Kesepakatan Hamas Israel Akhiri Perang Gaza: Pelucutan Senjata
ORBITINDONESIA.COM – Kesepakatan Hamas Israel untuk mengakhiri perang Gaza diklaim sudah disetujui Hamas, dengan klausul pelucutan senjata dan penarikan bertahap pasukan Israel. Namun teks perjanjian belum dipublikasikan, sementara penolakan keras datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir.
Hamas menyatakan pada Jumat bahwa mereka menyetujui kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Israel, termasuk ketentuan tentang pelucutan senjata dan penarikan bertahap pasukan Israel dari Jalur Gaza. Pemerintah Israel belum memberi reaksi resmi, tetapi Ben Gvir mengatakan rancangan itu “tidak dapat diterima.”
Ben Gvir menulis di Telegram bahwa menghentikan pembunuhan terarah terhadap anggota Hamas sama saja memberi ruang bagi Hamas “mengorganisir pembantaian berikutnya.” Ia menegaskan “pembunuhan di Gaza harus berlanjut,” mendorong “imigrasi,” dan menyatakan Israel “harus menang.”
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyambut kesepakatan itu, tetapi menekankan keberhasilan “bergantung pada komitmen penuh semua pihak.” Ia juga menilai verifikasi kepatuhan Hamas akan menjadi tantangan besar, dan Israel pada akhirnya perlu menarik diri dari Gaza.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyebut “Board of Peace” telah mencapai “kesepakatan bersejarah” untuk melucuti Hamas dan semua kelompok bersenjata, serta menarik pasukan Israel dari Gaza. Meski begitu, pertanyaan besar tersisa soal syarat dan linimasa implementasi.
Trump menyebut kesepakatan itu “langkah monumental,” sembilan bulan setelah gencatan senjata yang dimediasi AS ditandatangani untuk mengakhiri ofensif Israel selama dua tahun. Kesepakatan gencatan itu disebut ditandatangani Oktober tahun lalu di Sharm el Sheikh, Mesir.
Trump menulis bahwa perjanjian ini membuka jalan bagi Gaza dikelola “pemerintahan Palestina baru” yang bekerja dekat dengan Board of Peace. Ia juga menekankan Israel akan mendapat “keamanan yang layak,” karena Gaza tidak lagi menjadi basis serangan teror.
Negosiasi Israel-Hamas sebelumnya banyak buntu pada fase kedua, terutama soal pelucutan senjata Hamas dan rekonstruksi Gaza. Trump mengatakan kesepakatan terbaru akan mengaktifkan rencana damai 20 poinnya dalam “fase-fase yang terstruktur dengan hati-hati.”
Dalam rencana 20 poin, Hamas diminta menyerahkan senjata dan menghancurkan jaringan terowongan yang luas. Rencana itu juga membayangkan pemerintahan Palestina teknokratis baru, dipimpin mantan PM Inggris Tony Blair, untuk memimpin pembangunan kembali Gaza.
Setelah pelucutan senjata selesai, Trump mengatakan Israel akan menarik pasukannya dan menyerahkan tugas kepolisian kepada “International Stabilisation Force.” Pasukan ini akan bekerja bersama polisi Palestina untuk menjaga keamanan Gaza.
Pejabat AS dan Board of Peace, berbicara anonim sesuai pedoman Gedung Putih, memberi penilaian yang sangat optimistis. Namun mereka tidak bisa memberi jadwal spesifik pelucutan senjata Hamas atau kelompok lain seperti Jihad Islam Palestina.
Mereka menyebut kepolisian Gaza akan menyerahkan senjata kepada administrasi Gaza yang didukung Board of Peace dalam dua pekan. Tetapi kepolisian Gaza tidak mencakup mayoritas militan Hamas, dan persenjataan berat tidak termasuk dalam bagian itu.
Penyerahan senjata berat serta penonaktifan terowongan dan infrastruktur Hamas disebut akan menyusul kemudian. Seorang pejabat Board of Peace memperkirakan proses itu bisa memakan 200 hingga 350 hari.
Ben Gvir kembali menegaskan penolakannya, menyebut draf yang dipublikasikan Board of Peace “tidak dapat diterima bagi Israel.” Ia mengulang tuntutan agar pembunuhan terarah di Gaza tetap berlanjut.
