Perdebatan tentang Bahan Bakar Fosil Membuat Perundingan Iklim COP31 Menemui Jalan Buntu
Menteri Lingkungan Hidup Panama mendesak agar poin mengenai bahan bakar fosil dimasukkan ke dalam kesepakatan akhir.
InternasionalORBITINDONESIA.COM - Perundingan dalam konferensi iklim PBB COP31 di Turki mengalami kebuntuan setelah berlangsung lebih dari 36 jam melebihi jadwal yang ditentukan, karena berbagai negara belum mencapai kesepakatan mengenai pakta iklim global yang baru.
Uni Eropa dan negara-negara kepulauan Pasifik termasuk di antara kelompok yang menolak draf kesepakatan terkini, yang tidak memuat ketentuan apa pun mengenai pengurangan permintaan global terhadap bahan bakar fosil.
Poin perdebatan lainnya berkaitan dengan desakan dari Kelompok Afrika (Africa Group) untuk mendapatkan komitmen pendanaan lebih besar bagi upaya adaptasi—namun Uni Eropa sebelumnya telah menyatakan tidak akan mendukung usulan tersebut.
Tim perunding yang sedianya dijadwalkan bertolak pulang pada Minggu pagi, 22 November 2026 kini mengalihkan penerbangan mereka ke hari Senin, 23 November 2026; sebuah pertanda bahwa kesepakatan belum akan tercapai dalam waktu dekat.
Jika negara-negara tidak dapat mencapai konsensus—yang merupakan syarat mutlak dalam proses perundingan iklim PBB—maka perundingan tersebut dapat ditangguhkan.
Dalam skenario itu, konferensi akan berakhir tanpa kesepakatan dan dilanjutkan kembali tahun depan. Situasi seperti ini hanya pernah terjadi satu kali sejak negara-negara mulai mengadakan pertemuan iklim COP pada tahun 1995.
Pada hari Sabtu, 21 November 2026, Komisaris Iklim Uni Eropa, Wopke Hoekstra, menyatakan bahwa jika blok tersebut tidak mendapatkan "apa yang diperlukan dalam hal aksi iklim... maka tidak akan ada kesepakatan."
Kepala negosiator Inggris, Menteri Energi Miatta Fahnbulleh, tetap optimistis dan mengatakan bahwa timnya masih terus berupaya untuk mencapai kesepakatan.
"Ini adalah perundingan yang sulit, namun diskusi tetap produktif dan kesepakatan masih mungkin dicapai. Inggris berupaya keras untuk menghasilkan keputusan, dan kami akan terus bekerja dalam beberapa jam ke depan untuk menyatukan berbagai negara."
Risiko lainnya adalah tim perunding harus segera kembali ke negara asal, yang dapat menyebabkan jumlah negara yang hadir tidak lagi mencukupi kuorum yang diperlukan untuk mengesahkan kesepakatan global apa pun.
Para menteri dari Panama, Kepulauan Solomon, Pantai Gading, dan Uni Eropa tengah berjuang untuk memasukkan kembali komitmen transisi menjauhi minyak, gas, dan batu bara ke dalam kesepakatan akhir, setelah negara-negara produsen bahan bakar fosil yang dipimpin oleh Arab Saudi mendesak agar poin tersebut dihapus.
"Tidak dapat diterima jika sebuah COP atau keputusan akhir (cover decision) bahkan tidak menyebutkan bahan bakar fosil; kami sama sekali tidak akan menoleransinya," ujar Juan Carlos Navarro, Menteri Lingkungan Hidup Panama.
Pernyataan tersebut didukung oleh Menteri Transisi Ekologi Prancis, Monique Barbut.
Ia mengkritik beberapa poin dalam draf kesepakatan yang membahas penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture, use and storage)—sebuah teknologi yang menangkap emisi saat dilepaskan dan menyimpannya di bawah tanah—dengan menyebutnya sebagai "izin" bagi negara-negara lain untuk terus membakar minyak dan gas.
