Protes Revisi Daftar Pemilih India: Penangkapan Massal di New Delhi
ORBITINDONESIA.COM – Protes revisi daftar pemilih India memicu pengerahan keamanan besar-besaran di New Delhi, ketika ribuan orang ditahan untuk mencegah demonstrasi gerakan “Cockroach” menuju Jantar Mantar. Arvind Kejriwal menyebut situasi itu sebagai “kediktatoran absolut,” sementara oposisi menuduh pemerintah menutup ruang demokrasi melalui represi jalanan.
Otoritas India menerapkan langkah keamanan luar biasa untuk menghalangi massa bergabung dalam demonstrasi yang dipanggil Cockroach Janta Party (CJP) di New Delhi. Jalan-jalan dibarikade, perbatasan ibu kota diperketat, dan puluhan ribu personel keamanan dikerahkan untuk mencegah arus demonstran.
Menurut laporan, polisi menahan ribuan orang, termasuk lebih dari 500 orang yang bergerak menuju Jantar Mantar. Pendiri CJP Abhijeet Dipke dan dua pemimpin lain ditahan bahkan sebelum turun dari pesawat di ibu kota.
Gelombang penahanan juga menyasar tokoh oposisi arus utama yang datang menyatakan solidaritas. Video yang dirilis pemimpin oposisi menunjukkan sejumlah figur senior ditahan pada Sabtu, termasuk Arvind Kejriwal dari Aam Aadmi Party.
Mamata Banerjee dan Pinarayi Vijayan juga termasuk di antara tokoh yang disebut ditahan. Rahul Gandhi mengecam tindakan itu sebagai “pengecut” dan menuding lingkaran kekuasaan sebagai “penjahat dalam cerita ini.”
Akar konflik ada pada revisi daftar pemilih yang oleh oposisi dan pengkritik dinilai berpotensi mencabut hak pilih jutaan warga. Mereka menuduh proses itu memberi keuntungan bagi Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Komisi Pemilihan India menolak tuduhan tersebut dan menyatakan “revisi intensif khusus” bertujuan menghapus pemilih ganda dan yang tidak memenuhi syarat. Namun, kecurigaan publik membesar karena tindakan pencegahan protes dilakukan seperti operasi keamanan perang.
Skala pengerahan aparat di pusat New Delhi menunjukkan negara memilih strategi pencegahan total, bukan pengelolaan unjuk rasa. Ketika ruang demonstrasi dipersempit, isu revisi daftar pemilih berubah dari perdebatan teknis menjadi krisis legitimasi politik.
Seorang demonstran menggambarkan situasi sebagai permainan “kucing dan tikus” dengan polisi. Ia menyindir ketimpangan jumlah aparat, “di tempat ada 20 demonstran dan 10 jurnalis, ada 100 polisi berdiri,” seolah negara ingin menciptakan efek gentar.
Di titik ini, narasi pemerintah soal ketertiban umum berhadapan dengan narasi oposisi soal hak dasar. Jasmine, salah satu demonstran, menegaskan protes adalah hak fundamental dan mempertanyakan logika meminta izin kepada pemerintah yang sedang diprotes.
Krisis makin tajam ketika laporan menyebut jurnalis juga sempat ditahan saat meliput. Media seperti Scroll dan Newslaundry mengabarkan telepon reporter disita, sementara laporan lain menyebut adanya kekerasan fisik.
Committee to Protect Journalists (CPJ) mendesak polisi Delhi membebaskan seluruh jurnalis dan mengembalikan peralatan mereka. CPJ juga meminta investigasi atas dugaan kekerasan dan menuntut agar pers dapat meliput tanpa intervensi.
Tekanan terhadap pers terlihat dalam data indeks kebebasan pers global. Reporters Without Borders (RSF) menempatkan India di peringkat 157 dari 180 negara pada World Press Freedom Index 2026, turun enam peringkat dari 2025.
Dalam konteks itu, protes CJP bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola mobilisasi dan respons negara yang kian keras. Artikel menyebut protes ini menggemakan mobilisasi massal CJP pada Juli yang memaksa menteri pendidikan saat itu mundur akibat skandal ujian.
Kali ini targetnya adalah Kepala Komisioner Pemilihan Gyanesh Kumar, dengan tuntutan pengunduran diri. CJP bahkan menunjuk Ajinkya Shinde sebagai pemimpin sementara dan menyerukan, “di mana pun polisi menghentikan kalian, tempat itu akan menjadi Jantar Mantar kalian.”
Di sisi lain, BJP membalas dengan menuduh oposisi berupaya “menghasut ketegangan” dan menyebut ada “kekuatan asing” di belakang protes. Tuduhan itu kembali dilontarkan tanpa bukti yang dipublikasikan, tetapi efektif untuk membingkai protes sebagai ancaman keamanan nasional.
Kondisi ini mengingatkan publik pada memori “Emergency” era Indira Gandhi pada pertengahan 1970-an, ketika kebebasan sipil dibekukan dan media disensor. Shashi Tharoor menyebut pengerahan aparat seperti “deployment masa perang” dan menyindir Gen Z menghadapi “Emer-GenZ” yang tak dideklarasikan.
Pertanyaan terpenting bukan hanya apakah revisi daftar pemilih itu benar atau keliru, melainkan apakah negara bersedia diuji secara terbuka. Pemerintah yang percaya diri pada integritas pemilu biasanya menjawab dengan transparansi, bukan dengan pentungan dan penahanan.
Penahanan pemimpin protes sebelum turun dari pesawat menandai perubahan dari penanganan kerumunan menjadi pencegahan politik. Ketika tindakan preventif menjadi norma, setiap kritik mudah dicap mengganggu stabilitas, dan demokrasi berubah menjadi ruang yang dijaga ketat.
Oposisi memang berkepentingan politik, tetapi kepentingan itu tidak otomatis membatalkan substansi kritik. Justru di demokrasi matang, kepentingan yang saling bersaing dipertemukan lewat prosedur yang kredibel, bukan lewat pemutusan akses ke jalan, internet, atau peliputan.
Isu daftar pemilih adalah jantung pemilu, sehingga persepsi manipulasi sama berbahayanya dengan manipulasi itu sendiri. Jika jutaan orang merasa bisa kehilangan hak pilih, maka legitimasi hasil pemilu berikutnya akan terus diperdebatkan, siapa pun pemenangnya.
Di titik itu, represi bukan menyelesaikan masalah, melainkan memperpanjangnya. Negara mungkin menang hari ini dengan membubarkan massa, tetapi bisa kalah besok ketika publik menganggap institusi pemilu tidak lagi netral.
Protes revisi daftar pemilih India di New Delhi memperlihatkan benturan keras antara klaim ketertiban dan tuntutan akuntabilitas. Saat aparat menutup jalan dan menahan demonstran, yang dipertaruhkan bukan hanya satu demonstrasi, melainkan kepercayaan pada pemilu dan kebebasan sipil.
Jika pemerintah ingin meredakan kecurigaan, jalannya adalah audit terbuka, komunikasi yang jernih, dan perlindungan bagi hak protes serta kerja jurnalistik. Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan: apakah India memilih memperluas ruang demokrasi, atau terus membangun benteng untuk melindungi kekuasaan dari pertanyaan warganya. (Orbit dari berbagai sumber, 13 Oktober 2026)
