Dari Penang, Jokowi Serukan PBB 2.0: Perdamaian Dimulai dari Kepercayaan antara Pemimpin dan Rakyat
ORBITINDONESIA.COM — Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan penguatan institusi global untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks. Dalam keynote speech di Penang Peace Dialogue 2026, Jokowi bahkan mengusulkan perlunya membangun “PBB 2.0” agar Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih mampu merespons konflik lintas batas dan menjaga perdamaian dunia.
Gagasan itu disampaikan Jokowi dalam forum Penang Peace Dialogue yang berlangsung di George Town, Pulau Pinang, Malaysia, pada 5–6 September 2026. Forum tersebut mengangkat tema besar perdamaian, dialog antarperadaban dan tata dunia dalam situasi global yang semakin multipolar.
Bagi Jokowi, dunia saat ini menghadapi persoalan yang tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu negara atau satu kekuatan saja. Konflik yang terjadi di suatu kawasan dapat dengan cepat menimbulkan dampak ekonomi, keamanan, kemanusiaan dan politik di kawasan lain.
Karena itu, menurut dia, dunia membutuhkan lembaga global yang lebih kuat.
“Kita membutuhkan lembaga global yang lebih kuat, mediasi global yang lebih kuat, dan diplomasi global yang lebih kuat untuk menjaga perdamaian,” kata Jokowi dalam keynote speech-nya, seperti dilaporkan ANTARA. Ia kemudian menyerukan agar dunia bergerak melampaui bentuk lama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membangun “United Nations 2.0”.
Seruan tersebut memperlihatkan bahwa pesan Jokowi di Penang bukan sekadar ajakan normatif untuk menciptakan perdamaian. Ia mengaitkannya dengan kebutuhan untuk menyesuaikan institusi internasional dengan perubahan struktur kekuatan dunia.
Perdamaian Dimulai dari Kepercayaan
Sehari sebelumnya, dalam jamuan makan malam yang menjadi pembuka Penang Peace Dialogue, Jokowi telah lebih dahulu berbicara tentang dimensi lain dari perdamaian: hubungan antara pemimpin dan rakyat.
Di hadapan peserta forum, ia mengatakan bahwa dalam situasi konflik, peran pemimpin menjadi sangat penting. Namun kepemimpinan, menurut Jokowi, tidak cukup hanya ditentukan oleh kemampuan memahami strategi dan kekuasaan.
“Seorang pemimpin bukan hanya seseorang yang memahami strategi dan kekuasaan, tetapi seseorang yang benar-benar memahami rakyatnya, mendengarkan mereka, merasakan kekhawatiran mereka, memahami masalah mereka, dan bekerja untuk masa depan mereka,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, perdamaian tidak hanya bergantung pada kualitas pemimpin. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk memahami tantangan yang dihadapi pemimpinnya.
Ketika masyarakat memahami, kata Jokowi, akan tumbuh semangat. Ketika kepercayaan muncul, dukungan akan mengikuti. Dan ketika pemimpin serta rakyat saling memahami, di situlah fondasi perdamaian mulai terbentuk.
Pesan tersebut memberikan dimensi domestik sekaligus internasional pada gagasan perdamaian Jokowi.
Sebuah negara mungkin memiliki kekuatan militer, ekonomi dan teknologi. Tetapi tanpa kepercayaan antara pemimpin dan rakyat, kekuatan tersebut tidak selalu menghasilkan stabilitas.
Sebaliknya, kepercayaan publik dapat menjadi modal politik untuk menghadapi masa-masa sulit, termasuk ketika sebuah negara harus mengambil keputusan yang tidak populer demi menjaga kepentingan nasional.
Dari Kepemimpinan Nasional ke Tata Dunia
Gagasan tentang kepercayaan itu kemudian berkembang menjadi gagasan yang lebih besar dalam keynote speech Jokowi.
Ia melihat persoalan dunia bukan semata-mata sebagai rangkaian konflik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai persoalan sistem internasional yang sedang berubah.
Konflik semakin saling berkaitan. Dampaknya melintasi batas negara. Pada saat yang sama, dunia bergerak menuju tatanan multipolar dengan semakin banyak pusat kekuatan. Dalam situasi seperti itu, lembaga internasional harus mampu beradaptasi.
Karena itu, Jokowi menilai PBB perlu memperbarui sistem, proses dan strateginya agar tetap relevan. Ia menyebut kebutuhan terhadap institusi global yang lebih kuat, mekanisme mediasi yang lebih kuat serta diplomasi global yang lebih kuat.
Dari sinilah muncul gagasan PBB 2.0. Istilah itu bukan berarti mengganti PBB dengan organisasi baru, melainkan mendorong pembaruan terhadap lembaga global tersebut agar lebih efektif menghadapi persoalan zaman sekarang.
Bagi Jokowi, dunia tidak bisa terus menggunakan pendekatan lama untuk menghadapi persoalan baru.
Asia Tenggara sebagai Contoh
Menariknya, Jokowi tidak melihat Asia Tenggara hanya sebagai kawasan yang menjadi penonton dalam perubahan dunia.
