Fakta Baru: Mendikdasmen Abdul Mu'ti Tidak Merespons Surat Sekretariat Wapres Gibran untuk Ajukan PK
ORBITINDONESIA.COM – Fakta baru di balik dinamika hukum yang mendahului pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI terungkap melalui laporan tim Bocor Alus Politik Tempo pada Selasa, 17 November 2026.
Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) sempat mengirimkan surat resmi bertanggal 10 November 2026 kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, perihal permohonan pengajuan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).
Permintaan tersebut ditujukan terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang sebelumnya membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan menengah milik Gibran, mengingat kementerian merupakan pihak tergugat secara administratif dalam perkara tata usaha negara tersebut.
Kendati surat permohonan dari Setwapres itu telah dilayangkan dua hari sebelum pengumuman pengunduran diri Gibran, upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut pada akhirnya tidak pernah diajukan ke Mahkamah Agung.
Sehari setelah surat bertanggal 10 November itu diterbitkan, yakni pada Rabu, 11 November 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah justru memilih mematuhi serta melaksanakan amar putusan kasasi Mahkamah Agung secara penuh dengan menerbitkan keputusan pencabutan resmi atas surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Kepastian mengenai tuntasnya proses hukum administrasi tersebut turut dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada Bocor Alus pada Kamis, 12 November 2026.
Yusril menegaskan bahwa keputusan pencabutan dokumen penyetaraan yang dilakukan oleh Kemendikdasmen sudah bersifat final dan mengikat, yang kemudian diikuti secara langsung pada hari yang sama dengan pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.
ATLAS MILITER/Sumber Berita: Bocor Alus Politik (Tempo)