Membaca Warisan Diplomasi Jokowi: Dari "A Million Friends" Menuju Diplomasi yang Membumi
Indriana Kartini dan Khanisa (editor). “Joko Widodo's Foreign Policy and Diplomatic Legacy.” Penerbit: Springer Singapore bekerja sama dengan BRIN, 2026 (edisi cetak).
ORBITINDONESIA.COM - Bagaimana seharusnya sebuah negara seperti Indonesia menjalankan politik luar negerinya di tengah dunia yang semakin tidak menentu? Apakah cukup menjadi penengah konflik internasional? Haruskah lebih agresif mengejar kepentingan ekonomi? Atau justru memperkuat kekuatan militer sebagai penopang diplomasi?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang mengemuka setelah membaca Joko Widodo's Foreign Policy and Diplomatic Legacy, buku yang disunting Indriana Kartini dan Khanisa. Diterbitkan oleh Springer Singapore bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), buku ini bukan sekadar mengevaluasi sepuluh tahun diplomasi Presiden Joko Widodo, melainkan juga menjadi cermin untuk melihat evolusi politik luar negeri Indonesia sejak era Reformasi.
Melalui kumpulan tulisan para akademisi dan peneliti hubungan internasional, buku ini mengajak pembaca memahami bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak pernah benar-benar statis. Prinsip politik luar negeri bebas aktif memang tetap dipertahankan, tetapi cara menerjemahkannya berubah mengikuti karakter setiap presiden, dinamika kawasan, dan perubahan konstelasi global.
Dari Diplomasi Normatif ke Diplomasi Pragmatis
Salah satu kesimpulan penting buku ini adalah bahwa Jokowi mengubah orientasi diplomasi Indonesia menjadi lebih pragmatis.
Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diplomasi Indonesia banyak dibangun di atas gagasan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara Muslim terbesar, dan kekuatan menengah (middle power) yang mampu menjadi jembatan dialog internasional.
Slogan yang paling dikenal era SBY itu adalah "A Million Friends, Zero Enemy". Indonesia aktif menjadi mediator, terlibat dalam berbagai forum multilateral, memperkuat peran di ASEAN, serta membangun citra sebagai negara demokrasi yang moderat.
Pendekatan itu membawa banyak keberhasilan. Indonesia semakin dihormati di berbagai forum internasional dan sering dipercaya menjadi penengah dalam berbagai isu regional maupun global.
Namun, ketika Jokowi mulai memimpin pada 2014, prioritas nasional berubah. Pemerintah menghadapi kebutuhan besar untuk membangun infrastruktur, meningkatkan investasi, memperkuat industri, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks itulah diplomasi ikut mengalami penyesuaian.
Alih-alih mengejar pengaruh simbolik, diplomasi diarahkan agar menghasilkan manfaat konkret bagi pembangunan nasional. Para diplomat tidak hanya diminta memperkuat hubungan politik, tetapi juga membuka akses pasar, menarik investor, melindungi pekerja migran, serta mendukung ekspor nasional.
Buku ini menyebut pendekatan tersebut sebagai down-to-earth diplomacy—diplomasi yang membumi, yang keberhasilannya diukur dari kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perubahan orientasi itu terlihat jelas dalam berbagai kebijakan selama satu dekade pemerintahan Jokowi.
Diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama. Perwakilan Indonesia di luar negeri didorong mencari peluang investasi, mempromosikan hilirisasi industri, memperkuat kerja sama perdagangan, dan membuka pasar baru bagi produk nasional.
Pada saat yang sama, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri memperoleh perhatian yang jauh lebih besar. Evakuasi WNI dari wilayah konflik, pendampingan pekerja migran, hingga diplomasi kesehatan selama pandemi COVID-19 menjadi bagian penting dari agenda politik luar negeri.
Buku ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi dipandang sebagai aktivitas eksklusif di ruang-ruang perundingan internasional, tetapi sebagai instrumen pembangunan nasional.
G20 dan Puncak Diplomasi Jokowi
Jika SBY menghadapi dunia yang relatif stabil setelah Perang Dingin, maka Jokowi memimpin Indonesia ketika tatanan global sedang mengalami perubahan besar. Persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok meningkat tajam. Perang dagang berubah menjadi kompetisi teknologi, lalu berkembang menjadi rivalitas geopolitik yang mencakup Indo-Pasifik.
Pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi dunia. Tidak lama kemudian pecah perang Rusia-Ukraina yang memicu krisis pangan, energi, dan inflasi global. Dalam situasi seperti itu, buku ini memperlihatkan bagaimana Indonesia berusaha menjaga keseimbangan.
Hubungan ekonomi dengan Tiongkok terus diperkuat, terutama melalui investasi di sektor hilirisasi mineral, kawasan industri, dan infrastruktur. Di sisi lain, hubungan strategis dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan negara-negara Barat tetap dipelihara.
Indonesia berusaha menghindari jebakan memilih salah satu blok. Politik luar negeri bebas aktif dipertahankan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai strategi untuk menjaga ruang gerak diplomatik.
