Gugatan Aturan Public Charge Trump Ancam Green Card Imigran
ORBITINDONESIA.COM – Gugatan aturan public charge terhadap pemerintahan Trump meledak dari New York, saat 22 negara bagian menilai kebijakan ini akan menakuti imigran dan menggerus dana federal. Aturan baru DHS memperluas alasan penolakan green card dan visa, termasuk bila pemohon pernah memakai Medicaid, SNAP, atau bahkan program makan sekolah.
Wali Kota New York Zohran Mamdani dan Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James mengumumkan gugatan pada Senin di Balai Kota Manhattan. Mereka menggugat untuk memblokir aturan DHS yang dijadwalkan berlaku Jumat, yang memberi diskresi lebih luas kepada petugas imigrasi.
Secara sederhana, aturan public charge memungkinkan pemerintah menolak visa atau green card jika seseorang dinilai berpotensi bergantung pada bantuan negara. Selama bertahun-tahun, penilaian ini terutama menghitung bantuan tunai seperti Temporary Assistance for Needy Families atau Supplemental Security Income.
Perubahan yang didorong Trump tidak lagi merinci program jaring pengaman apa saja yang dihitung. Akibatnya, manfaat non-tunai seperti Medicaid dan voucher perumahan berpotensi ikut menjadi faktor penolakan.
James menekankan dampak psikologisnya, bukan sekadar dampak administratif. “Aturan ini akan memungkinkan petugas imigrasi mempertimbangkan manfaat penting seperti Medicaid dan SNAP, bahkan partisipasi dalam program makan sekolah,” kata James.
Ia menyebut imigran bisa dipaksa memilih antara kesehatan dan status hukum. “Apakah mengambil asuransi kesehatan akan merusak peluang saya mendapatkan green card?” adalah jenis pertanyaan yang, menurutnya, akan menghantui keluarga imigran.
Gugatan negara bagian dan gugatan pemerintah lokal diajukan di Southern District of New York pada Senin pagi. Keduanya meminta pengadilan menyatakan aturan tersebut melanggar hukum dan melarang DHS menerapkannya.
Koalisi pemerintah lokal mencakup New York City, Chicago, San Francisco, Seattle, Santa Clara County, dan King County. Kota-kota ini memiliki populasi imigran besar dan ketergantungan tinggi pada pendanaan federal.
Para penggugat menilai efek terbesar justru terjadi sebelum aturan berlaku, yakni efek gentar yang membuat orang berhenti mengakses bantuan. Mamdani menyebut “iklim ketakutan bagi imigran” sudah mendorong warga keluar dari program yang menyelamatkan nyawa, meski sebagian tidak termasuk sasaran aturan.
Arline Cruz dari Make the Road New York mengatakan kebijakan ini memicu kebingungan luas. Ia menegaskan banyak keluarga bergantung pada bantuan kesehatan dan pangan untuk menjaga stabilitas rumah tangga.
Kekhawatiran terbesar ada pada keluarga mixed-status, ketika anak warga negara AS tinggal bersama orang tua yang statusnya masih diproses. Cruz menyebut organisasinya rutin menerima pertanyaan apakah anak warga negara AS harus dikeluarkan dari SNAP karena takut berdampak pada proses imigrasi.
Dari sisi sejarah, ketentuan public charge berasal dari Immigration Act 1882 untuk memastikan pendatang tidak menjadi beban publik. Namun praktik lama membatasi penilaian pada bantuan tunai, sehingga manfaat seperti Medicaid tidak otomatis menjadi “bukti ketergantungan.”
Pemerintahan Trump periode pertama sempat memperluas kategori pada 2020, lalu pemerintahan Biden mengecilkannya lagi pada 2022 dengan mengecualikan manfaat non-tunai. Aturan baru yang akan berlaku minggu ini mencabut aturan era Biden dan bahkan lebih luas karena menyebut DHS “akan mempertimbangkan penerimaan bantuan publik apa pun yang berbasis uji kemampuan.”
Perluasan ini juga dapat menghitung bantuan yang diajukan untuk anggota keluarga, termasuk anak warga negara, menurut Maddie Geschu dari Protecting Immigrant Families Coalition. Jika benar diterapkan, ini mengubah bantuan anak dari hak sosial menjadi risiko administratif bagi orang tua.
