Alasan Mensesneg soal Menhut Absen Dampingi Prabowo Tangani Karhutla
ORBITINDONESIA.COM – Alasan Mensesneg Prasetyo Hadi soal Menhut Raja Juli Anthony absen saat Prabowo meninjau karhutla kembali memantik tanya publik. Di tengah asap lintas wilayah dan sorotan pada kebakaran hutan dan lahan, penjelasan “kebetulan” terdengar sederhana untuk krisis yang tidak pernah sederhana.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat dan meninjau titik karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026. Dua hari kemudian, agenda serupa berlanjut ke Riau dan Sumatera Selatan pada 24 Agustus 2026.
Dalam rangkaian kunjungan kerja itu, Menhut Raja Juli Anthony tidak tampak mendampingi Presiden. Ketidakhadiran itu kontras dengan ekspektasi publik, karena kementerian kehutanan lazimnya berada di garis depan urusan hutan dan lahan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan tidak ada alasan spesifik. Ia menyebut Menhut dan Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya sudah beberapa kali turun ke lapangan, termasuk ke Sumatera Selatan.
Penjelasan “kebetulan” mungkin benar secara administratif, tetapi tetap menyisakan ruang tafsir secara politik dan manajerial. Dalam krisis, simbol kehadiran pejabat kunci sering dibaca sebagai ukuran keseriusan koordinasi.
Prasetyo menekankan fokus kunjungan Prabowo adalah penguatan unsur TNI dan Polri di lapangan. Ia menyebut dukungan yang disiapkan mencakup personel, heli water bombing, hingga motor trail yang dimodifikasi.
Jika fokusnya aparat, maka pesan yang dibangun adalah karhutla diperlakukan sebagai situasi darurat yang membutuhkan komando dan penegakan. Namun karhutla juga problem tata kelola lahan, pencegahan, dan pengawasan konsesi yang tidak bisa selesai hanya dengan respons pemadaman.
Di Sumatera Selatan, Prabowo juga menyetujui penambahan 500 sumur bor dan 500 APD untuk penanganan karhutla. Langkah ini memperkuat sisi respons cepat, tetapi sekaligus menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur pemadaman masih menjadi pekerjaan berulang dari tahun ke tahun.
Ketika karhutla berdampak hingga negara tetangga, sensitivitas publik meningkat karena menyangkut reputasi dan diplomasi. Pada titik ini, absennya Menhut dapat dibaca sebagai celah komunikasi, meski bukan celah kebijakan.
Secara praktis, Menhut bisa saja sudah bekerja lewat jalur lain, termasuk operasi lapangan sebelumnya. Tetapi publik menilai dari apa yang terlihat, dan kunjungan presiden adalah panggung paling terlihat untuk memastikan satu suara antarkementerian.
Masalah utama bukan semata siapa yang berdiri di samping Presiden, melainkan apakah pencegahan karhutla benar-benar menjadi prioritas lintas sektor. Ketika alasan yang keluar adalah “kebetulan”, pemerintah seolah meminta publik percaya tanpa memberi narasi koordinasi yang utuh.
Dalam krisis ekologis, kehadiran pejabat teknis penting untuk menunjukkan bahwa negara tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memutus rantai penyebabnya. Publik ingin mendengar rencana pengendalian pembukaan lahan berisiko, audit kepatuhan, dan penindakan korporasi, bukan hanya tambahan alat.
Jika kunjungan ini memang berfokus pada TNI-Polri, pemerintah tetap perlu menjelaskan posisi Menhut dalam rantai komando kebijakan. Transparansi pembagian peran akan mencegah spekulasi, sekaligus memperkuat kepercayaan bahwa kerja lapangan dan kerja regulasi berjalan serempak.
Karhutla selalu menguji negara, bukan hanya dalam kemampuan memadamkan, tetapi dalam kemampuan mencegah dan menegakkan aturan. Penjelasan Mensesneg bahwa absennya Menhut hanya “kebetulan” bisa diterima, tetapi belum tentu memuaskan.
Di saat asap merambat dan dampak sosial-ekonomi membesar, publik membutuhkan kepastian bahwa semua simpul kebijakan hadir dan terkunci rapat. Pertanyaannya sederhana, apakah kita sedang menang melawan api, atau hanya semakin mahir memadamkan kebakaran yang sama setiap tahun.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 September 2026)
