Pemilu Parlemen Rusia dan Perang Ukraina: Demokrasi yang Diatur
ORBITINDONESIA.COM – Pemilu parlemen Rusia digelar saat perang Ukraina memasuki tahun kelima, namun suasananya nyaris tak terasa seperti pesta demokrasi. Kremlin tetap membutuhkan pemilu Rusia ini untuk memproyeksikan dukungan publik, sekaligus mengunci legitimasi politik di tengah tekanan ekonomi dan sosial.
Warga Rusia mulai mencoblos pada Jumat dalam pemilu parlemen pertama sejak invasi skala penuh ke Ukraina. Pemungutan suara ini disebut dirancang cermat untuk menampilkan dukungan rakyat terhadap kelanjutan perang.
Sejak pemilu Duma 2021, Rusia berubah drastis. Toleransi terhadap perbedaan pendapat menipis, ratusan ribu orang pergi, dan media antigovernment banyak yang tutup atau pindah ke luar negeri.
Kecemasan sosial meningkat karena dampak ekonomi dan politik perang yang kian terasa. Namun pemilu yang “dipentaskan” menyediakan sedikit ruang untuk menyalurkan ketidakpuasan.
Survei dan analis memperkirakan komposisi Duma akan nyaris tak berubah. Partai pro-Kremlin, United Russia, diprediksi mempertahankan supermayoritas, sementara empat partai oposisi “nominal” berbagi sisa kursi.
Di Moskow, tanda-tanda pemilu besar sulit ditemukan. Poster kampanye jarang, pembagian selebaran terbatas, dan rapat umum skala besar nyaris tak ada.
Debat televisi pun hanya menarik perhatian karena kandidat tampak tidak bersemangat dan tidak fasih. Banyak kandidat bahkan melewatkan debat sama sekali.
Di titik inilah kata “pemilu” berubah makna. Ia bukan lagi kompetisi gagasan, melainkan mekanisme pembuktian yang dibutuhkan negara.
Analis politik Ilya Grashchenkov menyebut pemilu yang dikelola ketat menjadi “satu-satunya sumber legitimasi” Kremlin. Hasilnya dapat dipakai sebagai bukti bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat, meski pemilu tidak benar-benar bebas.
Narasi resmi juga diperkuat lewat kontras dengan Ukraina. Vladimir Putin menekankan Rusia tetap menggelar pemilu saat perang, sementara Ukraina menunda pemilu karena darurat militer.
Putin berkata pada Juni, “Kita harus ikut pemilu, jangan takut maju,” dan menambahkan, “Terutama di Ukraina.” Kalimat itu mengandung pesan ganda: klaim moral sekaligus sindiran politik.
Dari sisi mekanik, pemilu Rusia bekerja lewat sistem berlapis yang diorkestrasi aparat politik Kremlin. Tahap pertama adalah menyaring kandidat yang tidak diinginkan sejak awal.
Contoh utama tahun ini adalah tersingkirnya partai liberal Yabloko dari surat suara. Yabloko secara eksplisit menyerukan gencatan senjata segera di Ukraina.
Partai itu dilarang setelah cepat memobilisasi sentimen pro-perdamaian yang tampaknya lebih kuat dari perkiraan Kremlin. Ini menunjukkan bahwa risiko terbesar bagi negara bukan oposisi “resmi”, melainkan isu yang bisa mengikat publik lintas kelas.
Tahap kedua adalah penetapan target komposisi akhir Duma. Menurut Grashchenkov, target itu diturunkan ke pemerintah daerah untuk dicapai lewat margin tertentu sesuai profil demografis dan budaya wilayah.
Tahap ketiga adalah tekanan administratif terhadap pemilih, terutama pekerja sektor publik. Gubernur dan penasihat politik mendorong mereka datang ke TPS dan memilih pihak pemerintah.
Perusahaan lokal yang pro-pemerintah ikut menggerakkan pekerja dengan undian atau insentif lain. Karena kampanye oposisi minim, pemilih yang cenderung oposisi merasa tak ada gunanya berpartisipasi.
Tahap terakhir adalah pemungutan suara daring yang tersedia di lebih dari sepertiga wilayah Rusia. Grashchenkov menyebut kanal ini membantu “menyempurnakan” hasil.
