Kartini Masa Kini dari Toraja: Adat, Aktivisme, dan Kesetaraan
ORBITINDONESIA.COM – Kartini masa kini dari Toraja kembali dibicarakan saat Meisatari Putri Vermanari, aktivis perempuan Toraja dan Bendahara Umum PP PMKRI, menautkan adat dengan aktivisme untuk mendorong kesetaraan gender. Ia menegaskan budaya bisa menjadi fondasi pemberdayaan, selama tidak dipakai untuk membatasi ruang gerak perempuan.
Hari Kartini kerap jatuh sebagai seremoni, tetapi di daerah seperti Toraja ia berubah menjadi ujian nyata tentang siapa yang boleh bersuara dan memutuskan. Di banyak komunitas, perempuan masih berhadapan dengan stereotip, akses pendidikan yang timpang, dan minimnya keterwakilan di ruang pengambilan keputusan.
Dalam artikel ini, Meisatari tampil sebagai simbol “Kartini masa kini” yang tidak sekadar merayakan identitas Toraja, tetapi juga menegosiasikan ulang maknanya. Ia menyebut perempuan Toraja dibentuk budaya kuat, namun harus memastikan adat tidak menjadi pagar yang mengunci.
Ketegangan itu terlihat saat isu lokal seperti perobohan tongkonan muncul ke ruang publik. Tongkonan bukan hanya rumah adat Toraja, melainkan simpul identitas keluarga, sejarah, serta martabat komunitas.
Aktivisme perempuan di Toraja bekerja di dua medan sekaligus, yakni struktur sosial modern dan otoritas adat yang sering tak tertulis. Ketika akses formal terbatas, legitimasi sosial kerap ditentukan oleh siapa yang dianggap “pantas” bicara atas nama komunitas.
Meisatari menyebut aktivisme tidak selalu berupa aksi besar, melainkan konsistensi membangun kesadaran kolektif. Pola ini penting di daerah, karena perubahan sosial biasanya bergerak melalui percakapan kecil yang berulang, bukan deklarasi sekali jadi.
Isu tongkonan memperlihatkan bagaimana konflik tata ruang, penertiban, atau sengketa bisa berubah menjadi luka kultural. Meisatari menilai perobohan tanpa pendekatan adil melukai bukan hanya bangunan, tetapi harga diri komunitas.
Dalam perspektif kebijakan publik, konflik semacam ini sering terjadi ketika negara membaca ruang hanya sebagai aset fisik, sementara warga membacanya sebagai ruang hidup. Kesenjangan tafsir ini membuat penyelesaian teknokratis terasa dingin, dan memicu resistensi sosial.
Pada sisi lain, ketimpangan gender di Toraja tidak selalu tampil sebagai larangan eksplisit, melainkan sebagai batas sosial yang dianggap “wajar.” Perempuan bisa kuat dalam kerja sehari-hari, tetapi kurang diakui dalam ruang strategis, termasuk kepemimpinan dan keputusan adat.
Secara nasional, problem ini sejalan dengan temuan umum bahwa partisipasi perempuan di politik dan kepemimpinan masih tertinggal dibanding laki-laki. Data KPU menunjukkan keterwakilan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2024 berada di kisaran 21–22 persen, jauh dari target 30 persen yang sering dijadikan rujukan afirmasi.
Angka itu menjelaskan mengapa suara perempuan daerah sering berlapis hambatan, dari akses jaringan hingga legitimasi sosial. Jika di tingkat nasional saja belum setara, tantangannya biasanya lebih berat di wilayah yang adatnya sangat kuat.
Di titik ini, kekuatan narasi Meisatari adalah upayanya menyatukan dua bahasa, yakni bahasa budaya dan bahasa hak. Ia menolak dikotomi adat versus kesetaraan, dan memilih jalur pemaknaan ulang yang lebih inklusif.
Yang menarik dari “Kartini masa kini dari Toraja” bukan romantisasi perempuan daerah, melainkan keberanian memeriksa ulang tradisi tanpa memusuhinya. Tradisi yang sehat seharusnya mampu menampung koreksi moral, bukan menolak pertanyaan kritis.
Namun, aktivisme berbasis budaya juga punya risiko, yakni mudah dilabeli sebagai ancaman oleh pihak yang merasa paling berhak menafsirkan adat. Karena itu, keberanian bersuara perlu diiringi strategi dialog, agar kritik tidak berhenti sebagai kemarahan, tetapi berubah menjadi perundingan yang bermartabat.
Kasus tongkonan memperlihatkan betapa rapuhnya keadilan jika kebijakan hanya mengandalkan kuasa formal. Ketika pendekatan kemanusiaan dan kearifan lokal diabaikan, negara tampak menang di atas kertas, tetapi kalah di hati warga.
Di sisi gender, pesan Meisatari bahwa perempuan harus menjadi penentu arah terasa relevan dan mendesak. Jika perempuan hanya ditempatkan sebagai pelaksana, maka pembangunan berjalan pincang, karena setengah pengalaman hidup masyarakat tidak ikut merancang keputusan.
Kartini hari ini tidak cukup diperingati lewat simbol, karena ketimpangan bekerja lewat kebiasaan harian yang sunyi. Justru di ruang-ruang kecil itulah, keberanian perempuan untuk menolak dibatasi menjadi politik paling nyata.
Toraja memberi pelajaran bahwa kesetaraan gender tidak selalu lahir dari pertarungan frontal, tetapi dari keberanian menafsirkan ulang nilai adat secara adil. Meisatari Putri Vermanari menunjukkan bahwa aktivisme bisa berakar pada budaya, sekaligus mendorong perubahan yang lebih manusiawi.
Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan, apakah kita ingin adat menjadi rumah yang melindungi semua, atau tembok yang hanya nyaman bagi sebagian. Jika tongkonan dipahami sebagai martabat, maka martabat perempuan juga seharusnya menjadi bagian dari warisan yang dijaga bersama.
(Orbit dari berbagai sumber, 1 Juli 2026)
