Kasus Mbah Darmi Pekalongan: Bansos, Utang KTP, Judi Online
ORBITINDONESIA.COM – Kasus Mbah Darmi di Pekalongan kembali menyorot rapuhnya perlindungan bansos dan data kependudukan. Pemkab Pekalongan menyebut bansos akan diaktifkan lagi, utang akibat peminjaman KTP dilunasi, sementara dugaan judi online masih ditelusuri. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Mbah Darmi (63) dan Mbah Dayat (77) tinggal di rumah sangat sederhana di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Mereka masuk kelompok desil 1, kategori kesejahteraan paling rendah yang seharusnya menjadi prioritas perlindungan sosial. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Persoalan bermula dari bansos yang sempat terhenti, lalu muncul utang atas nama Mbah Darmi. Di saat yang sama, identitas Mbah Darmi diduga terkait jejak judi online, meski pemerintah daerah menyatakan masih melakukan penelusuran. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Kamis, 3 September 2026, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi datang langsung bersama Plt Bupati Pekalongan Sukirman. Kunjungan itu menjadi simbol bahwa kasus ini bukan sekadar urusan keluarga, melainkan cermin tata kelola bantuan dan administrasi publik. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Sukirman menyatakan langkah pertama adalah mengembalikan status Mbah Darmi sebagai penerima bansos ke Kementerian Sosial. Ia berkata, “Mengembalikan lagi posisi penerima manfaat dari bansos ke Kementerian Sosial,” yang mengindikasikan adanya jeda prosedural sebelum bantuan benar-benar cair. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Di luar bansos, utang yang muncul atas nama Mbah Darmi diklaim sudah diselesaikan “secara kekeluargaan.” Sukirman menyebut pihak yang meminjam KTP telah ditemukan, lalu utangnya “sudah disahuri (dilunasi).” (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Angka yang disebut tidak kecil bagi lansia miskin, yakni ada yang Rp10 juta dan ada yang Rp5 juta. Ini menegaskan bahwa penyalahgunaan identitas dapat berubah menjadi beban finansial yang nyata, bahkan ketika korban tidak pernah menikmati uangnya. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Namun penyelesaian kekeluargaan menyisakan pertanyaan tentang efek jera dan kepastian perlindungan. Jika peminjaman KTP berujung damai tanpa mekanisme pencegahan, maka pola serupa berpotensi berulang pada warga rentan lain yang minim literasi administrasi. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Dugaan keterkaitan identitas dengan judi online juga menonjol karena menunjukkan sisi lain kejahatan berbasis data. Identitas bisa dipakai untuk pendaftaran akun, transaksi, atau verifikasi layanan digital, dan korban sering baru tahu ketika bantuan sosial atau layanan publiknya terganggu. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Pemkab Pekalongan menyatakan akan menanggung kebutuhan hidup sementara bansos menunggu aktivasi. Sukirman mengatakan pemerintah menanggung “biaya hidup dan makanan, sembako, dan seterusnya,” yang penting sebagai jaring pengaman darurat, tetapi tetap bergantung pada kecepatan birokrasi. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Kasus Mbah Darmi memperlihatkan paradoks negara kesejahteraan di level paling bawah. Mereka yang paling miskin justru paling mudah “hilang” dari sistem bansos ketika data bermasalah, sementara proses pemulihan membutuhkan tahapan yang tidak ramah bagi warga rentan. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Keputusan melunasi utang memang meringankan beban korban, tetapi tidak otomatis memperbaiki akar masalah. Tanpa audit jejak pemakaian identitas, edukasi warga, dan penguatan pengawasan layanan pinjaman maupun layanan digital, penyalahgunaan KTP akan terus menjadi pintu masuk eksploitasi. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Penelusuran dugaan judi online seharusnya tidak berhenti pada “masih diselidiki,” karena dampaknya bisa merembet ke reputasi dan akses layanan sosial. Negara perlu memastikan korban tidak ikut menanggung stigma, dan mekanisme koreksi data harus cepat, transparan, serta mudah diakses. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Di Pekalongan, bansos Mbah Darmi diupayakan aktif lagi, utang akibat peminjaman KTP disebut sudah lunas, dan jejak judi online masih ditelusuri. Rangkaian ini menunjukkan satu hal sederhana: kemiskinan bukan hanya soal kurang uang, tetapi juga soal rapuhnya kontrol atas identitas sendiri. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
Pertanyaan yang tersisa bukan sekadar siapa yang meminjam KTP, melainkan seberapa siap sistem melindungi warga desil 1 dari eksploitasi data. Jika identitas bisa dipakai orang lain dan bansos bisa terhenti begitu saja, maka yang perlu dibenahi bukan hanya kasusnya, tetapi cara negara menjaga martabat orang miskin. (Orbit dari berbagai sumber, 7 September 2026)
