Densus 88 Cegah Terorisme di Sekolah, Radikalisasi Online Mengintai
ORBITINDONESIA.COM – Sosialisasi pencegahan terorisme oleh Densus 88 di sekolah kembali menegaskan satu fakta: radikalisasi online bisa menyasar siapa saja, termasuk pelajar SMP. Di SMPN 3 Sungai Raya, paparan itu disebut datang dari komunitas daring yang merapikan propaganda menjadi obrolan harian.
Ruang kelas kini tidak lagi punya dinding yang benar-benar rapat dari pengaruh luar. Ponsel dan algoritma membuat materi ekstrem bisa hadir di sela tugas sekolah dan konten hiburan.
Densus 88 datang dengan pesan yang terdengar sederhana: kenali tanda, putus rantai, dan lapor bila perlu. Namun kasus pelajar yang terpapar menunjukkan persoalan lebih dalam daripada sekadar kurangnya penyuluhan.
Radikalisasi berbasis komunitas online bekerja seperti “kelas tambahan” yang diam-diam membentuk identitas. Ia menawarkan rasa memiliki, kepahlawanan semu, dan jawaban instan atas kegelisahan remaja.
Di banyak daerah, literasi digital masih dipahami sebatas kemampuan memakai aplikasi. Padahal yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca motif, memeriksa sumber, dan menolak ajakan yang memanipulasi emosi.
Ketika sekolah disorot sebagai lokasi pencegahan, publik kerap buru-buru menunjuk guru sebagai penanggung jawab tunggal. Padahal ekosistemnya lebih luas: keluarga, lingkungan, dan platform digital yang memonetisasi atensi.
Kasus SMPN 3 Sungai Raya menjadi pengingat bahwa “komunitas” hari ini tidak selalu berbentuk pertemuan fisik. Grup obrolan, kanal video, dan forum tertutup bisa menjadi ruang kaderisasi yang rapi.
Konteks ini membuat sosialisasi Densus 88 relevan, tetapi juga rawan jadi seremoni jika tidak ditopang sistem sekolah. Pencegahan harus menjadi kerja rutin yang terukur, bukan reaksi sesaat setelah ada temuan.
Di sisi lain, pendekatan keamanan yang terlalu keras bisa memicu ketakutan dan stigma. Pelajar yang bingung dapat memilih diam, lalu kembali ke ruang daring yang memberinya rasa aman palsu.
Karena itu, pencegahan terorisme di sekolah harus memadukan keamanan, pendidikan, dan perlindungan anak. Tujuannya bukan hanya mencegah aksi, tetapi menyelamatkan masa depan.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Juli 2026)
Radikalisasi online jarang datang sebagai ajakan frontal untuk kekerasan. Ia sering hadir sebagai konten “kajian”, potongan sejarah, atau narasi ketidakadilan yang disusun untuk memancing kemarahan.
Di fase awal, yang ditanam bukan rencana serangan, melainkan cara memandang dunia. Setelah itu, prosesnya bergeser menjadi isolasi sosial dan loyalitas pada kelompok.
BNPT dalam berbagai rilis publik beberapa tahun terakhir konsisten menempatkan ruang digital sebagai arena utama propaganda. Polanya berulang: rekrutmen, penguatan identitas, lalu normalisasi kebencian.
Komunitas online memanfaatkan mekanisme “echo chamber” yang membuat pengguna hanya melihat konten sejenis. Remaja yang sedang mencari jati diri mudah mengira itu kebenaran mayoritas.
Di sekolah, tanda awal sering tampak sebagai perubahan perilaku yang tidak selalu ekstrem. Ada yang mendadak menarik diri, mudah menghakimi, atau menganggap teman berbeda sebagai ancaman.
Namun tanda-tanda itu sering tertutup oleh kesibukan administratif dan beban kurikulum. Guru BK bisa kewalahan jika tidak didukung pelatihan dan prosedur rujukan yang jelas.
Sosialisasi Densus 88 dapat menjadi pintu masuk, tetapi harus disambung dengan modul literasi digital yang praktis. Pelajar perlu diajari cara memeriksa klaim, mengenali teknik manipulasi, dan memahami konsekuensi hukum.
Data global juga memberi konteks bahwa remaja adalah target yang “efisien” bagi propaganda. Laporan-laporan PBB dan lembaga riset keamanan kerap menekankan kerentanan usia muda terhadap narasi identitas dan heroisme.