DHS membingkai kebijakan sebagai pemulihan prinsip kemandirian. Dalam unggahan 16 Juli, DHS menyatakan mereka “mengakhiri kebijakan yang mendorong ketergantungan pada pembayar pajak Amerika yang bekerja keras.”
Taruhannya bukan kecil karena sekitar 588.000 pemohon ditinjau lewat mekanisme public charge setiap tahun, menurut DHS. Ketika skala kebijakan sebesar itu dipadukan dengan definisi yang kabur, hasilnya bisa menjadi penolakan yang tidak konsisten dan sulit diprediksi.
Negara bagian penggugat juga mengaitkan kebijakan ini dengan risiko hilangnya dana federal miliaran dolar, karena warga berhenti mendaftar atau keluar dari program. Dokumen gugatan menyebut estimasi kehilangan nasional sebesar US$4,05 miliar per tahun untuk Medicaid dan CHIP, dengan negara-negara penggugat berpotensi kehilangan sekitar US$2,2 miliar.
New York dinilai sangat rentan karena populasi imigrannya besar, program manfaat publiknya luas, serta adanya program makan sekolah universal. Ketika keluarga berhenti mengakses layanan kesehatan, bantuan pangan, dan makan siang sekolah, dampaknya dapat merambat ke kesehatan publik, ekonomi lokal, sekolah, dan keselamatan publik.
Di atas itu, “Big Beautiful Bill” yang ditandatangani Trump pada Juli 2025 memperketat kelayakan imigran legal untuk Medicaid dan kupon pangan. Pengungsi, penerima suaka, dan korban kekerasan domestik serta perdagangan seks disebut tidak lagi memenuhi syarat, sehingga jaring pengaman makin menyempit.
Inti persoalannya bukan hanya soal penghematan, melainkan tentang cara negara memproduksi rasa takut sebagai alat kebijakan. James menyebutnya lugas: “Kekejaman adalah intinya,” dan “membuat efek gentar pada imigran adalah intinya.”
Dalam kerangka itu, ketidakjelasan definisi justru menjadi fitur, bukan bug, karena memberi ruang diskresi luas pada petugas. Jika aturan tidak merinci manfaat apa yang dihitung, keluarga akan menganggap semua bantuan berbahaya, lalu memilih mundur sebelum ditolak.
Di sinilah konflik nilai muncul: negara mengklaim mendorong kemandirian, tetapi caranya berpotensi membuat orang sakit menunda berobat dan keluarga lapar menghindari bantuan pangan. Kebijakan yang menekan akses layanan dasar bisa mengubah “kemandirian” menjadi eufemisme untuk “bertahan sendiri tanpa perlindungan.”
Dari sudut tata kelola, gugatan New York juga menyorot batas kewenangan eksekutif. James menilai DHS melampaui mandat karena Kongres tidak menyetujui tafsir yang lebih luas tentang apa artinya menjadi public charge, dan perubahan itu “sewenang-wenang dan tidak beralasan” karena mengabaikan dampak buruk serta gagal membenarkannya secara memadai.
Jika pengadilan mengabulkan, itu menjadi sinyal bahwa kebijakan imigrasi tidak bisa dibangun dengan definisi elastis yang menghukum kemiskinan. Jika pengadilan menolak, kota-kota besar akan menghadapi krisis tersembunyi: warga yang sah secara hukum tetapi takut hadir di sistem.
Gugatan aturan public charge ini pada akhirnya adalah pertarungan tentang siapa yang dianggap layak menjadi bagian dari Amerika: mereka yang kuat secara ekonomi, atau mereka yang juga manusia ketika sedang jatuh. Ketika akses Medicaid, SNAP, dan makan sekolah berubah menjadi risiko status, negara sedang menguji batas moralnya sendiri.
Pertanyaan yang tersisa bukan hanya apakah aturan ini legal, tetapi apakah ia adil dan masuk akal dalam masyarakat yang bergantung pada kesehatan publik dan stabilitas keluarga. Jika ketakutan dijadikan kebijakan, siapa yang sebenarnya sedang “dibebani”: anggaran negara, atau martabat manusia? (Orbit dari berbagai sumber, 15 September 2026)
