Ayatollah Mojtaba Khamenei Respons Sanksi AS: Inflasi dan Ekonomi Perlawanan
ORBITINDONESIA.COM – Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei merespons sanksi ekonomi AS terhadap Iran dengan menekan isu inflasi dan seruan memperkuat produksi dalam negeri. Ia menyebut kampanye Washington, termasuk Operation Economic Outcast, sebagai tekanan yang harus dijawab dengan “ekonomi perlawanan” dan pengurangan peran dolar. Pernyataan itu disampaikan saat Pekan Pemerintah, momen simbolik yang menautkan memori politik dan disiplin negara pada ketahanan ekonomi.
Sanksi ekonomi AS terhadap Iran kembali menjadi panggung utama pertarungan geopolitik yang tidak lagi hanya soal militer, tetapi juga daya tahan domestik. Dalam narasi Teheran, tekanan ekonomi dipahami sebagai kelanjutan perang dengan cara lain, yakni membatasi akses finansial, perdagangan, dan energi. Karena itu, respons pemimpin tertinggi tidak berhenti pada retorika, melainkan mengarahkan prioritas kebijakan.
Operation Economic Outcast disebut muncul setelah Washington dinilai gagal mencapai tujuan perang terhadap Teheran. Frasa itu penting karena memindahkan fokus dari “pencegahan” ke “pengucilan” sebagai strategi, yakni membuat Iran mahal untuk berbisnis dan sulit bernapas dalam sistem dolar. Di titik ini, inflasi menjadi indikator paling kasat mata bagi publik, sekaligus titik rawan legitimasi.
Pekan Pemerintah sendiri bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat bahwa negara Iran lahir dari trauma kekerasan politik dan konsolidasi pascarevolusi. Peringatan tewasnya Presiden Mohammad Ali Rajai dan PM Mohammad Javad Bahonar pada 30 Agustus 1981 menegaskan pesan keteguhan institusi. Dalam bingkai itu, seruan Mojtaba mengikat ekonomi pada ide “ketahanan negara”.
Mojtaba menekankan “ketergantungan sebesar mungkin terhadap produksi dalam negeri” sebagai kunci menyelesaikan persoalan ekonomi. Ini sejalan dengan doktrin “resistance economy” yang sejak lama dipromosikan elite Iran, yakni substitusi impor, penguatan industri lokal, dan daya tahan rantai pasok. Namun, ia juga membuka ruang impor “secara tepat dan bijaksana”, yang mengakui keterbatasan kapasitas domestik.
Penekanan pada mengakhiri peran dolar adalah sinyal bahwa sanksi bekerja terutama lewat jalur keuangan. Sistem dolar memberi AS daya jangkau melalui pembatasan bank, asuransi, dan transaksi lintas batas, sehingga negara target menghadapi biaya transaksi lebih tinggi. Karena itu, dedolarisasi bagi Iran bukan slogan, melainkan upaya memindahkan risiko ke sistem pembayaran alternatif dan mitra non-Barat.
Di banyak negara yang disanksi, inflasi sering menjadi efek gabungan dari depresiasi mata uang, hambatan impor, dan ekspektasi pasar yang memburuk. Iran pun berulang kali menghadapi tekanan harga, terutama pada pangan, obat, dan energi rumah tangga, yang paling cepat memukul kelas menengah dan pekerja. Saat pemimpin tertinggi menyorot inflasi, ia sedang menunjuk titik paling politis dari ekonomi.
Mojtaba juga menekankan keterlibatan “masyarakat dan ahli” serta aktivasi kapasitas baru untuk mendorong pembangunan. Ini menarik karena menggabungkan mobilisasi sosial dengan teknokrasi, dua hal yang sering berjalan tegang dalam ekonomi berbasis kontrol negara. Seruan itu menyiratkan kebutuhan koordinasi lintas lembaga, dari industri hingga perbankan, agar kebijakan tidak berhenti sebagai slogan.
