Skandal Penyadapan Prabowo: Istana Sebut Mengarah ke Makar
ORBITINDONESIA.COM – Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengguncang kepercayaan publik pada pagar keamanan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai tindakan itu dapat mengarah ke makar, karena menyasar kepala negara dan lingkar kekuasaan.
Di Istana, Prasetyo Hadi mengaku pemerintah belum mengetahui detail motif penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menegaskan semua masih menunggu hasil penyidikan Polri yang akan disampaikan ke media dan masyarakat.
Penyadapan disebut tidak hanya menargetkan Prabowo, tetapi juga menteri, pimpinan partai, hingga tokoh organisasi kemasyarakatan. Daftar target yang luas ini membuat pemerintah mempertanyakan tujuan dan niat di balik operasi tersebut.
Polri menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka, yakni inisial LSP, ASN, dan EH. Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut mereka diduga menyadap nomor Presiden Republik Indonesia secara ilegal.
Dugaan penyadapan berlangsung pada 2025-2026 dan disebut tidak terkait penegakan hukum. Ada pula dugaan penghapusan jejak log pada Oktober 2026, yang menambah bobot kecurigaan soal perencanaan dan upaya menutupi jejak.
Jika benar dilakukan tanpa dasar hukum, penyadapan ini bukan sekadar pelanggaran etik atau prosedur. Ini menyentuh jantung tata kelola negara, karena menyasar komunikasi presiden yang semestinya dilindungi berlapis.
Pernyataan Prasetyo Hadi tentang “mengarah ke makar” menandai eskalasi bahasa politik dan hukum. Dalam praktik, makar sering diperdebatkan batasnya, tetapi konteksnya menjadi lebih serius ketika targetnya adalah kepala negara.
Masalahnya bukan hanya siapa yang disadap, tetapi siapa yang memiliki kemampuan menyadap dan akses terhadap infrastruktur atau perangkat. Ketika aktor yang disebut berasal dari puncak institusi keamanan, pertanyaan publik bergeser dari “bagaimana bisa” menjadi “siapa mengendalikan siapa”.
Dalam negara demokrasi, penyadapan biasanya diposisikan sebagai instrumen luar biasa yang mensyaratkan kontrol ketat, izin, dan audit. Dugaan penghapusan log memperlihatkan celah pengawasan, karena mekanisme jejak digital seharusnya menjadi pagar terakhir akuntabilitas.
Skandal ini juga membuka risiko lanjutan, yakni potensi pemerasan politik, manipulasi informasi, atau perang fraksi di dalam negara. Ketika percakapan elite bisa direkam dan dipakai sebagai alat tawar, proses demokrasi mudah berubah menjadi transaksi ketakutan.
Pernyataan “mengarah ke makar” seharusnya tidak berhenti sebagai retorika untuk meredam kemarahan publik. Ia harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan, karena label makar adalah tuduhan paling berat yang bisa mengubah arah sejarah politik.
Kasus ini menuntut kehati-hatian agar tidak menjadi panggung saling menuding antar-kelompok kekuasaan. Publik berhak melihat pembuktian berbasis forensik digital, rantai komando, dan aliran akses, bukan sekadar pengakuan atau konferensi pers.
Di sisi lain, pemerintah juga wajib menjawab kecemasan yang lebih besar, yakni keamanan komunikasi pejabat negara. Jika presiden bisa disadap, masyarakat wajar bertanya apakah perlindungan data warga biasa lebih rapuh lagi.
Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi institusi, tetapi legitimasi negara dalam melindungi rahasia dan keselamatan pemimpinnya. Negara yang tidak mampu mengamankan komunikasi presidennya akan kesulitan meyakinkan publik bahwa ia mampu mengamankan kepentingan nasional.
Kasus penyadapan Prabowo Subianto oleh aktor yang disebut berasal dari lingkar puncak keamanan menempatkan Indonesia di titik uji. Penyidikan harus menjawab motif, metode, dan jaringan, sekaligus memastikan tidak ada impunitas atas penyalahgunaan kekuasaan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa sederhana tetapi menentukan, apakah negara berdiri di atas hukum, atau hukum tunduk pada mereka yang memegang alat kekuasaan. (Orbit dari berbagai sumber, 5 November 2026)
