Sanksi Inggris atas Permukiman Israel E1 Guncang Hubungan London-Tel Aviv
ORBITINDONESIA.COM – Sanksi Inggris permukiman Israel kembali memanas setelah London menuding proyek E1 di Tepi Barat sebagai “garis merah” yang mengancam solusi dua negara. Ketegangan ini meledak usai panggilan telepon Ed Miliband dan Gideon Saar yang dipahami Inggris sebagai janji menahan tender, tetapi berujung sebaliknya.
Empat pekan sebelum Inggris mengumumkan sanksi besar terhadap permukiman Israel bulan ini, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband melakukan panggilan telepon yang tegang dengan Menlu Israel Gideon Saar. Pembicaraan itu berpusat pada rencana pembangunan permukiman E1 di jantung Tepi Barat, kawasan sensitif di timur Yerusalem.
Lokasi E1 dipandang Inggris dan banyak negara sebagai bagian penting bagi calon negara Palestina di masa depan. Israel menahan rencana ini selama puluhan tahun karena kekhawatiran internasional bahwa pembangunan di sana akan menggagalkan kenegaraan Palestina, sebelum memberi persetujuan final tahun lalu.
Tiga pejabat yang mengetahui percakapan mengatakan Inggris menutup panggilan 11 Agustus dengan keyakinan Saar memberi sinyal kuat bahwa Israel tidak akan membuka tender E1 sebelum pemilu Israel Oktober. Kementerian Luar Negeri Israel menolak karakterisasi itu dan menyatakan tidak ada komitmen seperti yang dipahami Inggris.
Sepekan kemudian, pemerintah Israel memajang tender sekitar 1.200 unit hunian baru di E1, membuka pintu bagi perusahaan konstruksi untuk menawar proyek. Bagi pejabat Inggris, langkah ini terbaca sebagai pembalikan dari pesan yang mereka tangkap dalam percakapan tersebut.
Versi Israel berbeda: Saar disebut hanya mengatakan “tidak ada perubahan di lapangan E1” sebelum pemilu, sementara tender dianggap “bukan hal baru” karena rencana E1 sudah disetujui lebih dari setahun lalu. Kantor Miliband menolak mengomentari detail panggilan, namun Kemenlu Inggris menegaskan ekspansi permukiman menempatkan “kemajuan solusi dua negara pada risiko besar”.
Namun tender E1 bukan satu-satunya pemicu sanksi. Miliband, yang masuk kabinet Perdana Menteri baru Andy Burnham sejak Juli, langsung menyusun kebijakan baru soal Israel termasuk opsi menekan permukiman.
Sebelum masuk Downing Street, Burnham berjanji mengubah haluan dari pendahulunya Keir Starmer yang dinilai sebagian pemilih Partai Buruh terlalu lemah. E1 kemudian menjadi simbol bahwa diplomasi dua negara mengalami kebuntuan, sekaligus memudahkan konsolidasi dukungan internasional untuk sanksi ekonomi, termasuk dari Kanada, Prancis, dan sembilan negara lain.
Pada 8 September, Miliband berpidato luas di parlemen: ia menuduh sebagian pemukim melakukan pembersihan etnis, mengumumkan larangan dagang atas permukiman, menyebut pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai ilegal secara mendasar, dan menyatakan Inggris menolak mengekspor senjata yang secara material mendukung pendudukan. Ia menyebut E1 sebagai faktor pendorong dan menyebutnya “garis merah lama komunitas internasional”. (Orbit dari berbagai sumber, 21 September 2026)
Di Tepi Barat yang diduduki, sekitar 500.000 pemukim Israel tinggal di komunitas yang oleh mayoritas negara dianggap ilegal menurut hukum internasional. Sekitar tiga juta warga Palestina hidup di bawah hukum militer Israel, dalam sistem dua tingkat yang oleh pengkritik disamakan dengan apartheid, meski Israel membantah label itu.
Secara geografis, E1 bukan sekadar perumahan baru. Pembangunan di area itu akan makin memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan, sehingga upaya membangun wilayah Palestina yang menyambung menjadi jauh lebih sulit.
Proyek ini juga akan menghubungkan Yerusalem dengan Maale Adumim, permukiman besar Israel di timur. Karena itu, E1 kerap dipandang sebagai “kunci” yang dapat mengunci peta politik, bukan hanya peta jalan.
Di pihak Israel, retorika penolakan atas sanksi Inggris datang keras. Saar mengecam langkah Inggris dan menegaskan warga Israel berhak tinggal di Tepi Barat, bahkan menyebut tekanan itu datang dari “jihadis, Islamis, antisemit, kiri jauh, dan kaum woke”.
Yair Lapid, pemimpin oposisi sentris, mengkritik keputusan Inggris karena dinilai akan “menguatkan suara ekstremis” menjelang pemilu nasional. Ia menyebut kebijakan itu bermotif politik domestik Inggris dan sebagai “serangan sinis” untuk memuaskan pemilih yang kecewa.
Pasca pengumuman Miliband, Saar menyatakan Israel akan membalas, termasuk menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur dan mengusir beberapa diplomat Inggris yang menangani urusan Palestina. Ancaman ini menandai bahwa konflik kini bergeser dari perdebatan kebijakan menjadi perang simbol dan akses diplomatik.
Padahal dalam tiga tahun terakhir, Inggris sempat menunjukkan solidaritas penuh terhadap Israel setelah serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Inggris mengirim dua kapal, pesawat intai, dan 100 marinir ke Timur Tengah, serta pada April 2024 membantu Israel menghadapi serangan drone dan rudal Iran.