Salah satu bab terbaik dalam buku ini membahas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Saat itu dunia sedang terbelah akibat invasi Rusia ke Ukraina. Banyak pihak meragukan pertemuan G20 dapat menghasilkan kesepakatan bersama.
Namun Indonesia berhasil menjaga forum tetap berjalan. Presiden Jokowi bahkan melakukan kunjungan ke Kyiv dan Moskow untuk bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Vladimir Putin, sebuah langkah diplomatik yang menunjukkan upaya Indonesia menjaga komunikasi dengan semua pihak.
Setahun kemudian Indonesia kembali memimpin ASEAN pada 2023. Kedua momentum tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai bridge builder, negara yang dipercaya membangun dialog di tengah polarisasi geopolitik.
Warisan Jokowi dan Tantangan Prabowo
Di sinilah buku ini menjadi sangat relevan bagi pembaca masa kini. Walaupun diterbitkan setelah berakhirnya pemerintahan Jokowi, pembahasannya sesungguhnya membuka jalan untuk memahami arah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
Ada kesinambungan yang cukup jelas. Pemerintahan Prabowo tetap menempatkan hilirisasi sebagai prioritas nasional. Diplomasi ekonomi masih menjadi instrumen penting untuk menarik investasi dan memperluas pasar ekspor.
Namun, terdapat pula sejumlah pergeseran. Jika diplomasi Jokowi bertumpu pada pembangunan ekonomi, maka pemerintahan Prabowo tampak mulai memberi bobot lebih besar pada dimensi pertahanan dan keamanan.
Hal ini terlihat dari meningkatnya diplomasi pertahanan Indonesia, termasuk pembelian berbagai alutsista strategis, penguatan hubungan dengan berbagai mitra keamanan, perluasan latihan militer bersama, dan upaya memperkuat industri pertahanan nasional.
Akuisisi kapal induk eks Italia Giuseppe Garibaldi, misalnya, bukan hanya keputusan pengadaan alutsista, tetapi juga memiliki implikasi terhadap diplomasi pertahanan dan posisi Indonesia di Indo-Pasifik.
Indonesia pada era Prabowo juga menunjukkan keterbukaan yang lebih besar terhadap kerja sama dengan berbagai kekuatan global secara bersamaan. Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS, sambil tetap mempertahankan hubungan erat dengan negara-negara Barat, mencerminkan pendekatan yang berusaha memaksimalkan fleksibilitas diplomatik.
Dengan kata lain, jika SBY dikenal karena diplomasi normatif, Jokowi karena diplomasi pembangunan, maka pemerintahan Prabowo tampaknya mulai membentuk karakter diplomasi geostrategis—yaitu diplomasi yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, pertahanan, teknologi, ketahanan energi, dan posisi Indonesia dalam persaingan Indo-Pasifik.
Evolusi Politik Luar Negeri Indonesia
Dibaca secara berurutan, ketiga pemerintahan tersebut memperlihatkan evolusi yang menarik.
Pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia membangun reputasi internasional sebagai negara demokrasi yang aktif dalam diplomasi multilateral. Politik luar negeri diarahkan untuk memperkuat citra Indonesia sebagai kekuatan menengah yang mampu menjembatani berbagai kepentingan.
Pada era Joko Widodo, orientasi bergeser ke arah kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Diplomasi menjadi alat untuk menarik investasi, memperluas perdagangan, melindungi warga negara, serta mendukung transformasi ekonomi.
Sementara itu, pada awal pemerintahan Prabowo Subianto, mulai tampak kecenderungan memperluas cakupan diplomasi Indonesia ke bidang pertahanan, keamanan maritim, teknologi strategis, dan penguatan posisi Indonesia dalam lanskap geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompetitif.
Perubahan tersebut bukanlah bentuk pemutusan dengan masa lalu. Justru yang terlihat adalah proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis internasional. Prinsip bebas aktif tetap menjadi fondasi, tetapi implementasinya terus berkembang sesuai tantangan zamannya.
Sebagai karya akademik, Joko Widodo's Foreign Policy and Diplomatic Legacy tidak menawarkan narasi yang sensasional. Ia menyajikan analisis yang tenang, berbasis data, dan kaya perspektif.
Kekuatan utamanya terletak pada kemampuannya menghubungkan kebijakan luar negeri dengan perubahan politik, ekonomi, dan keamanan global. Pembaca tidak hanya diajak memahami apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi, tetapi juga mengapa kebijakan-kebijakan tersebut diambil serta bagaimana dampaknya terhadap posisi Indonesia di dunia.
Buku ini juga mengingatkan bahwa diplomasi bukan sekadar urusan para diplomat. Ia berkaitan langsung dengan investasi yang masuk ke Indonesia, pasar ekspor yang terbuka, perlindungan warga negara di luar negeri, keamanan maritim, hingga stabilitas kawasan yang menopang pembangunan nasional.
Dari Politik Bebas Aktif Menuju Strategic Hedging
Ada satu konsep yang tidak dibahas secara eksplisit dalam buku ini, tetapi justru semakin relevan untuk membaca kesinambungan politik luar negeri Indonesia saat ini, yakni strategic hedging.
