Kabut Asap Karhutla Indonesia: Parlemen Malaysia Kritik Pakai Bahasa Jawa
ORBITINDONESIA.COM – Kabut asap karhutla Indonesia kembali menyeberang, lalu diprotes keras di Parlemen Malaysia dengan cara tak lazim. Anggota Dewan Rakyat Kalam Salan memakai bahasa Jawa untuk menyapa Presiden Prabowo Subianto, berharap pesan soal polusi lintas batas lebih “nyangkut” di telinga Jakarta.
Dalam rapat 21 Oktober 2026, Kalam mula-mula berbicara dalam bahasa Melayu tentang asap karhutla yang menyelimuti Malaysia. Ia menekankan dampaknya bukan hanya pada warga Malaysia, tetapi juga pada WNI yang bekerja di ladang dan perkebunan Malaysia.
Menurut Kalam, ketika kebun terganggu dan pekerjaan berhenti, pekerja migran kehilangan upah dan kiriman uang ke kampung ikut macet. Di titik ini, isu karhutla berubah dari sekadar “asap” menjadi guncangan ekonomi rumah tangga lintas negara.
Kalam juga menyinggung pernyataan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan yang bernada menyindir, bahwa hutan Indonesia biasanya “mengirim oksigen” ke Malaysia. Ia membalas tajam, menanyakan apakah pepohonan Malaysia “terbuat dari plastik” sehingga tak bisa menghasilkan oksigen.
Peralihan Kalam ke bahasa Jawa adalah strategi komunikasi politik yang cerdik sekaligus provokatif. Ia memanfaatkan asumsi bahwa elite birokrasi Indonesia banyak berlatar Jawa, sehingga kritiknya terasa lebih personal dan sulit diabaikan.
Dalam bahasa Jawa, ia menggambarkan dampak kesehatan secara gamblang: warga “susah arep ambegan”, batuk, tenggorokan gatal, dan sesak napas. Ia juga menyebut sekolah tutup, wisata sepi, dan pekerja terdampak, memperluas isu dari kesehatan publik ke ekonomi harian.
Di sisi Indonesia, Menko PMK Sugiono merespons dengan nada diplomatik dan defensif. Ia berkata Indonesia memahami penderitaan Malaysia, namun menegaskan pihak yang paling dulu merasakan dampak karhutla adalah masyarakat Indonesia sendiri.
Sugiono menambahkan koordinasi dilakukan lewat jalur diplomatik dan teknis, termasuk langkah koordinatif BNPB. Pesan ini penting, tetapi publik biasanya menunggu ukuran yang lebih konkret: seberapa cepat titik api turun, seberapa luas lahan terbakar menyusut, dan seberapa lama kualitas udara pulih.
Secara regional, kabut asap adalah ujian berulang bagi kepercayaan ASEAN tentang penanganan polusi lintas batas. Ketika peristiwa terjadi hampir setiap tahun, permintaan “percepatan pemadaman” terdengar seperti repetisi, bukan terobosan.
Yang membuat episode ini menonjol adalah cara kritik disampaikan, bukan hanya substansinya. Bahasa Jawa menjadi “alat tekan” simbolik, seolah berkata bahwa persoalan ini bukan urusan antarnegara yang jauh, melainkan teguran langsung kepada pusat kekuasaan.
Manuver bahasa Kalam bisa dibaca sebagai empati, tetapi juga sebagai sindiran halus terhadap pola respons yang dianggap lamban. Ia menempatkan Prabowo sebagai alamat utama, seakan-akan problem karhutla adalah problem komando, bukan problem tata kelola berlapis.
Namun inti persoalan tetap berada pada struktur: pembukaan lahan, penegakan hukum, tata air gambut, dan insentif ekonomi yang membuat pembakaran berulang. Selama “biaya melanggar” lebih murah daripada “biaya patuh”, asap akan terus menjadi langganan musim kering.
Pernyataan soal “oksigen” memperlihatkan hal lain: komunikasi publik yang reaktif dapat berubah menjadi bumerang diplomatik. Di era klip video dan kutipan pendek, candaan pejabat mudah dipersepsikan sebagai pengabaian penderitaan warga, baik di dalam negeri maupun di negara tetangga.
Di saat yang sama, Malaysia juga berkepentingan untuk menjaga narasi tetap produktif, bukan sekadar menyudutkan. Kritik paling efektif adalah yang mendorong kerja sama teknis, pertukaran data hotspot, dan mekanisme tanggap darurat bersama yang terukur.
Kabut asap karhutla Indonesia kini bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis kepercayaan dan krisis komunikasi. Bahasa Jawa di Parlemen Malaysia menegaskan satu hal: polusi lintas batas membuat jarak politik terasa dekat, bahkan intim.
Pertanyaannya, apakah kedekatan itu akan melahirkan perubahan kebijakan yang nyata, atau hanya menambah daftar momen viral tahunan. Jika langit bersih adalah hak bersama, maka yang dibutuhkan bukan sekadar respons diplomatik, melainkan bukti penanganan yang bisa dihitung dan dirasakan. (Orbit dari berbagai sumber, 30 Oktober 2026)
