Kapolda Jateng Jamin Keamanan Investasi di KEK Batang
ORBITINDONESIA.COM – Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan menjanjikan keamanan investasi Jawa Tengah dengan penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan. Pernyataan itu disampaikan di Forum Investasi Jawa Tengah dalam rangkaian detikJateng-Jogja Awards 2026 di KEK Industropolis Batang.
Di Jawa Tengah, narasi “ramah investasi” selalu bertemu pertanyaan yang sama, yakni seberapa aman iklim usaha dari kriminalitas dan konflik sosial. Investor menghitung biaya keamanan, kepastian lahan, dan stabilitas tenaga kerja sebelum menandatangani komitmen.
Roy menyebut polisi akan menindak tegas semua kejahatan yang meresahkan masyarakat, sekaligus mengawal pengembangan investasi. Ia juga menegaskan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN agar urusan lahan tidak menjadi sumber sengketa berkepanjangan.
Forum ini mengusung tema “Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia” dan memajang capaian yang impresif. Realisasi investasi Jateng 2025 disebut mencapai Rp 88,50 triliun, naik 28 persen dibanding 2024, serta menyerap sekitar 326 ribu tenaga kerja.
Janji keamanan investasi Jawa Tengah terdengar sederhana, tetapi di lapangan ia berarti kapasitas negara mencegah biaya tak terlihat. Pungli, premanisme, sabotase proyek, dan narkoba di lingkungan pekerja bisa menggerus produktivitas dan reputasi kawasan industri.
Roy membawa pesan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto soal antisipasi kejahatan, termasuk peredaran narkoba di lingkungan pekerja. Ini penting karena narkoba bukan hanya isu kriminal, melainkan juga isu keselamatan kerja dan stabilitas hubungan industrial.
Ia juga menyampaikan skema “pendampingan setiap satu kegiatan” dan penugasan khusus di polres-polres pada titik proyek dunia usaha. Pendekatan ini bisa mempercepat respons, tetapi harus diukur dengan indikator yang jelas agar tidak berubah menjadi sekadar seremoni pengawalan.
Di KEK Industropolis Batang, keamanan tidak berdiri sendiri karena ia bergantung pada tata kelola lahan dan keadilan akses ekonomi. Kolaborasi dengan ATR/BPN berpotensi mengurangi sengketa, tetapi juga menuntut transparansi proses agar kepastian hukum tidak hanya dirasakan pemodal besar.
Data investasi Rp 88,50 triliun dan serapan 326 ribu tenaga kerja menunjukkan Jawa Tengah sedang berada dalam momentum. Namun angka makro sering menutupi variasi kualitas kerja, mulai dari upah, keselamatan, hingga peluang warga lokal mengisi posisi strategis.
Cuplikan isu 70 persen tenaga kerja lokal di KEK Batang mengingatkan bahwa penerimaan sosial adalah bagian dari keamanan. Jika manfaat ekonomi dirasa timpang, maka friksi sosial bisa meningkat dan justru mengganggu kelancaran investasi.
Penegakan hukum yang tegas memang syarat dasar, tetapi keamanan investasi Jawa Tengah tidak boleh dimaknai sebagai “sterilisasi” dari kritik publik. Dunia usaha yang sehat justru membutuhkan ruang pengawasan warga, serikat pekerja, dan media agar praktik kotor tidak beranak-pinak.
Polisi yang turun mendampingi proyek bisa menjadi kabar baik bila fokusnya pencegahan dan perlindungan. Namun ia bisa menjadi problem bila batasnya kabur, karena pelaku usaha membutuhkan kepastian prosedur, bukan ketergantungan pada figur atau kedekatan.
Kunci tajamnya ada pada akuntabilitas, yakni seberapa terbuka data gangguan keamanan, pola penanganan, dan evaluasi berkala di kawasan industri. Investor serius biasanya tidak hanya mencari rasa aman, tetapi juga kepastian bahwa keamanan dikelola dengan standar yang bisa diaudit.
Jawa Tengah juga perlu memastikan bahwa keamanan tidak mengabaikan hak pekerja dan warga sekitar. Keamanan yang hanya memihak arus modal akan menciptakan ketenangan semu, karena ketidakadilan sosial selalu menemukan jalannya untuk meledak.
Pernyataan Kapolda Jateng di KEK Batang menegaskan satu pesan, yakni investasi butuh rasa aman yang nyata, bukan slogan. Data investasi 2025 memberi alasan optimistis, tetapi kualitas tata kelola akan menentukan apakah pertumbuhan itu berkelanjutan.
Jika pendampingan polisi, kepastian lahan ATR/BPN, dan perlindungan pekerja berjalan serempak, Jawa Tengah bisa menjadi gerbang investasi yang dipercaya. Namun bila keamanan dipahami sebatas pengawalan proyek, maka risiko sosial dan kriminal akan kembali lewat pintu lain.
Pertanyaan terakhirnya sederhana tetapi menentukan, keamanan untuk siapa dan dengan cara apa. Jawaban yang jujur akan membuat investasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga diterima dan dirasakan adil oleh warga. (Orbit dari berbagai sumber, 30 Oktober 2026)
