Penegakan Hukum Karhutla: 386 LP, Korporasi Jadi Sorotan
ORBITINDONESIA.COM – Penegakan hukum karhutla kembali jadi barometer keseriusan negara saat Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melaporkan progres kasus kebakaran hutan dan lahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Data Polri mencatat 386 laporan polisi, dengan korporasi menyumbang luas kebakaran jauh lebih besar dibanding kasus perorangan.
Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana musiman, melainkan ujian tata kelola izin, pengawasan, dan penindakan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Rabu (21/10/2026), Kapolri membeberkan angka yang terasa seperti laporan cuaca: rutin, tetapi selalu mengancam.
Suyudi menyebut ada 286 laporan polisi untuk kasus perorangan dengan luas terbakar 5.856 hektar dan 243 tersangka. Untuk korporasi, ada 100 laporan polisi dengan luas terbakar 29.534,99 hektar dan 13 korporasi ditetapkan sebagai tersangka.
Di titik ini, publik biasanya berhenti pada angka tersangka. Padahal, yang lebih menentukan adalah apakah penegakan hukum mampu memutus pola pembakaran yang berulang dan mengubah perilaku pelaku usaha di lapangan.
Angka-angka Polri menunjukkan kontras yang tajam antara perorangan dan korporasi. Kasus perorangan memiliki 286 LP, tetapi luas terbakar 5.856 hektar, sementara korporasi hanya 100 LP dengan luas terbakar 29.534,99 hektar.
Artinya, skala dampak pada korporasi jauh lebih besar per perkara. Jika dihitung kasar, rata-rata luas terbakar per LP korporasi sekitar 295 hektar, sedangkan perorangan sekitar 20 hektar.
Dari sisi proses, Polri menyebut kasus perorangan: 32 masih lidik, 9 dihentikan, 189 sidik lanjut, dan 56 selesai. Ini memberi sinyal ada mesin penindakan yang bergerak, tetapi juga menyisakan pertanyaan tentang kualitas pembuktian dan konsistensi putusan.
Pada korporasi, Polri menyatakan 94 kasus masih proses penyidikan dan 6 dihentikan. Suyudi juga menyampaikan rekomendasi pencabutan izin untuk 23 LP yang sudah naik penyidikan, dengan 11 korporasi sudah tersangka dan 12 belum.
Rekomendasi cabut izin adalah langkah yang menyentuh jantung bisnis, bukan sekadar menghukum individu. Namun, rekomendasi bukan eksekusi, sehingga publik menunggu apakah kementerian teknis dan pemerintah daerah benar-benar menindaklanjutinya.
Hal lain yang krusial adalah temuan tentang afiliasi PMA atau asing pada 22 korporasi. Dalam 71 LP yang belum direkomendasikan cabut izin, baru 2 yang naik tersangka, sementara 69 belum.
Ruang abu-abu ini berbahaya karena bisa menjadi jeda panjang yang menguntungkan pelaku. Tanpa transparansi alasan belum direkomendasikan cabut izin, publik sulit menilai apakah penegakan hukum berjalan setara untuk semua.
Polri juga memaparkan skala konsesi dan area terbakar pada korporasi yang ditangani. Untuk 11 korporasi tersangka, luas konsesi 209.933 hektar dengan area terbakar 11.105,39 hektar.
Untuk 12 korporasi yang belum tersangka, luas konsesi 166.756 hektar dengan area terbakar 8.849 hektar. Angka ini menunjukkan bahwa status tersangka bukan satu-satunya indikator besarnya dampak, karena area terbakar pada kelompok “belum tersangka” tetap masif.
Secara geografis, konsentrasi kasus korporasi tersangka berada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Suyudi menyebut 8 korporasi di Kalimantan Barat, 2 di Kalimantan Tengah, dan 1 di Kalimantan Selatan.
Konsentrasi wilayah sering kali berkaitan dengan kombinasi cuaca kering, gambut rentan, dan ekspansi komoditas. Tetapi faktor penentu berikutnya adalah pengawasan izin dan penegakan standar pencegahan kebakaran di tingkat konsesi.
Laporan Kapolri memperlihatkan satu hal yang tidak nyaman: karhutla bukan lagi soal “oknum” semata. Ketika 100 LP korporasi menghasilkan luas terbakar hampir lima kali lipat kasus perorangan, maka fokus kebijakan harus bergeser dari mengejar pelaku kecil ke membongkar tata kelola korporasi.
Penetapan 13 korporasi sebagai tersangka patut dicatat, tetapi masih terlihat kecil dibanding luas kebakaran 29.534,99 hektar. Publik berhak bertanya, apakah hambatan terbesar ada pada pembuktian, keberanian, atau koordinasi lintas lembaga.
Rekomendasi pencabutan izin terhadap 23 kasus adalah sinyal yang lebih strategis karena menyasar insentif ekonomi. Namun, jika pencabutan izin berhenti sebagai rekomendasi, ia berisiko menjadi sekadar angka pelengkap rapat kabinet.
Isu afiliasi PMA atau asing menambah sensitivitas, karena menyangkut investasi, kepatuhan, dan kedaulatan regulasi. Justru di sini negara harus menunjukkan bahwa kepastian hukum berarti tegas, bukan lentur, dan tidak tergantung pada besar-kecilnya modal.
Di sisi lain, penghentian penyelidikan atau penyidikan yang disebutkan Polri perlu komunikasi publik yang lebih terang. Tanpa penjelasan yang bisa diuji, “henti lidik” mudah dibaca sebagai celah, bukan prosedur.
Karhutla selalu meninggalkan jejak yang melampaui hektar: gangguan kesehatan, sekolah terganggu, ekonomi lokal tertekan, dan reputasi Indonesia tercoreng. Jika penegakan hukum hanya mengejar target tersangka, maka akar masalah tetap hidup di balik pagar konsesi.
Data Polri menegaskan bahwa penegakan hukum karhutla sedang bergerak, tetapi medan terberatnya ada pada korporasi dan ekosistem perizinan. Angka 29.534,99 hektar pada 100 LP korporasi adalah alarm bahwa pencegahan dan sanksi harus lebih dari sekadar prosedur.
Pada akhirnya, pertanyaan yang menentukan bukan berapa LP dibuat, melainkan apakah kebakaran berkurang pada musim berikutnya. Jika negara mampu menutup celah izin, mengeksekusi rekomendasi cabut izin, dan membuka akuntabilitas proses, maka karhutla tak lagi jadi ritual tahunan yang kita anggap biasa.
(Orbit dari berbagai sumber, 30 Oktober 2026)