Penerapan teknologi dan inovasi dari elite muda disebut sebagai peluang “lompatan efektif” jika prosedur lama ditinggalkan. Ini mengarah pada problem klasik birokrasi dan ekonomi rente, yang kerap menghambat startup, transfer teknologi, dan efisiensi produksi. Dalam konteks sanksi, inovasi bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga substitusi komponen, desain ulang rantai pasok, dan rekayasa manufaktur.
Ia memuji pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian yang dinilai mampu menjaga ketersediaan barang, layanan publik, perbaikan infrastruktur, dan pengelolaan energi. Pujian itu sekaligus memberi mandat politik: stabilitas pasokan adalah ukuran keberhasilan di masa tekanan. Pada saat yang sama, ia menegaskan rakyat berhak mendapat pelayanan optimal, sehingga ekspektasi publik dinaikkan.
Respons Mojtaba dapat dibaca sebagai upaya mengunci narasi: masalah ekonomi bukan semata akibat tata kelola, tetapi akibat “manuver musuh” selama dan setelah perang. Narasi ini efektif untuk konsolidasi, tetapi berisiko jika publik melihat inflasi dan pengangguran sebagai kegagalan kebijakan domestik. Ketika beban hidup naik, pembenaran geopolitik sering kalah oleh realitas dapur.
Seruan “meninggalkan prosedur dan kebiasaan” terdengar progresif, namun pertanyaannya siapa yang berani memotong simpul kepentingan. Ekonomi perlawanan menuntut disiplin fiskal, reformasi subsidi, dan transparansi distribusi, yang sering memicu resistensi internal. Tanpa reformasi, produksi dalam negeri bisa tumbuh, tetapi tetap mahal dan tidak kompetitif.
Larangan terhadap “dikotomi buatan” seperti perang atau negosiasi, konsensus atau ekstremisme, memberi sinyal bahwa perdebatan publik akan dipersempit demi kohesi. Kohesi sosial memang krusial saat krisis, tetapi kohesi yang dibangun lewat pembatasan wacana dapat menutup koreksi kebijakan. Negara bisa stabil di permukaan, namun kehilangan sensor dini terhadap kegagalan.
Di sisi lain, penekanan pada guru, dosen, perawat, dokter, dan ibu rumah tangga menunjukkan pemahaman bahwa ketahanan tidak hanya ekonomi, tetapi juga budaya dan pengasuhan. Ini mengingatkan bahwa sanksi sering memukul sektor layanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan, yang efeknya jangka panjang. Ketika negara menaruh beban moral pada keluarga, ia juga mengakui bahwa krisis merembes sampai ruang privat.
Pada akhirnya, dedolarisasi, produksi domestik, dan inovasi muda adalah paket kebijakan yang masuk akal di atas kertas. Tetapi efektivitasnya bergantung pada akses bahan baku, stabilitas mata uang, serta kemampuan negara mengendalikan korupsi dan ekonomi bayangan. Jika tidak, sanksi akan terus menjadi alasan, sementara rakyat menjadikan harga sebagai vonis.
Pernyataan Ayatollah Mojtaba Khamenei menempatkan sanksi AS terhadap Iran sebagai ujian ketahanan nasional, dengan inflasi sebagai medan tempur paling nyata. Ia menawarkan jalan keluar melalui produksi dalam negeri, dedolarisasi, dan inovasi elite muda, sambil menuntut persatuan sosial. Namun, persatuan tanpa ruang koreksi bisa menjadi ketenangan yang rapuh.
Di tengah tekanan, pertanyaan kuncinya sederhana tetapi menentukan: bisakah “ekonomi perlawanan” menghadirkan harga yang lebih stabil dan pekerjaan yang lebih layak, bukan hanya pidato yang lebih keras. Jika jawabannya ya, Iran akan memperkuat kedaulatan ekonominya dengan cara yang terukur. Jika tidak, sanksi akan terus dibaca sebagai musuh eksternal, sementara krisis akan terus dirasakan sebagai masalah internal.
(Orbit dari berbagai sumber, 2 September 2026)