Di Indonesia, upaya kontra-radikalisasi sering berbenturan dengan ketidakpercayaan publik. Sebagian orang tua takut anaknya dicap, sehingga memilih menyelesaikan diam-diam.
Padahal, pendekatan perlindungan anak menuntut ruang aman untuk bercerita. Jika sekolah hanya menjadi tempat “pemeriksaan”, pelajar akan belajar menyembunyikan jejak digitalnya.
Platform digital juga tidak bisa lepas tangan dengan dalih kebebasan berekspresi. Moderasi konten, transparansi rekomendasi, dan pelaporan yang responsif adalah bagian dari pencegahan.
Tanpa itu, sosialisasi akan seperti menimba air di perahu bocor. Anak-anak diberi nasihat, sementara mesin rekomendasi terus menyodorkan pintu masuk baru ke konten ekstrem.
Yang dibutuhkan adalah peta risiko yang spesifik per sekolah dan per wilayah. Sekolah perlu memetakan pola penggunaan gawai, komunitas yang sedang tren, dan kanal yang sering diakses.
Program pencegahan juga harus mengukur hasil, bukan hanya jumlah peserta. Indikatornya bisa berupa peningkatan pelaporan, peningkatan literasi verifikasi, dan penurunan penyebaran konten kebencian.
Kasus SMPN 3 Sungai Raya memberi pelajaran bahwa “paparan” tidak selalu berarti “pelaku”. Banyak pelajar berada pada tahap bingung, dan di situlah intervensi paling menentukan.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Juli 2026)
Publik sering merayakan langkah aparat sebagai bukti negara hadir. Namun pencegahan terorisme di sekolah tidak boleh berhenti pada panggung sosialisasi dan foto bersama.
Jika kasus pelajar terpapar terus berulang, itu pertanda sistem pengasuhan digital kita rapuh.
Kita perlu jujur bahwa radikalisasi online adalah kompetisi narasi. Negara, sekolah, dan keluarga kalah cepat jika hanya mengandalkan larangan tanpa menyediakan ruang dialog yang relevan.
Remaja tidak cukup diberi daftar “yang haram ditonton”. Mereka perlu diberi alasan, konteks, dan kemampuan untuk membantah propaganda dengan pikirannya sendiri.
Di sini, peran guru bukan menjadi polisi ideologi. Guru harus menjadi fasilitator nalar, yang mengajarkan cara bertanya dan cara meragukan informasi.
Namun guru tidak mungkin sendirian, karena beban kerja dan tekanan target akademik sudah tinggi. Pemerintah daerah harus menambah dukungan pelatihan, psikolog sekolah, dan mekanisme rujukan.
Keluarga juga harus berhenti menganggap ponsel sebagai “pengasuh” yang aman. Orang tua perlu memahami aplikasi yang dipakai anak, bukan untuk mengintai, tetapi untuk mendampingi.
Di sisi lain, aparat perlu menjaga bahasa dan pendekatan agar tidak menambah stigma. Anak yang terpapar harus diperlakukan sebagai subjek pemulihan, bukan objek hukuman sosial.
Jika tidak, kita hanya memindahkan masalah dari sekolah ke ruang gelap internet. Propaganda akan selalu menyediakan pelukan bagi mereka yang merasa ditolak.
Kasus Sungai Raya menegaskan bahwa ancaman modern tidak selalu datang dari orang asing di gang sempit. Ia bisa datang dari layar kecil yang kita biarkan menyala sepanjang malam.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Juli 2026)
Sosialisasi Densus 88 di sekolah adalah langkah penting, tetapi ia baru permulaan. Radikalisasi online menuntut kerja pencegahan yang konsisten, lintas lembaga, dan berorientasi pada pemulihan.
Jika pelajar bisa terpapar dari komunitas daring, maka jawaban juga harus hadir di ruang daring dan ruang kelas sekaligus. Kita butuh literasi digital yang tajam, dukungan psikologis, dan budaya sekolah yang membuat anak berani bertanya.
Pertanyaannya sederhana namun menentukan: apakah kita ingin sekolah hanya menjadi tempat belajar mata pelajaran, atau juga tempat belajar menjadi manusia yang kebal terhadap kebencian. Pada pilihan itu, masa depan pencegahan terorisme di sekolah dipertaruhkan.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Juli 2026)
