Pramono Anung Tawarkan 37 Proyek Strategis Jakarta Rp115 Triliun
ORBITINDONESIA.COM – Pramono Anung menawarkan 37 proyek strategis Jakarta senilai Rp115 triliun, dari properti hingga transit-oriented development (TOD). Ia menjanjikan investasi Jakarta menguntungkan karena dukungan pemerintah pusat, termasuk Danantara. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Jakarta sedang mengejar dua agenda besar sekaligus, yakni menarik modal baru dan membenahi problem perkotaan yang menahun. Di satu sisi ada kebutuhan infrastruktur dan ruang kota yang lebih tertata, di sisi lain ada tekanan layanan publik seperti sampah dan transportasi. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Dalam Jakarta Investment Forum (JIF) di Hotel Shangri-La, Pemprov DKI menempatkan portofolio proyek sebagai “peta jalan” pertumbuhan yang saling terhubung. Narasi utamanya jelas, investor tidak hanya membeli aset, tetapi ikut membentuk fase berikutnya dari pertumbuhan Jakarta. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Total nilai indikatif Rp115 triliun atau sekitar US$5 miliar memberi sinyal skala ambisi, sekaligus besarnya kebutuhan pembiayaan non-APBD. Portofolio yang mencakup properti, perhotelan, mixed-use, dan TOD menunjukkan orientasi pada penguatan pusat-pusat ekonomi baru. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Namun paket besar seperti ini biasanya memunculkan pertanyaan kunci, yakni proyek mana yang paling siap secara lahan, perizinan, dan skema pengembalian. Investor cenderung mencari kepastian timeline, kepastian demand, serta mitigasi risiko sosial dan politik di lapangan. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Proyek ITF Sunter menjadi contoh paling konkret karena menyentuh kebutuhan dasar kota, yaitu sampah. Pramono menyebut kapasitasnya 2.020 ton per hari, mengurangi volume sampah lebih dari 80 persen, dan menghasilkan listrik hingga 35 MW dengan nilai Rp5,3 triliun. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Jika angka itu tercapai, ITF Sunter bukan sekadar proyek energi, melainkan instrumen kebijakan untuk menekan beban TPA dan menata rantai logistik sampah. Target zero dumping 2028 menjadi ukuran kinerja yang mudah diuji publik, karena hasilnya terlihat di jalan dan di tempat pembuangan. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Pemprov menawarkan dukungan yang biasanya paling dicari investor utilitas, yakni penyediaan lahan, jaminan pasokan sampah, biaya layanan sampah, dan kerangka regulasi. Secara bisnis, jaminan feedstock dan skema service fee dapat membuat arus kas lebih bankable dibanding proyek yang bergantung pada penjualan listrik semata. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Meski begitu, waste to energy selalu mengundang debat tentang teknologi, emisi, dan penerimaan warga sekitar. Tanpa standar transparansi, pengawasan lingkungan, dan komunikasi risiko yang disiplin, proyek dapat tersandera resistensi sosial walau secara finansial menarik. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Di luar ITF, proyek TOD dan mixed-use juga menyimpan dilema khas Jakarta, yakni siapa yang paling diuntungkan dari kenaikan nilai lahan. TOD idealnya menurunkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, tetapi bisa berubah menjadi sekadar komodifikasi ruang jika hunian terjangkau dan akses publik tidak dijaga. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Dukungan pemerintah pusat, termasuk disebutnya Danantara, memperkuat pesan stabilitas dan kemudahan koordinasi lintas lembaga. Namun dukungan politik tidak otomatis menggantikan kebutuhan detail teknis, seperti struktur PPP, pembagian risiko, dan mekanisme penyesuaian tarif layanan. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Portofolio 37 proyek strategis Jakarta terasa seperti upaya mengubah citra kota dari “pasar” menjadi “platform” investasi. Ini langkah cerdas, tetapi berbahaya jika platform hanya memoles sisi komersial tanpa mengunci manfaat publik yang terukur. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Pramono menekankan proyek-proyek itu terintegrasi, dan klaim ini patut diuji lewat indikator yang bisa dilihat warga. Integrasi seharusnya berarti transportasi terhubung, sampah berkurang, kualitas udara membaik, dan waktu tempuh turun, bukan sekadar daftar proyek yang berdampingan di brosur. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
ITF Sunter memberi peluang membuktikan bahwa investasi tidak selalu identik dengan beton dan pusat belanja. Jika pengolahan 2.020 ton per hari benar berjalan, Jakarta bisa menunjukkan bahwa problem paling “kotor” pun bisa dijadikan agenda modernisasi layanan kota. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Tetapi publik juga berhak menuntut satu hal, yakni transparansi kontrak dan standar lingkungan yang ketat. Kota yang menjual kepastian kepada investor seharusnya juga menjual kepastian perlindungan kepada warganya. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Pramono Anung telah melempar angka besar, Rp115 triliun, dan menempatkan Jakarta sebagai ladang investasi dengan dukungan pusat. Tantangan berikutnya adalah membuat setiap proyek punya jejak manfaat yang bisa dirasakan, bukan hanya dihitung di presentasi. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
Jika ITF Sunter dan proyek TOD benar menjadi mesin perbaikan layanan publik, Jakarta bisa naik kelas sebagai kota yang mengubah krisis menjadi inovasi. Tetapi bila yang tumbuh hanya nilai lahan dan beban sosial, publik akan bertanya, investasi ini sebenarnya untuk siapa. (Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
