Strategi Fiskal Kurangi Ketergantungan Dolar lewat Surat Utang Non-USD
ORBITINDONESIA.COM – Strategi fiskal kurangi ketergantungan dolar kembali jadi sorotan saat kurs USD sempat menyentuh Rp 17.900 pada 29 Mei. Pemerintah lewat Kemenkeu mendorong pembiayaan dengan surat utang non-USD seperti Samurai bonds, Dim Sum bonds, dan Kangaroo bonds.
Lonjakan dolar AS bukan sekadar angka di papan kurs, melainkan sinyal tekanan global yang mudah menular ke biaya impor, inflasi, dan beban utang. Di tengah perang tarif dan ketegangan geopolitik, ruang gerak negara berkembang sering menyempit karena pembiayaan dan perdagangan masih banyak bertumpu pada USD.
Wamenkeu Juda Agung menegaskan Indonesia punya daya tahan yang cukup kuat untuk meredam rambatan risiko. Ia menyebut bauran energi yang lebih beragam dan strategi fiskal yang pruden menjadi penyangga utama.
“Kita menghasilkan minyak, gas, biodiesel, bioenergi, batubara,” kata Juda dalam kuliah umum di IPB, dikutip dari laman Kemenkeu pada 31 Mei 2026. Klaim ini penting karena harga energi global kerap menjadi pemicu inflasi dan pelebaran defisit transaksi berjalan.
Kemenkeu merumuskan tiga jalur: pengendalian belanja, optimalisasi penerimaan, dan strategi pembiayaan. Pada belanja, pemerintah menjaga daya beli dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi, sambil melakukan refocusing agar belanja lebih produktif.
Di titik ini, kebijakan menjadi kompromi yang mahal namun politis: subsidi menahan inflasi, tetapi membebani APBN saat harga minyak naik. Efisiensi Program Makan Bergizi Gratis dengan pengurangan di hari Sabtu menunjukkan pemerintah mencoba mengerem biaya tanpa mematikan program.
Strategi kedua adalah mengoptimalkan penerimaan dengan memanfaatkan momentum harga komoditas dan memperkuat pajak lewat Coretax. Digitalisasi pajak berpotensi memperbaiki kepatuhan, tetapi publik menunggu bukti bahwa sistem baru tidak memunculkan gangguan administrasi dan biaya kepatuhan baru.
Strategi ketiga paling strategis secara jangka panjang: mengurangi ketergantungan dolar melalui penerbitan surat utang non-USD. Instrumennya jelas, yakni Samurai bonds (Yen), Dim Sum bonds (Renminbi), dan Kangaroo bonds (Dolar Australia) dengan tingkat bunga kompetitif.
Secara teori, diversifikasi mata uang utang menurunkan risiko konsentrasi pada USD dan membuka basis investor baru. Namun secara praktik, risiko kurs tidak hilang, melainkan berpindah bentuk menjadi kebutuhan lindung nilai dan manajemen jatuh tempo yang lebih rumit.
Juda menyebut hasil strategi terlihat pada kinerja ekonomi kuartal I 2026: pertumbuhan 5,61% dan inflasi 2,42%. Ia juga menyebut defisit fiskal 0,64% pada April 2026, serta yield SBN dan spread yang masih terjaga.
Empat indikator itu memang memberi narasi stabil: ekonomi tumbuh, harga terkendali, defisit rendah, dan pasar obligasi relatif tenang. Tetapi indikator tersebut adalah foto sesaat, sementara tantangan fiskal adalah film panjang yang ditentukan oleh disiplin belanja, kualitas penerimaan, dan biaya utang beberapa tahun ke depan.
Di sisi pasar, penerbitan obligasi non-USD bisa menguntungkan saat biaya dana lebih murah dibanding USD. Tetapi saat Yen, Renminbi, atau AUD menguat terhadap Rupiah, beban pembayaran pokok dan kupon bisa meningkat bila lindung nilainya tidak optimal.
Di sisi geopolitik, diversifikasi dari USD juga membawa dimensi diplomasi ekonomi. Memperluas pembiayaan ke Jepang, Tiongkok, dan Australia dapat memperluas jejaring investor, tetapi tetap menuntut kehati-hatian agar keputusan pembiayaan tidak terbaca sebagai keberpihakan politik.
Strategi fiskal kurangi ketergantungan dolar adalah langkah rasional, tetapi tidak boleh dipasarkan seolah-olah “lepas dari dolar” adalah tujuan tunggal. Yang lebih penting adalah menurunkan biaya risiko: volatilitas kurs, biaya bunga, dan tekanan likuiditas saat pasar global panik.
Refocusing belanja patut diapresiasi, namun publik berhak menuntut transparansi: belanja produktif itu apa, proyek mana, dan indikator hasilnya bagaimana. Tanpa ukuran yang jelas, istilah “produktif” mudah menjadi label yang menutupi pemborosan lama dengan kemasan baru.
Coretax juga menjanjikan, tetapi keberhasilan penerimaan tidak cukup dengan teknologi. Negara membutuhkan konsistensi penegakan, kepastian aturan, dan pelayanan yang membuat wajib pajak patuh karena sistem adil, bukan semata karena takut sanksi.
Penerbitan Samurai, Dim Sum, dan Kangaroo bonds perlu dibaca sebagai manajemen portofolio, bukan sekadar simbol dedolarisasi. Jika tidak dibarengi strategi hedging yang disiplin dan komunikasi pasar yang rapi, diversifikasi mata uang justru bisa menambah lapisan risiko yang sulit dijelaskan kepada publik.
Di tengah kurs yang mudah bergejolak, ketahanan energi memang membantu, tetapi tidak otomatis menyelesaikan masalah struktural. Indonesia masih menghadapi pertanyaan klasik: seberapa cepat industri bisa naik kelas agar ekspor bernilai tambah dan penerimaan pajak tumbuh stabil.
Data pertumbuhan 5,61% dan inflasi 2,42% memberi alasan untuk optimistis, tetapi optimisme harus dibarengi kewaspadaan pada risiko kurs dan beban subsidi. Strategi fiskal kurangi ketergantungan dolar lewat surat utang non-USD adalah langkah maju, selama disiplin manajemen risiko berjalan setara dengan ambisi narasinya.
Pada akhirnya, publik tidak hanya membutuhkan stabilitas angka, tetapi juga stabilitas kepercayaan. Pertanyaannya sederhana: apakah diversifikasi pembiayaan ini akan benar-benar memperkuat kedaulatan ekonomi, atau hanya memindahkan ketergantungan dari satu mata uang ke mata uang lain tanpa memperbaiki fondasi produktivitas nasional.
(Orbit dari berbagai sumber, 5 Juni 2026)