Prabowo Soroti Karhutla: Perusahaan Asing dan Konsesi Bermasalah
ORBITINDONESIA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan karhutla Indonesia tidak bisa terus dibaca sebagai semata kegagalan negara. Ia menyebut ada perusahaan asing pemegang konsesi yang ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan yang memicu asap lintas batas.
Dalam Rakornas TPAKD di JIExpo Kemayoran, Prabowo menyampaikan indikasi keterlibatan perusahaan asing dalam karhutla. Ia menilai pemerintah sudah bekerja, tetapi sorotan publik regional kerap diarahkan sepihak kepada Indonesia.
Prabowo juga menyinggung pola pelanggaran berulang oleh pemegang konsesi yang tetap beroperasi bertahun-tahun. Ia menyebut ada perusahaan yang tercatat melanggar hingga 19 kali, angka yang menunjukkan masalah pengawasan dan efek jera.
Pernyataan “19 kali melanggar” mengubah perdebatan dari isu teknis pemadaman menjadi isu tata kelola konsesi. Bila pelanggaran berulang tidak berujung pada pencabutan, maka izin berubah menjadi tameng legal bagi praktik yang merusak.
Prabowo mengusulkan ambang tegas: dua kali melanggar, konsesi dicabut. Logika ini sederhana, tetapi menuntut data penegakan yang transparan, karena publik perlu tahu jenis pelanggarannya, lokasi konsesi, serta sanksi yang pernah dijatuhkan.
Isu asap lintas batas juga menambah dimensi diplomatik pada karhutla. Ketika negara tetangga mengejek, Prabowo membalik argumen: sebagian sumber masalah bisa terhubung ke perusahaan mereka yang beroperasi di Indonesia.
Namun, tudingan saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan. Jika pemerintah benar-benar “pada saatnya mengumumkan nama-nama itu”, maka daftar tersebut harus disertai bukti, kronologi, dan status penanganan hukum.
Di titik ini, karhutla menjadi ujian konsistensi negara pada dua hal sekaligus: ketegasan regulasi dan keberanian politik. Tanpa keduanya, pemadaman hanya mengobati gejala, sementara penyebab terus mendapat ruang.
Karhutla bukan sekadar bencana musiman, melainkan cermin siapa yang paling diuntungkan dari lemahnya disiplin konsesi. Jika pelanggaran bisa terjadi belasan kali, masalahnya bukan cuma pelaku, tetapi juga sistem yang membiarkan pelaku bertahan.
Langkah paling adil bukan memilih kambing hitam “asing” atau “lokal”, melainkan menegakkan standar yang sama untuk semua. Ketegasan pencabutan izin harus berlaku tanpa memandang bendera perusahaan, karena udara yang dihirup warga juga tidak mengenal paspor.
Di sisi lain, wacana “mengumumkan nama” bisa menjadi alat diplomasi, tetapi juga berpotensi jadi panggung politik. Publik membutuhkan kepastian bahwa daftar itu bukan sekadar retorika sesaat, melainkan awal dari penindakan yang terukur.
Pernyataan Prabowo tentang perusahaan asing dan konsesi bermasalah membuka peluang koreksi besar dalam penanganan karhutla Indonesia. Ketika ambang “dua kali melanggar, cabut” dijalankan konsisten, pesan negara menjadi jelas: izin adalah amanah, bukan hak tanpa batas.
Pertanyaannya kini sederhana dan menentukan: apakah pemerintah berani membuat penegakan hukum seterang asap yang selama ini menutupi langit? Jika nama-nama itu benar diumumkan, publik menunggu kelanjutannya, bukan sekadar daftar. (Orbit dari berbagai sumber, 29 Oktober 2026)
