya Ke Ekonomi
ORBITINDONESIA.COM – WFH diperpanjang pemerintah untuk dua bulan ke depan, dan klaim paling menonjol adalah konsumsi Pertalite turun 9 persen pada April. Kebijakan Work From Home ini diposisikan sebagai strategi ganda: menekan beban energi sekaligus menjaga produktivitas kerja.
Keputusan memperpanjang Work From Home diumumkan usai evaluasi dua bulan pelaksanaan kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut hasilnya “cukup baik” dan menjadi dasar perpanjangan.
Di sisi regulasi, Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menerbitkan Surat Edaran No. M/6/HK.04/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026. Intinya, perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH satu hari kerja per minggu sesuai kondisi masing-masing.
Framing resminya jelas: program ini dikaitkan dengan “optimalisasi pemanfaatan energi” dan ketahanan energi nasional. Namun, ketika WFH menjadi kebijakan lintas sektor, pertanyaan bergeser dari sekadar “bisa atau tidak” menjadi “adil atau tidak”.
Angka 9 persen penurunan Pertalite terdengar meyakinkan, karena transportasi harian pekerja memang menyumbang konsumsi BBM yang besar. Jika satu hari kerja berpindah dari jalan raya ke rumah, maka perjalanan komuter, kemacetan, dan pembakaran BBM ikut berkurang.
Namun, data yang dipublikasikan baru menyebut penurunan konsumsi, bukan dampak bersih energi. Tanpa pembanding seperti kenaikan konsumsi listrik rumah tangga, perubahan pola belanja energi, dan pergeseran jam beban puncak, efisiensi total masih berupa asumsi.
Airlangga menyatakan, “Ada juga penurunan 9 persen penggunaan Pertalite di April, jadi hasilnya cukup positif.” Pernyataan ini kuat sebagai indikator awal, tetapi belum cukup sebagai evaluasi menyeluruh terhadap biaya-manfaat kebijakan.
WFH juga mengubah ekonomi mikro kota: warung makan, transportasi umum, parkir, hingga UMKM sekitar perkantoran bisa kehilangan arus pelanggan. Pada saat yang sama, ekonomi permukiman bisa tumbuh, tetapi tidak selalu menutup gap pendapatan yang hilang di pusat bisnis.
Di tingkat perusahaan, WFH satu hari per minggu tampak moderat, tetapi implementasinya tidak seragam. Sektor manufaktur, layanan publik frontliner, dan pekerjaan lapangan sulit menikmati fleksibilitas yang sama, sehingga “penghematan energi” berisiko ditopang oleh kelompok pekerja tertentu saja.
Surat Edaran Menaker menyebut WFH dilakukan “sesuai kondisi perusahaan” dan jam WFH ditentukan perusahaan. Kalimat ini memberi ruang adaptasi, tetapi juga membuka peluang ketidakpastian bagi pekerja, terutama terkait pengukuran kinerja, beban kerja, dan hak atas jam kerja yang wajar.
WFH diperpanjang menunjukkan pemerintah mulai menggeser kebijakan energi dari sisi pasokan ke sisi perilaku. Ini langkah realistis, karena mengurangi konsumsi sering lebih cepat daripada menambah kapasitas energi baru.
Namun, narasi “hemat Pertalite” tidak boleh menjadi satu-satunya kompas, karena kebijakan publik harus menghitung keadilan distribusi dampak. Jika pekerja tertentu menanggung biaya tambahan listrik dan internet, sementara perusahaan menghemat biaya operasional, maka efisiensi berubah menjadi pemindahan beban.
Kebijakan ini juga menuntut standar baru: pedoman kerja hibrida, perlindungan data, kesehatan mental, dan kompensasi biaya kerja dari rumah. Tanpa itu, WFH mudah menjadi kebijakan populer di atas kertas, tetapi rapuh dalam praktik.
Yang paling penting, pemerintah perlu membuka metodologi evaluasi secara lebih transparan. Publik berhak tahu apakah penurunan 9 persen Pertalite dipengaruhi WFH semata, atau bercampur dengan faktor lain seperti perubahan harga, pembatasan distribusi, tren mudik-balik, atau dinamika ekonomi.
Perpanjangan WFH memberi sinyal bahwa negara melihat pekerjaan sebagai instrumen kebijakan energi, bukan sekadar urusan kantor. Jika dikelola dengan data yang jernih dan aturan yang adil, WFH bisa menjadi kebiasaan baru yang mengurangi konsumsi BBM tanpa mengorbankan produktivitas.
Tetapi jika evaluasi hanya berhenti pada angka Pertalite, kita berisiko menutup mata dari biaya sosial yang berpindah ke rumah-rumah pekerja dan usaha kecil di sekitar kantor. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan hanya “berapa persen BBM turun”, melainkan “siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung, dan apakah kita siap membangun ekosistem kerja yang manusiawi dan berkelanjutan”.
(Orbit dari berbagai sumber, 20 Juli 2026)
