Trump Pecat Jaksa AS Roger Rogoff Sejam Setelah Dilantik
ORBITINDONESIA.COM – Donald Trump memecat U.S. Attorney Roger Rogoff kurang dari satu jam setelah ia dilantik sebagai jaksa federal tertinggi untuk Western District of Washington. Rogoff mengaku menerima email pemecatan saat masih menunggu di lobi kantor jaksa di Seattle, Rabu pagi.
Dalam artikel sumber berbahasa Inggris, disebutkan Rogoff diambil sumpahnya sesaat sebelum pukul 08.00 waktu Pasifik di pusat kota Seattle. Namun, ia mengatakan kepada The Associated Press bahwa email dari pemerintahan Trump datang cepat dan mengakhiri masa jabatannya sebelum benar-benar dimulai.
Kasus ini berakar pada penunjukan sebelumnya, ketika Trump pada Oktober menunjuk Charles Neil Floyd, mantan hakim imigrasi, sebagai jaksa AS interim untuk distrik tersebut. Setelah masa 120 hari berakhir pada Februari, Trump mengubah jabatan Floyd menjadi “first assistant U.S. attorney” agar tetap memegang kendali operasional.
Langkah itu dipersoalkan setelah panel pengadilan banding federal menyatakan keraguan atas legalitas manuver tersebut. Sebagai respons, 17 hakim federal aktif dan purnabakti di distrik itu secara bulat menunjuk Rogoff, mantan hakim King County Superior Court yang juga pernah menjadi asisten jaksa AS di distrik yang sama.
Pemecatan kilat ini menyorot pertarungan kewenangan antara Gedung Putih, Departemen Kehakiman, dan peradilan federal dalam mengisi jabatan kunci penegakan hukum. Dalam sistem Amerika, jaksa AS bukan sekadar manajer perkara, melainkan pengarah prioritas penuntutan yang dapat memengaruhi kebijakan kriminal, korupsi, hingga imigrasi.
Acting Attorney General Todd Blanche membela keputusan presiden dengan menyebut para hakim “meninggalkan proses konsultasi yang dihormati waktu” dengan administrasi. Frasa itu penting, karena mengisyaratkan pemerintah memandang penunjukan Rogoff sebagai pembangkangan institusional, bukan sekadar prosedur darurat.
Namun, dari sisi lain, penunjukan oleh para hakim justru muncul setelah ada keraguan pengadilan banding terhadap langkah administratif Trump mempertahankan Floyd. Ini membuat pemecatan Rogoff tampak seperti upaya menutup celah hukum dengan kekuatan politik, bukan menjawab substansi pertanyaan legal yang diajukan pengadilan.
Senator Patty Murray dari Washington mengecam pemecatan itu dan menyebut Rogoff “sangat memenuhi syarat,” sementara Floyd dilabeli “ekstremis yang tidak peka.” Ia menambahkan, “Administrasi ini tidak ingin berurusan dengan nasihat dan persetujuan; mereka hanya ingin memasang kroni untuk menjalankan agenda politik yang korup.”
Jika pernyataan Murray dibaca sebagai indikator, konflik ini tidak hanya soal satu jabatan, tetapi soal model pemerintahan yang mengutamakan loyalitas dibanding kompetensi. Dalam konteks penegakan hukum federal, pergeseran semacam itu dapat mengubah rasa aman publik, karena prioritas penuntutan bisa disetir untuk kepentingan kekuasaan.
Rogoff sendiri mengatakan ia “sangat bangga” dengan kariernya meski mengalami kemunduran ini. Ia juga menyebut sedang berkonsultasi dengan pengacara lain untuk mempertimbangkan langkah hukum terhadap administrasi.
Pecat-memecat dalam politik bukan hal baru, tetapi pemecatan kurang dari satu jam setelah pelantikan adalah pesan yang nyaris teatrikal. Pesannya sederhana, jabatan penegakan hukum federal diperlakukan sebagai perpanjangan tangan politik, bukan institusi yang harus menjaga jarak dari kepentingan partisan.
Ketika 17 hakim federal bulat menunjuk seseorang, itu bukan keputusan ringan, melainkan sinyal bahwa mereka menilai stabilitas kantor jaksa telah terganggu. Rogoff mengatakan dukungan para hakim itu “merendahkan hati dan menakjubkan,” dan kalimat ini memperlihatkan bobot moral yang dipertaruhkan oleh peradilan.
Di titik ini, pertanyaan publik bukan hanya apakah Trump bisa memecat Rogoff, tetapi mengapa pemecatan harus secepat itu. Kecepatan sering menjadi tanda ketakutan, karena pihak yang merasa posisinya rapuh cenderung bertindak sebelum ruang debat terbuka.
Jika sengketa ini berlanjut ke gugatan, yang dipertaruhkan ialah batas kendali eksekutif atas jabatan yang seharusnya menjadi wajah netral negara di ruang sidang. Dalam negara hukum, legitimasi tidak lahir dari email pemecatan, tetapi dari prosedur yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan.
Kisah Roger Rogoff adalah potret singkat tentang bagaimana demokrasi bisa tegang hanya karena satu kursi penting. Ketika jaksa federal diperebutkan seperti trofi, publik patut bertanya siapa yang akan dilindungi oleh hukum, dan siapa yang akan dikejar oleh hukum.
Rogoff mungkin hanya “sejam” menjabat, tetapi episodenya meninggalkan jejak panjang tentang relasi kekuasaan dan independensi institusi. Pada akhirnya, yang paling menentukan bukan siapa yang menang hari ini, melainkan apakah proses hukum tetap lebih kuat daripada kehendak politik sesaat.
(Orbit dari berbagai sumber, 26 Juli 2026)