Namun perang Israel melawan Hamas yang berkepanjangan menewaskan puluhan ribu warga Palestina di Gaza dan memicu krisis kemanusiaan akut, membuat Starmer mendapat tekanan dari partainya sendiri. Setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu pada November 2024, Downing Street memberi sinyal otoritas Inggris bisa menangkapnya jika masuk Inggris, dan sebagian penjualan senjata juga ditangguhkan.
Pada Juni 2025, Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua menteri sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Pada September tahun itu, Inggris mengakui negara Palestina dalam langkah terkoordinasi dengan Kanada dan Australia, tetapi kritik di Inggris menyebut banyak langkah itu terlalu simbolik.
Emily Thornberry, politisi senior Partai Buruh, memuji arah baru ini karena sebelumnya usul serupa kerap ditolak dengan “pikiran berkabut” dan keberatan. Baginya, kepemimpinan Burnham dan Miliband menandai keputusan untuk “melakukan sesuatu”, bukan sekadar mengeluh dari pinggir lapangan.
Faktor personal juga memengaruhi framing kebijakan. Miliband, keturunan penyintas Holocaust Yahudi, menyebut sejarah keluarganya dan ikatan pribadinya dengan Israel, sementara ibunya yang wafat tahun ini pernah menandatangani Jews for Justice for Palestinians.
Miliband merepresentasikan segmen Yahudi liberal Inggris yang mendukung eksistensi Israel sebagai negara Yahudi, namun membedakan Israel dari permukiman Tepi Barat. Argumen mereka: permukiman mengancam demokrasi Israel karena mengokohkan kekuasaan atas jutaan warga Palestina tanpa hak sipil dan politik.
Ketika sanksi disusun pada Agustus, sejumlah pemimpin Yahudi Inggris, termasuk Rabbi Ephraim Mirvis, bertemu Miliband untuk menyatakan penolakan. Michael Wegier dari Board of Deputies of British Jews mengatakan kepada BBC bahwa langkah ini bisa “memberanikan kaum ekstremis” di Israel, hasil yang buruk bagi Israel dan Inggris.
Miliband tetap maju dan mengatakan dalam wawancara podcast bahwa pengaruh Inggris pada pemilu Israel mungkin kecil. Ia juga menilai kritik “waktu tidak tepat” akan selalu muncul setiap kali tekanan terhadap Israel dipertimbangkan.
Dari sisi proses, Israel menekankan bahwa E1 telah disetujui setahun lalu sehingga tender bukan hal baru. Namun para ahli menilai setiap tahapan administratif membuat kebijakan makin sulit dibalikkan, dan tender 1.200 unit itu ditutup 19 Oktober, sembilan hari sebelum pemilu.
Lebih jauh, pemerintah Israel juga menyatakan akan membuka tender pada 25 Oktober untuk sekitar 2.100 unit tambahan di area tersebut. Artinya, kalender tender bergerak beriringan dengan kalender politik, dan keduanya saling mengunci ruang kompromi. (Orbit dari berbagai sumber, 21 September 2026)
Inti konflik ini bukan sekadar salah paham diplomatik antara Miliband dan Saar, melainkan pertarungan tentang siapa yang berhak menentukan “fakta di lapangan”. Dalam konflik Israel-Palestina, beton dan aspal sering bekerja lebih cepat daripada perundingan, dan E1 adalah contoh paling gamblang.
Inggris memilih sanksi untuk memulihkan daya tekan yang selama ini dianggap simbolik. Namun sanksi juga membawa risiko: Israel dapat memanfaatkannya sebagai bahan bakar narasi “dunia memusuhi kami”, yang justru menguatkan kubu garis keras menjelang pemilu.
Di sisi lain, argumen bahwa tekanan selalu “menguatkan ekstremis” juga bisa menjadi dalih untuk tidak pernah menekan sama sekali. Jika setiap momen dianggap salah, maka kebijakan internasional hanya akan menjadi penonton saat peta wilayah berubah permanen.
Proyek E1 memperlihatkan bagaimana kebijakan permukiman dapat mengubah kemungkinan solusi dua negara dari konsep politik menjadi problem geometri. Ketika wilayah Palestina terbelah, negara yang “kontigu” berubah menjadi slogan, dan diplomasi kehilangan objek yang bisa dinegosiasikan.
Karena itu, sanksi Inggris dapat dibaca sebagai upaya menghentikan titik balik sebelum terlambat, bukan sekadar menghukum. Tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh konsistensi, koordinasi dengan sekutu, dan kemampuan menahan eskalasi diplomatik seperti penutupan konsulat atau pengusiran diplomat.
Yang paling mengganggu justru ironi moralnya: Inggris pernah menjadi penopang keamanan Israel pasca 7 Oktober, tetapi kini berdiri di garis depan tekanan atas pendudukan. Pergeseran ini menegaskan bahwa solidaritas keamanan tidak otomatis berarti cek kosong bagi kebijakan permukiman. (Orbit dari berbagai sumber, 21 September 2026)
Kasus sanksi Inggris permukiman Israel dan polemik tender E1 menunjukkan bahwa diplomasi bisa runtuh oleh satu keputusan administratif yang tampak teknis. Ketika tender 1.200 unit diumumkan, Inggris melihatnya sebagai pembangkangan, sementara Israel menyebutnya kelanjutan rencana lama.
Di atas semua itu, E1 mengingatkan bahwa masa depan Palestina dan Israel sering ditentukan oleh garis-garis pada peta yang ditarik tanpa persetujuan bersama. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah sanksi dapat menghentikan pembangunan, tetapi apakah dunia masih punya kemauan politik untuk menjaga kemungkinan damai sebelum ia terkubur oleh “fakta di lapangan”. (Orbit dari berbagai sumber, 21 September 2026)