"Kita tidak bisa mengumumkan kepada dunia bahwa kenaikan suhu kini telah mencapai 1,5 derajat Celsius, namun tetap menjalankan aktivitas seperti biasa seolah-olah tidak terjadi apa-apa," tegas Barbut.
Untuk pertama kalinya dalam sebuah COP, kesepakatan tersebut—yang secara resmi dikenal sebagai Kesepakatan Antalya (Antalya Accords)—mungkin akan mengakui bahwa target untuk menjaga kenaikan suhu global agar tetap di bawah 1,5 derajat Celsius telah gagal dicapai.
Dunia kini memasuki fase yang disebut sebagai "pelampauan" (overshoot).
Para ilmuwan memperingatkan bahwa melampaui titik ini, jutaan orang lainnya akan terpapar risiko kenaikan permukaan laut dan panas ekstrem.
Namun, Chris Bowen, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia yang memimpin negosiasi, menolak gagasan untuk memasukkan poin mengenai bahan bakar fosil.
Ia berpendapat bahwa KTT ini berfokus pada implementasi dan seharusnya memprioritaskan transisi menuju sumber energi bersih.
Di luar forum COP, energi terbarukan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun ini, untuk pertama kalinya, sumber energi terbarukan modern—yakni panel surya—menjadi kontributor terbesar dalam memenuhi permintaan energi global yang baru, melampaui minyak dan gas.
Badan Energi Internasional (International Energy Agency) juga memperingatkan minggu ini bahwa semakin lama gangguan pasokan bahan bakar melalui Selat Hormuz—akibat perang yang melibatkan Iran—berlangsung, maka semakin kuat pula dorongan untuk beralih ke listrik yang bersumber dari energi terbarukan.
Meski demikian, minggu ini Presiden AS Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat dalam sebuah pertemuan di Shenzhen untuk meningkatkan produksi minyak guna merespons gangguan pasokan bahan bakar tersebut.
Apakah ini COP yang 'terburuk' sepanjang sejarah? Diketahui bahwa salah satu usulan yang diajukan adalah dengan tidak membahas bahan bakar fosil, sebagai imbalan agar Arab Saudi dan negara-negara produsen minyak lainnya bersedia menandatangani komitmen untuk memastikan 35% dari konsumsi energi mereka berasal dari listrik pada tahun 2035.
Langkah ini tidak menjawab salah satu masalah utama lainnya yang diangkat oleh negara-negara berkembang, yaitu kurangnya pendanaan.
Dalam draf sebelumnya, sempat tercantum kesepakatan untuk meningkatkan pendanaan bagi upaya adaptasi iklim hingga mencapai $120 miliar (£91 miliar) pada tahun 2035—namun, angka tersebut kini telah dihapus.
"Kami datang ke sini bukan untuk mengemis; kami datang untuk menuntut apa yang memang menjadi hak kami—hak bagi rakyat kami yang menanggung beban terberat akibat aktivitas antropogenik (ulah manusia) dari negara-negara maju," ujar Zanetor Agyeman Rawlings, Menteri Lingkungan Hidup Ghana sekaligus ketua kelompok negosiator Afrika.
Para aktivis iklim dan kelompok lingkungan hidup, yang hadir sebagai pengamat dalam perundingan ini, melontarkan kritik keras terhadap jalannya negosiasi.
"Saya bisa katakan tanpa keraguan sedikit pun bahwa ini adalah COP terburuk yang pernah ada," ujar Mohamed Adow dari Powershift Africa.
Kelompok-kelompok ini biasanya sangat kritis terhadap proses yang dianggap berjalan terlalu lambat. Namun, Turki tampaknya menjadi tuan rumah yang paling tidak disukai; kepala negosiator mereka bahkan sempat meninggalkan sejumlah perundingan krusial, yang membuat banyak negara merasa "tidak dihargai", ungkap seorang pengamat. ***