Netanyahu Mengisyaratkan Tindakan Militer Sepihak Israel Terhadap Iran di Tengah Upaya De-eskalasi Kawasan
ORBITINDONESIA.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Rabu, 5 Agustus 2026, mengisyaratkan bahwa Israel dapat mengambil tindakan militer sepihak terhadap Iran, sementara upaya diplomatik terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri konflik antara Teheran dan Washington, demikian dilaporkan Anadolu.
"Hari ini kami mendengar komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ahmad Vahidi, menyatakan bahwa Iran berniat untuk terus mengembangkan senjata nuklir," kata Netanyahu.
"Sebagai perdana menteri Israel, saya bertekad untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir," tambahnya.
Sembari menyebut AS sebagai "sekutu terbesar Israel," perdana menteri Israel tersebut mengatakan bahwa ia "bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk menjamin" keamanan Israel.
Pada hari Selasa, 4 Agustus 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan bahwa upaya mediasi antara AS dan Iran telah mencapai "tahap lanjut," di mana kedua belah pihak saling bertukar draf proposal.
Berbicara dalam taklimat pers mingguan kementerian, Al-Ansari mengatakan bahwa upaya dengan semua pihak masih terus dilakukan untuk mencapai solusi diplomatik.
Pada tanggal 28 Februari, AS dan Israel melancarkan perang melawan Iran yang, menurut pihak berwenang Iran, menewaskan lebih dari 3.000 orang.
Iran membalas dengan serangan terhadap negara-negara di kawasan yang menampung aset-aset AS.
Pada bulan Juni, Qatar bergabung dengan Pakistan sebagai bagian dari tim mediasi antara Washington dan Teheran, yang berujung pada penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 18 Juni dan dimulainya negosiasi menuju kesepakatan akhir.
Pembicaraan tersebut kemudian terhenti akibat perbedaan pendapat terkait keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.
Antara tanggal 8 Juli dan 24 Juli, ketegangan kembali meningkat saat AS melancarkan serangan terhadap Iran, yang mendorong Teheran untuk menargetkan apa yang mereka sebut sebagai fasilitas dan peralatan militer AS di beberapa negara Arab, khususnya Yordania, Bahrain, dan Kuwait. ***