Pemerintah tidak diyakini melakukan kecurangan besar-besaran secara menyeluruh, tetapi aktivis oposisi menuduh angka dari voting online lebih mudah diubah dibanding surat suara kertas. Di sini, teknologi bukan memperluas partisipasi, melainkan memperluas kontrol.
Secara historis, Rusia pasca-1991 sempat mencoba pemilu terbuka ala Barat. Namun pada 1993, partai nasionalis menang dalam pemilu parlemen pertama pasca-Soviet, mengalahkan kekuatan pro-Kremlin.
Grashchenkov mengatakan, saat itulah muncul gagasan bahwa semuanya perlu “dimoderasi dan dikelola.” Sejak itu, manajemen pemilu makin intens dari dekade ke dekade.
Pada awalnya Kremlin mengandalkan oligarki untuk membiayai partai pro-pemerintah. Pada 2000-an, ahli strategi politik dikirim ke daerah untuk merekayasa hasil yang diinginkan.
Menjelang perang Ukraina, taktik makin keras dengan pemaksaan terhadap pegawai negara agar memilih. Setelah invasi 2022, tekanannya meningkat dengan pesan biner: “Jika kamu tidak bersama kami, kamu melawan kami.”
Putin menegaskan pesan perang itu menjelang pemilu. Ia mengatakan, “Pilihan dan keteguhan kalian akan menunjukkan lagi bahwa jutaan orang berdiri di belakang para pejuang kita.”
Putin menambahkan, “Berpartisipasi dalam pemilu adalah kontribusi bersama kita bagi kemenangan Rusia.” Dalam logika ini, mencoblos tidak lagi netral, melainkan tindakan kesetiaan.
Pemilu parlemen Rusia di era perang Ukraina memperlihatkan paradoks otoritarianisme modern. Negara tetap membutuhkan ritual demokrasi, bukan untuk memberi pilihan, tetapi untuk memproduksi persetujuan.
Ketika poster minim dan debat hambar, itu bukan tanda kampanye lemah, melainkan tanda kompetisi tidak dibutuhkan. Legitimasi dibangun dari angka, bukan dari pertarungan ide.
Penyingkiran Yabloko memperjelas batas yang tak boleh dilampaui, yakni narasi perdamaian yang bisa menjadi kanal protes massal. Oposisi yang aman adalah oposisi yang tidak menawarkan jalan keluar dari perang.
Perbandingan dengan Ukraina juga menjadi strategi komunikasi yang licin. Rusia menampilkan diri “normal” karena tetap memilih, sambil menutupi fakta bahwa kebebasan memilih telah dipersempit.
Voting online memperlihatkan bagaimana kontrol politik beradaptasi dengan modernitas. Di banyak negara, digitalisasi berarti efisiensi, tetapi di sini ia berpotensi menjadi ruang optimasi hasil.
Yang paling menentukan adalah penyatuan pemilu dengan tujuan perang. Saat partisipasi diposisikan sebagai kontribusi kemenangan, abstain atau memilih berbeda mudah dipersepsikan sebagai pengkhianatan.
Dalam kerangka itu, pemilu bukan sekadar prosedur, melainkan alat mobilisasi psikologis. Negara mengubah bilik suara menjadi perpanjangan dari garis depan.
Pemilu Rusia 2026 menunjukkan bagaimana otoritarianisme mempertahankan bentuk demokrasi sambil mengosongkan isinya. Ia menata kandidat, menata target, menata partisipasi, lalu menata narasi kemenangan.
Pertanyaannya bukan lagi siapa menang, melainkan untuk apa pemilu diselenggarakan. Jika suara rakyat hanya dipakai untuk menguatkan perang, di mana ruang bagi masa depan yang berbeda?
Mungkin pelajaran terpentingnya adalah ini: demokrasi bukan sekadar pemungutan suara, tetapi keberanian menerima ketidakpastian hasil. Ketika ketidakpastian dianggap ancaman, pemilu berubah menjadi panggung, dan rakyat menjadi penonton. (Orbit dari berbagai sumber, 20 September 2026)
