Prabowo Minta MBG Hati-hati, Penerima Desil 8 Dihentikan
ORBITINDONESIA.COM – Program makan bergizi gratis (MBG) memasuki fase pengetatan, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan dilakukan hati-hati. Pesan itu mengemuka ketika Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyebut penerima desil 8 ke atas tidak lagi diberi MBG.
Agustina menyampaikan arahan itu usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat membahas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pelaksanaan MBG yang kini menjangkau 63 juta penerima manfaat.
Di atas kertas, penataan penerima tampak sederhana karena tinggal memotong kelompok yang dianggap mampu. Di lapangan, kebijakan itu langsung bersentuhan dengan realitas sekolah yang muridnya campuran, dari desil rendah hingga desil tinggi.
Agustina menegaskan Prabowo tidak ingin keputusan diambil tergesa-gesa karena dampaknya menyentuh jutaan orang. Ia menyebut Presiden memberi waktu sekitar satu bulan untuk mengkaji ulang skema itu sebelum diputuskan lebih lanjut.
Keputusan menghentikan MBG untuk desil 8 ke atas menggeser program dari universal menuju lebih tertarget. Secara fiskal, langkah ini bisa mengurangi beban anggaran, tetapi menambah kompleksitas administrasi dan verifikasi.
Istilah “desil” merujuk pembagian tingkat kesejahteraan menjadi 10 kelompok, dari yang paling rentan sampai yang paling sejahtera. Dalam praktik kebijakan sosial Indonesia, data desil lazim bersumber dari basis data perlindungan sosial pemerintah, yang kerap menghadapi masalah pembaruan dan akurasi.
Risiko pertama adalah salah sasaran, ketika keluarga yang sebenarnya rentan tercatat lebih mampu, atau sebaliknya. Risiko kedua adalah stigma, karena anak-anak bisa “ditandai” sebagai penerima atau bukan penerima di ruang kelas yang sama.
Dinamika sekolah campuran menjadi titik rawan karena MBG adalah layanan yang terlihat, bukan bantuan yang bisa disalurkan diam-diam. Ketika sebagian anak makan dan sebagian tidak, sekolah berhadapan dengan potensi friksi sosial, tekanan orang tua, dan beban guru yang harus mengelola kecemburuan.
Agustina memberi contoh situasi itu secara langsung, yakni ketika murid desil 8 ke atas tidak lagi menerima, sementara teman sekelasnya masih menerima. Di sinilah pesan Prabowo agar “dikaji benar-benar” menjadi kunci, karena desain program harus meminimalkan konflik sekaligus menjaga tujuan gizi.
Di sisi lain, pengetatan juga muncul di tengah isu kualitas pelaksanaan, termasuk keluhan mitra dan laporan insiden keracunan yang sempat mencuat. Ketika keamanan pangan dan tata kelola dapur masih menjadi pekerjaan rumah, penataan penerima manfaat tidak boleh mengalihkan fokus dari standar mutu.
Jika pemerintah tetap memilih pendekatan desil, maka mekanisme banding harus jelas dan cepat, agar keluarga yang merasa salah klasifikasi punya jalan koreksi. Tanpa itu, kebijakan akan dipersepsikan sebagai pemotongan sepihak, bukan penajaman sasaran.
Arahan Prabowo untuk tidak terburu-buru terdengar seperti rem yang wajar bagi program sebesar MBG. Namun kehati-hatian tidak boleh berubah menjadi penundaan tanpa kepastian, karena gizi anak juga bekerja dalam tenggat perkembangan yang tidak menunggu.
Penargetan desil 8 ke atas dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan MBG pada mandat utama, yakni membantu yang paling membutuhkan. Tetapi logika ekonomi rumah tangga tidak selalu linear, karena ada keluarga yang “tampak mampu” namun menanggung beban tinggi, dari kesehatan sampai cicilan.
Kebijakan yang tajam bukan hanya soal siapa yang dicoret, melainkan bagaimana negara menjelaskan alasan dan prosedurnya. Transparansi kriteria, pembaruan data, dan komunikasi sekolah-ke-orang tua akan menentukan apakah MBG dipandang adil atau justru memecah.
Prabowo menekankan fokus pada rakyat yang sangat membutuhkan, dan itu tepat sebagai kompas moral. Tetapi kompas moral harus diterjemahkan menjadi desain teknis yang manusiawi, agar anak tidak menjadi korban dari tabel desil yang kaku.
MBG adalah janji besar yang menyentuh perut, kesehatan, dan martabat anak-anak. Karena itu, keputusan menghentikan penerima desil 8 ke atas harus diuji bukan hanya lewat hitungan anggaran, tetapi lewat dampaknya di ruang kelas.
Satu bulan masa kaji ulang adalah kesempatan untuk merapikan data, menutup celah salah sasaran, dan memperkuat standar keamanan pangan. Pertanyaannya sederhana namun menentukan, apakah negara mampu menajamkan bantuan tanpa menajamkan jarak sosial di sekolah.
(Orbit dari berbagai sumber, 27 Juli 2026)
