Perjanjian Keamanan Greenland: AS Dapat Hak Militer Permanen
ORBITINDONESIA.COM – Perjanjian keamanan Greenland resmi ditandatangani Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland di sela Sidang Umum PBB, mengunci hak militer permanen AS di pulau Arktik yang strategis. Donald Trump menyebut kerja sama ini akan menjadi “hubungan yang aman” dan dikerjakan “sangat keras… bersama-sama.”
AS sebenarnya sudah punya hak militer luas di Greenland sejak perjanjian pertahanan 1951, tetapi kesepakatan baru ini memperluasnya secara signifikan. Pejabat pemerintahan menyatakan Washington kini bisa membangun instalasi militer tambahan tanpa persetujuan terpisah dari Denmark atau Greenland.
Negosiasi ini muncul setelah berbulan-bulan ketegangan diplomatik akibat dorongan Trump untuk kontrol Amerika yang lebih besar atas Greenland. Denmark dan Nuuk menolak tegas gagasan akuisisi wilayah, menekankan Greenland “tidak untuk dijual” dan masa depannya hanya bisa ditentukan rakyat Greenland.
Secara politik, Greenland adalah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen memegang urusan luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Greenland mengelola banyak urusan domestik, termasuk sumber daya mineral, sehingga isu keamanan selalu bersinggungan dengan kedaulatan dan ekonomi.
Dalam seremoni trilateral, Trump, PM Denmark Mette Frederiksen, dan PM Greenland Jens-Frederick Nielsen menekankan kesinambungan aliansi sejak Perang Dunia II dan Perang Dingin. Frederiksen menyebut perjanjian ini “tonggak” yang memperkuat keamanan bersama, daya gentar, dan solidaritas NATO.
Isi kunci kesepakatan adalah perluasan akses militer AS dan pelarangan kehadiran militer negara non-NATO di Greenland. Rubio menegaskan Greenland akan “selamanya” menjadi bagian dari area pertahanan strategis Amerika Utara, sekaligus menutup ruang bagi “adversary” di pulau dan sekitarnya.
Kesepakatan juga memuat mekanisme untuk memblokir investasi pihak lawan di sektor sensitif seperti telekomunikasi, kabel bawah laut, pelabuhan, dan mineral kritis. Ini menandai pergeseran dari sekadar pangkalan militer menjadi arsitektur keamanan ekonomi, karena infrastruktur kini dipandang punya nilai ganda sipil-militer.
Rubio mengklaim ini “kemenangan besar” dengan “zero cost” bagi pembayar pajak AS, karena tidak ada pembayaran ke Denmark atau Greenland untuk hak baru tersebut. Namun biaya pembangunan instalasi baru, penempatan senjata, dan pengerahan pasukan tetap akan mengikuti ongkos normal ekspansi militer Amerika.
Secara geografis, Greenland menjadi kunci karena persaingan Rusia dan China di Arktik serta kemajuan rudal jarak jauh yang mengubah kalkulasi “jalur utara” menuju benua Amerika. Greenland sudah menampung Pituffik Space Base, instalasi militer AS paling utara, yang berperan pada peringatan dini rudal, pertahanan rudal, dan pengawasan antariksa.
Pejabat AS menyebut akses baru ini memungkinkan ekspansi melampaui jejak yang ada, termasuk pembentukan instalasi tambahan “saat dibutuhkan.” Bahkan, akses yang diperluas disebut bisa menopang rencana sistem pertahanan rudal Golden Dome yang dipromosikan Trump.
Pemerintah AS membandingkan kekhawatiran soal investasi China di Greenland dengan kekhawatiran di Terusan Panama. Analogi itu memperjelas satu tren: Washington ingin mengunci titik-titik chokepoint dan simpul infrastruktur global agar tidak jatuh ke pengaruh pesaing strategis.
Perjanjian keamanan Greenland tampak seperti kompromi: Trump gagal mendapat kepemilikan wilayah, tetapi memperoleh sesuatu yang lebih tahan lama dalam praktik keamanan. Jika hak instalasi tambahan bisa berjalan tanpa persetujuan terpisah, maka kedaulatan formal Denmark dan otonomi Greenland berpotensi tergerus oleh realitas “hak akses permanen.”
Frederiksen mencoba menarik garis tegas, “kami tidak menyerahkan kedaulatan,” seraya menekankan bahwa kedaulatan bisa berjalan bersama kerja sama. Namun pernyataan Trump yang menggambarkan kesepakatan sebagai “permanent control” atas keamanan Greenland menciptakan ambiguitas politik yang mudah dieksploitasi di dalam negeri masing-masing.
Dari sisi Greenland, Nielsen menekankan perubahan besar: “Greenland sendiri ada di meja” dan ini adalah perjanjian “dengan kami,” bukan “tentang kami.” Pernyataan itu penting, tetapi juga mengakui bahwa posisi Greenland kini terikat lebih kuat pada pertahanan Barat melawan Rusia dan China.
Menteri Luar Negeri Greenland, Múte B. Egede, menyebut kesepakatan menghormati “garis merah” seperti hak menentukan nasib sendiri, sambil memperdalam kerja sama pertahanan. Ia juga mengakui dua tahun terakhir membuat warga “tidak pasti” tentang masa depan, sebuah biaya sosial dari diplomasi koersif.
Kekhawatiran warga soal jejak militer AS yang membesar bukan sekadar isu keamanan, melainkan juga isu kehidupan sehari-hari di pulau berpenduduk jarang. Ketika militerisasi meningkat, risiko polusi, pembatasan ruang, dan ketergantungan ekonomi pada proyek pertahanan bisa ikut membesar, sementara transparansi teks final masih dinanti.
Di level strategis, kesepakatan ini adalah sinyal bahwa Arktik bukan lagi “pinggiran” geopolitik, melainkan pusat kompetisi. Saat keamanan didefinisikan sekaligus sebagai kontrol investasi dan infrastruktur, batas antara pertahanan dan ekonomi menjadi semakin kabur, dan ruang kebijakan lokal semakin sempit.
Perjanjian keamanan Greenland mengikat tiga pihak dalam satu narasi besar: NATO harus kuat di Arktik, akses AS harus permanen, dan lawan strategis harus ditutup jalannya. Tetapi di balik bahasa aliansi, ada pertanyaan tentang siapa yang benar-benar memegang kendali ketika hak militer diperluas tanpa persetujuan terpisah.
Greenland mungkin mendapat pengakuan sebagai subjek yang ikut menandatangani, namun beban psikologis dan politik dari tekanan sebelumnya belum hilang. Pada akhirnya, dunia akan menilai apakah kesepakatan ini melindungi kedaulatan dan kesejahteraan warga Greenland, atau justru mengubah pulau itu menjadi papan catur permanen bagi konflik abad ke-21. (Orbit dari berbagai sumber, 24 September 2026)