Sebaliknya, ia menempatkan Asia Tenggara sebagai salah satu contoh bagaimana perbedaan dapat dikelola melalui kerja sama.
Menurut Jokowi, kawasan Asia Tenggara merupakan model penting kolaborasi antarperadaban dalam dunia multipolar.
“Perbedaan bukanlah penghalang. Perbedaan adalah jembatan menuju pemahaman, kerja sama, dan kemajuan bersama,” kata Jokowi.
Pesan tersebut relevan dengan posisi Asia Tenggara yang dihuni negara-negara dengan perbedaan sistem politik, agama, etnis, budaya dan tingkat perkembangan ekonomi. Namun kawasan itu selama beberapa dekade relatif mampu mempertahankan ruang dialog dan kerja sama melalui ASEAN.
Bagi Jokowi, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu pelajaran bagi dunia yang lebih luas. Jika negara-negara dengan latar belakang berbeda dapat bekerja sama di Asia Tenggara, prinsip yang sama seharusnya dapat dikembangkan pada tingkat global.
Kritik terhadap Cara Dunia Mengukur Kebesaran Negara
Dalam pidatonya, Jokowi juga mengingatkan bahwa kebesaran sebuah negara tidak semestinya hanya diukur melalui teknologi, kekuatan ekonomi atau pengaruh politik. Ada ukuran lain yang menurutnya tidak kalah penting: tanggung jawab, kebijaksanaan dan kemampuan menciptakan perdamaian, stabilitas serta kemakmuran bersama.
Karena itu, negara-negara maju, menurut Jokowi, tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Semakin besar kekuatan sebuah negara, semakin besar pula tanggung jawabnya terhadap tata dunia.
Pandangan tersebut membawa Jokowi pada satu gagasan yang cukup mendasar: kekuatan tanpa tanggung jawab dapat menjadi sumber ketidakstabilan.
Di tengah meningkatnya persaingan geopolitik, perang dagang, konflik bersenjata dan perebutan pengaruh, negara-negara besar dituntut tidak hanya mempertahankan kepentingannya sendiri, tetapi juga ikut membangun kepercayaan dan kerja sama internasional.
Penang dan Pesan untuk Dunia Multipolar
Penang menjadi tempat yang menarik bagi Jokowi untuk menyampaikan gagasan tersebut. Kota George Town merupakan ruang pertemuan berbagai komunitas, kebudayaan dan sejarah perdagangan Asia. Dalam konteks Penang Peace Dialogue, simbolisme tersebut bertemu dengan tema forum: bagaimana perbedaan dapat menjadi jembatan, bukan sumber konflik.
Penang Peace Dialogue 2026 digelar pada 5 dan 6 September dengan rangkaian gala dinner, diskusi dan forum mengenai hubungan antarperadaban, masa depan PBB serta tata dunia dalam era multipolar. Para pembicara berasal dari berbagai latar belakang, termasuk negarawan, akademisi, ekonom dan pegiat perdamaian. (Commonwealth of World Chinatowns)
Jokowi hadir sebagai salah satu tokoh utama dalam forum tersebut.
Kehadirannya juga menunjukkan bahwa setelah meninggalkan Istana, ruang Jokowi dalam percaturan internasional tidak sepenuhnya berhenti pada status sebagai mantan kepala negara.
Ia masih membawa pengalaman sebagai pemimpin negara selama satu dekade ke dalam forum-forum yang membicarakan masa depan dunia.
Dan di Penang, pesannya cukup jelas. Perdamaian tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan. Tidak cukup pula hanya dengan diplomasi.
Dunia membutuhkan institusi yang mampu memediasi konflik, pemimpin yang memahami rakyatnya, serta masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada pemimpinnya.
Pada tingkat global, institusi seperti PBB harus mampu mengikuti perubahan zaman. Pada tingkat nasional, pemimpin harus mampu mendengarkan rakyat. Dan pada tingkat masyarakat, kepercayaan harus dibangun melalui pemahaman dua arah. Dari Penang, Jokowi seolah ingin menghubungkan ketiga lapisan tersebut.
Pemimpin membutuhkan kepercayaan rakyat. Negara membutuhkan diplomasi. Dan dunia membutuhkan institusi global yang lebih kuat.
Karena itu, ketika Jokowi berbicara tentang “PBB 2.0”, pesan yang dibawanya sesungguhnya jauh lebih luas daripada sekadar reformasi sebuah lembaga internasional. Ia sedang berbicara tentang bagaimana dunia harus belajar mengelola perbedaan dalam sebuah era baru.
Sebab di tengah dunia yang semakin multipolar, perdamaian mungkin tidak lagi dapat dipaksakan oleh satu kekuatan.
Perdamaian harus dibangun melalui kepercayaan, dialog, mediasi dan kemampuan untuk memahami pihak lain.
Dan bagi Jokowi, semuanya bermula dari sesuatu yang sangat sederhana: pemimpin mau mendengar rakyatnya, dan rakyat mau memahami pemimpinnya. ***