Seorang pejabat AS mengatakan Israel yang skeptis terhadap kemauan Hamas menyerahkan senjata telah dikonsultasikan di setiap tahap. Tetapi Israel disebut tidak diminta lebih dari komitmen awal saat menyetujui rencana 20 poin Trump, yakni menarik pasukan dan mengakhiri serangan udara.
Pejabat itu menambahkan Trump akan “sangat, sangat kecewa” jika Israel tidak mematuhi kesepakatan. Trump juga menegaskan inti kesepakatan adalah mencegah Hamas kembali memiliki kekuatan yang dapat mengancam Israel.
Perang Israel di Gaza dimulai sebagai respons atas serangan Hamas 7 Oktober 2023 ke Israel selatan. Menurut sumber medis di Gaza dan Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 73.000 warga Palestina tewas, termasuk yang meninggal sejak gencatan senjata.
Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu bertemu di Gedung Putih pada Selasa, tetapi keduanya minim bicara soal isi pembahasan. Pertemuan itu disebut pertemuan tatap muka pertama sejak mereka bersama-sama meluncurkan perang melawan Iran.
Hamas awal bulan ini mengumumkan telah membubarkan pemerintahannya di Gaza dan bersiap mentransfer kekuasaan ke komite teknis yang didukung PBB. Langkah itu disebut bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
Saat ini Pasukan Pertahanan Israel menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza, membuat warga Palestina terkurung di kamp tenda yang kumuh dan lingkungan kota yang rusak berat. PBB berulang kali memperingatkan kondisi hidup yang mengerikan di seluruh Gaza sejak gencatan senjata berlaku.
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Agustus 2026)
Jika benar, kesepakatan Hamas Israel untuk mengakhiri perang Gaza menandai pergeseran dari logika “menghancurkan musuh” ke logika “mengelola transisi.” Tetapi transisi ini berdiri di atas dua hal paling rapuh: pelucutan senjata dan penarikan pasukan.
Pelucutan senjata bukan sekadar mengumpulkan senapan, melainkan memindahkan pusat kendali koersif dari satu aktor ke aktor lain. Ketika pejabat menyebut polisi Gaza menyerahkan senjata dalam dua minggu, itu terdengar cepat, tetapi juga mengindikasikan yang diserahkan adalah lapisan paling ringan.
Masalahnya, artikel ini menegaskan mayoritas militan Hamas tidak termasuk dalam kepolisian Gaza, dan senjata berat tidak masuk tahap awal. Artinya, “dua minggu” lebih mirip fase simbolik untuk menunjukkan kemajuan, bukan indikator bahwa struktur militer Hamas benar-benar dilucuti.
Linimasa 200 hingga 350 hari untuk senjata berat dan terowongan menunjukkan pertaruhan politik yang panjang. Semakin panjang proses, semakin besar peluang sabotase, baik oleh faksi penolak di lapangan maupun oleh dinamika politik Israel sendiri.
Klausul penarikan Israel juga sarat jebakan. Kallas sudah mengingatkan bahwa Israel “perlu pada akhirnya menarik diri,” yang berarti ada titik akhir yang harus dapat diverifikasi, bukan penarikan parsial yang membeku menjadi pendudukan baru.
Di Israel, Ben Gvir mewakili garis keras yang melihat penghentian pembunuhan terarah sebagai kekalahan moral dan strategis. Ia membingkai penghentian serangan sebagai “mengizinkan” pembantaian berikutnya, sebuah narasi yang mudah menjalar dalam politik keamanan.
Di AS, Trump menautkan kesepakatan ini pada rencana 20 poin dan “Board of Peace,” sehingga keberhasilannya menjadi bagian dari klaim kepemimpinan global. Ketika ia mengatakan akan “sangat, sangat kecewa” jika Israel tidak patuh, itu sinyal tekanan politik, tetapi bukan jaminan kepatuhan.
Rencana menghadirkan pemerintahan teknokratis yang dipimpin Tony Blair adalah bagian paling kontroversial secara legitimasi. Pemerintahan yang datang dari desain luar, tanpa mandat elektoral yang jelas, berisiko dipersepsikan sebagai administrasi perwalian, bukan kedaulatan.
Gagasan “International Stabilisation Force” juga menimbulkan pertanyaan operasional. Siapa yang memimpin, apa mandatnya, bagaimana aturan keterlibatan, dan apakah ia akan dipandang netral oleh warga Gaza yang hidup di bawah reruntuhan dan trauma.
