AfD Hampir Berkuasa di Saxony-Anhalt, Guncang Politik Jerman
ORBITINDONESIA.COM – AfD, partai sayap kanan jauh Alternative for Germany, menyatakan dirinya “sangat, sangat dekat” untuk mengambil alih pemerintahan Saxony-Anhalt. Dalam hasil sementara pemilu negara bagian, AfD meraih 43,8% suara dan hanya kurang tiga kursi dari mayoritas mutlak.
Tidak ada partai sayap kanan jauh yang menguasai pemerintahan negara bagian di Jerman sejak Perang Dunia II. Jika AfD memimpin di level negara bagian, mereka akan memegang kewenangan penting seperti kepolisian dan pendidikan lokal.
Kanselir Jerman Friedrich Merz menyebut hasil ini “sangat mengejutkan” dan “seismik”, bukan hanya bagi negara tetapi juga bagi partainya sendiri. CDU, partai konservatif yang memimpin pemerintah federal, anjlok hingga 17,2% di hasil sementara Saxony-Anhalt.
Wakil ketua fraksi AfD, Beatrix von Storch, mendesak lawan-lawan politik agar mau berunding. “Anda tidak bisa berkata, saya tidak menerima suara rakyat,” katanya kepada BBC.
AfD diproyeksikan meraih 39 kursi dari total 83 kursi parlemen negara bagian, sementara mayoritas mutlak membutuhkan 42 kursi. Artinya, AfD harus mencari dukungan tambahan, baik dari partai lain maupun individu anggota parlemen.
Di titik ini, tembok pembatas politik Jerman diuji: mayoritas partai arus utama menolak bekerja sama dengan AfD. Namun von Storch mengaku AfD berbicara dengan individu di kubu CDU yang “sangat, sangat tidak bahagia dengan partai mereka sendiri”.
Salah satu skenario yang beredar adalah dukungan diam-diam dari BSW agar AfD bisa membentuk pemerintahan minoritas. BSW—populis kiri—diperkirakan mendapat lima kursi, keras soal imigrasi, dan mendukung impor gas Rusia.
Pemimpin AfD di Saxony-Anhalt, Ulrich Siegmund, mengatakan komunikasi dengan pihak lain dimulai sejak Minggu malam dan bisa memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu. Ia menegaskan AfD memperoleh “mandat jelas untuk memerintah”.
CDU di Saxony-Anhalt bahkan mengakui perubahan pusat gravitasi itu. Perdana menteri negara bagian yang kalah, Sven Schulze, menyebut mandat membentuk pemerintahan “sekarang berada pada AfD”.
Namun, jalan AfD tidak mulus karena status dan rekam jejaknya. Intelijen dalam negeri menilai AfD di Saxony-Anhalt sebagai “ekstremis sayap kanan”, klasifikasi yang ditolak Siegmund yang berusia 35 tahun.
Kontroversi utama datang dari rencana kebijakan AfD di wilayah ini. Mereka ingin memisahkan anak pengungsi ke kelas khusus dan membentuk satuan tugas untuk menahan serta mendeportasi migran yang dianggap tidak lagi berhak tinggal.
Jika koalisi tak terbentuk, opsi pemilu ulang mengintai. Siegmund sendiri sempat melempar ide itu, seraya menyatakan ia tidak ingin berkompromi atas tujuan kebijakannya.
Dari kacamata nasional, Saxony-Anhalt bukan anomali melainkan akselerasi. AfD memimpin jajak pendapat nasional, dan basis terkuatnya berada di negara-negara bagian timur.
AfD juga menang di pemilu negara bagian Thuringia pada 2024, tetapi gagal mengumpulkan kursi cukup untuk berkuasa. Kini, kemenangan besar di Saxony-Anhalt berpotensi menjadi cetak biru untuk menembus isolasi politik.
Merz menyebut kekalahan ini sebagai yang terburuk bagi CDU “dalam bertahun-tahun, jika bukan puluhan tahun”. Ia memperingatkan pemilu regional berikutnya di Mecklenburg–Western Pomerania dan Berlin bisa makin menentukan arah.
Di tengah itu, AfD membawa isu “remigrasi” yang sangat kontroversial. Publik luas memahaminya sebagai deportasi massal, meski AfD mengklaim hanya menargetkan kriminal dan mereka yang tinggal secara ilegal.
Reaksi internasional menambah panas situasi. Presiden AS Donald Trump mengunggah tangkapan layar proyeksi hasil pemilu Saxony-Anhalt di Truth Social, lalu utusan Rusia Kirill Dmitriev memuji “kemenangan bersejarah” AfD yang “pragmatis”.
Dmitriev sebelumnya menyebut AfD sebagai “partai harapan dan akal sehat” serta pro-kooperasi dengan Rusia. Dukungan semacam ini mengingatkan publik Jerman pada kontroversi tahun lalu ketika Wakil Presiden AS JD Vance sempat mendukung AfD, yang dikritik sebagai campur tangan politik.
Polandia mengambil posisi berlawanan. Perdana Menteri Donald Tusk berkata, “di Polandia hanya orang bodoh dan pengkhianat yang bisa bersukacita atas kemenangan AfD”.
Kemenangan AfD di Saxony-Anhalt memperlihatkan krisis representasi yang kian dalam di Jerman. Ketika von Storch berkata pendukung AfD takut “kehilangan ekonomi” dan “keamanan dalam negeri”, itu adalah bahasa kecemasan yang tidak lagi ditampung partai mapan.
Namun demokrasi tidak berhenti pada aritmetika suara, melainkan juga pada batas moral dan konstitusional. Jika sebuah partai dicap “ekstremis” oleh intelijen domestik dan menawarkan kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi anak pengungsi, publik berhak menuntut garis merah yang jelas.
CDU berada dalam dilema yang mencabik identitasnya sendiri. Menolak AfD berarti mempertahankan pagar demokrasi pasca-1945, tetapi mengabaikan pemilih yang marah berarti menyerahkan ruang emosional kepada populisme.
Merz mengakui CDU harus “menjangkau orang pada level emosional”, sebuah pengakuan bahwa politik teknokratis tidak cukup. Tetapi emosi yang dibiarkan liar juga bisa berubah menjadi pembenaran kebijakan keras yang merusak kohesi sosial.
Di titik ini, AfD memanfaatkan dua energi sekaligus: kekecewaan domestik dan sorotan asing. Ketika Trump dan Dmitriev ikut merayakan, kemenangan lokal berubah menjadi panggung geopolitik, dan itu bisa memperdalam polarisasi di dalam negeri.
Von Storch bahkan meramal partai konservatif bisa “menghilang” seperti di Italia, “seperti yang akan terjadi di Inggris”, dan “mungkin juga di Prancis”. Pernyataan itu bukan sekadar provokasi, melainkan strategi: membuat CDU merasa satu-satunya jalan bertahan adalah meniru AfD.
Saxony-Anhalt kini menjadi laboratorium: apakah Jerman mampu mengelola lonjakan kanan jauh tanpa mengorbankan prinsip demokrasi liberal. Jika AfD berhasil memerintah, dampaknya bukan hanya pada kebijakan polisi dan sekolah, tetapi pada normalisasi bahasa politik yang lebih keras.
Jika AfD gagal membentuk pemerintahan, kemarahan pemilih bisa makin terkonsolidasi dan mendorong pemilu ulang. Pertanyaan besarnya bukan hanya siapa yang menang kursi, melainkan siapa yang mampu memulihkan kepercayaan tanpa mengorbankan martabat manusia dan hukum.
(Orbit dari berbagai sumber, 11 September 2026)