Dalam literatur hubungan internasional, strategic hedging adalah strategi negara-negara menengah untuk menghindari pilihan biner di tengah persaingan kekuatan besar. Negara tidak sepenuhnya berpihak kepada satu blok, tetapi juga tidak bersikap netral secara pasif.
Sebaliknya, negara berusaha membangun hubungan yang sama-sama produktif dengan berbagai kekuatan dunia guna memaksimalkan kepentingan nasional sekaligus mengurangi risiko apabila terjadi perubahan konstelasi geopolitik.
Jika pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono politik luar negeri Indonesia sering dipahami melalui slogan "A Million Friends, Zero Enemy", maka pada era Joko Widodo pendekatan itu berkembang menjadi diplomasi yang lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil nyata.
Indonesia tidak hanya membangun persahabatan, tetapi juga secara aktif mencari manfaat ekonomi, investasi, transfer teknologi, dan akses pasar dari sebanyak mungkin mitra. Dalam perspektif inilah, diplomasi Jokowi sebenarnya telah meletakkan fondasi bagi praktik strategic hedging Indonesia.
Hubungan ekonomi dengan Tiongkok terus diperluas melalui proyek infrastruktur, hilirisasi mineral, dan investasi manufaktur. Pada saat yang sama, kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, Prancis, Korea Selatan, dan berbagai negara Eropa juga terus ditingkatkan. Indonesia menerima investasi dari Timur maupun Barat, memperkuat hubungan dengan negara-negara Teluk, tetap aktif di ASEAN, menjalin komunikasi erat dengan India, sekaligus mempertahankan hubungan historis dengan Rusia.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak melihat hubungan internasional sebagai pilihan antara "Timur atau Barat", melainkan sebagai upaya memperluas ruang gerak strategis agar kepentingan nasional tidak bergantung pada satu kekuatan saja.
Pada masa Presiden Prabowo Subianto, kecenderungan ini tampak semakin menguat.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS memperluas akses terhadap kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang, tetapi pada saat yang sama Indonesia tetap mempererat hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Prancis, Italia, Turki, Korea Selatan, dan mitra-mitra Barat lainnya. Indonesia juga aktif memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Pasifik.
Di bidang pertahanan, kebijakan pengadaan alutsista pun mencerminkan pola yang sama. Indonesia membeli pesawat tempur Rafale dari Prancis, melanjutkan kerja sama KF-21 dengan Korea Selatan, mempererat hubungan industri pertahanan dengan Turki dan Italia, sambil tetap membuka komunikasi dengan Amerika Serikat maupun negara-negara lain. Diversifikasi mitra ini mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dan memperbesar ruang manuver diplomatik.
Karena itu, jika diplomasi SBY dapat disebut sebagai diplomasi multilateralisme normatif, dan diplomasi Jokowi sebagai diplomasi pembangunan yang pragmatis, maka sangat mungkin pemerintahan Prabowo akan mengembangkan tahap berikutnya: diplomasi strategic hedging. Dalam pendekatan ini, kepentingan ekonomi, pertahanan, teknologi, ketahanan energi, dan posisi geopolitik dipadukan menjadi satu strategi nasional yang lebih terpadu.
Perubahan tersebut bukan berarti Indonesia meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sebaliknya, prinsip itu sedang diberi makna baru. Bebas aktif tidak lagi sekadar berarti tidak bergabung dengan blok kekuatan tertentu, tetapi juga kemampuan membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan semua pihak tanpa kehilangan otonomi dalam menentukan kepentingan nasional.
Dengan membaca buku Joko Widodo's Foreign Policy and Diplomatic Legacy melalui lensa strategic hedging, pembaca akan melihat bahwa warisan diplomasi Jokowi bukanlah sebuah titik akhir. Ia merupakan jembatan menuju fase baru politik luar negeri Indonesia—fase ketika diplomasi tidak hanya bertujuan menjaga keseimbangan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan daya tawar Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompleks.
Penutup
Pada akhirnya, warisan diplomasi Joko Widodo tidak dapat dinilai hanya dari jumlah kunjungan kenegaraan atau banyaknya perjanjian internasional yang ditandatangani. Warisan itu lebih tepat dilihat dari perubahan cara pandang terhadap diplomasi itu sendiri. Di bawah Jokowi, politik luar negeri semakin diposisikan sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kepentingan nasional.
Kini, ketika Indonesia memasuki era baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, fondasi tersebut tampaknya tidak ditinggalkan. Sebaliknya, fondasi itu sedang diperluas dengan dimensi pertahanan dan geopolitik yang lebih kuat.
Jika kecenderungan ini terus berlanjut, politik luar negeri Indonesia akan berkembang dari diplomasi yang berorientasi pada pembangunan menuju diplomasi yang mampu mengintegrasikan pembangunan, keamanan, dan strategi nasional secara lebih utuh.
Dalam konteks itulah buku ini menjadi bacaan yang sangat penting. Ia bukan sekadar dokumentasi tentang satu periode pemerintahan, melainkan peta untuk memahami bagaimana diplomasi Indonesia berevolusi menghadapi dunia yang terus berubah.
*Satrio Arismunandar, Dewan Pakar SCSC (South China Sea Council). Kontak/WA: 081286299061. #