Data korban, yakni setidaknya 73.000 warga Palestina tewas menurut otoritas kesehatan Gaza, membuat setiap desain pascaperang menghadapi tuntutan keadilan. Kesepakatan yang hanya bicara senjata dan penarikan, tanpa akuntabilitas, dapat memicu siklus dendam yang sama.
Selain itu, fakta bahwa Israel menguasai lebih dari setengah Gaza menegaskan realitas di lapangan belum berubah. PBB yang memperingatkan kondisi hidup mengerikan menandai bahwa “gencatan” tidak otomatis berarti keselamatan, apalagi pemulihan.
Dengan demikian, inti persoalan bukan apakah kesepakatan ditandatangani, melainkan apakah ia dapat dipaksakan menjadi realitas. Dalam konflik asimetris, verifikasi sering kalah oleh narasi, dan narasi sering menang karena ketakutan.
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Agustus 2026)
Kesepakatan Hamas Israel untuk mengakhiri perang Gaza tampak seperti jembatan yang dibangun di atas jurang ketidakpercayaan. Hamas diminta melucuti senjata, sementara Israel diminta mundur, tetapi kedua pihak punya insentif untuk menunda bagian yang paling berisiko bagi mereka.
Bagi Hamas, menyerahkan senjata berat berarti kehilangan kartu tawar terakhir dan perlindungan dari pembunuhan terarah. Bagi Israel, menarik diri berarti menyerahkan kendali teritorial sebelum yakin ancaman benar-benar hilang.
Di sinilah peran “Board of Peace” dan AS menjadi penentu, sekaligus sumber kerentanan. Jika desainnya terlalu bernuansa kemenangan satu pihak, maka pihak lain akan mencari celah untuk menghindar tanpa terlihat melanggar.
Penolakan Ben Gvir memperlihatkan bahwa perang Gaza bukan hanya konflik lintas batas, tetapi juga konflik internal dalam politik Israel. Bahkan jika kabinet menerima, tekanan dari kelompok garis keras bisa menggeser implementasi menjadi setengah hati.
Uni Eropa terdengar realistis ketika menekankan verifikasi kepatuhan Hamas sebagai tantangan besar. Verifikasi bukan sekadar inspeksi, melainkan mekanisme sanksi dan insentif yang kredibel, yang belum terlihat jelas dalam narasi publik kesepakatan ini.
Rencana menghadirkan tokoh luar seperti Tony Blair mempercepat tata kelola, tetapi berisiko mengabaikan pertanyaan “siapa yang berhak memerintah.” Jika legitimasi sosial tidak dibangun, pemerintahan teknokratis bisa menjadi target, bukan solusi.
Warga Gaza yang hidup di kamp tenda dan kota yang hancur membutuhkan lebih dari stabilisasi keamanan. Mereka membutuhkan jaminan bahwa rekonstruksi bukan kelanjutan kontrol, dan bahwa gencatan tidak berubah menjadi jeda sebelum perang berikutnya.
Kesepakatan ini akan diuji bukan oleh konferensi pers, tetapi oleh hari-hari biasa di Gaza: apakah listrik kembali, apakah bantuan lancar, apakah pengungsian berhenti, dan apakah serangan udara benar-benar berakhir. Jika indikator kemanusiaan gagal membaik, dukungan publik pada transisi akan runtuh.
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Agustus 2026)
Kesepakatan Hamas Israel untuk mengakhiri perang Gaza menawarkan kemungkinan langka: pelucutan senjata bertahap, penarikan pasukan, dan pemerintahan baru. Tetapi tanpa teks resmi yang terbuka dan mekanisme verifikasi yang tegas, ia mudah berubah menjadi janji yang diperebutkan.
Angka korban yang disebut mencapai 73.000 jiwa membuat pertanyaan moral tak bisa disingkirkan oleh bahasa diplomasi. Damai yang hanya mengatur senjata, tetapi mengabaikan martabat, akan rapuh sejak awal.
Pertanyaan yang tersisa sederhana namun berat: apakah dunia sedang menyaksikan akhir perang, atau hanya peralihan bentuk konflik yang lebih administratif. Jawabannya akan terlihat dari satu hal, yakni apakah Gaza benar-benar menjadi tempat hidup, bukan sekadar peta keamanan.
(Orbit dari berbagai sumber, 13 Agustus 2026)
