Anwar Sanusi: Hingga Juni 2026 Tercatat Ada Sekitar 43 Ribu Kasus PHK
ORBITINDONESIA.COM - Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, hingga Juni 2026 tercatat ada sekitar 43 ribu kasus PHK. Sektor paling banyak menyumbang PHK, salah satunya industri manufaktur.
Angka PHK Juni meningkat dibanding periode Januari-Mei yang sebanyak 23.470 orang. Perhitungan itu hanya mencakup pekerja yang tercatat sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menurut BDS Alliance, di balik angka pertumbuhan dan berbagai intervensi pemerintah, sinyal yang muncul dari ekonomi justru semakin mengkhawatirkan.
Lonjakan PHK hingga 43 ribu kasus dalam enam bulan pertama tahun ini, menunjukkan bahwa tekanan di sektor riil belum mereda, terutama di manufaktur yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja formal.
Pada saat yang sama, kabar bahwa sejumlah bank asing besar memulangkan laba ke kantor pusat, mengindikasikan adanya kehati-hatian yang lebih dalam terhadap prospek ekonomi dan stabilitas kebijakan Indonesia.
Bloomberg melaporkan, 3 bank asing terbesar di Indonesia, yakni Citigroup, Standard Chartered, dan HSBC, dikabarkan telah merepatriasi atau memindahkan ke kantor pusat laba sekitar USD 640 juta (sekitar Rp 11,5 triliun), selama 2 tahun terakhir. Jumlah tersebut melebihi total laba yang mereka bukukan pada periode 2024-2026.
Menurut sejumlah pelaku perbankan, langkah tersebut mencerminkan upaya mengurangi eksposur terhadap Indonesia di tengah meningkatnya kekhawatiran atas arah kebijakan ekonomi pemerintah dan prospek nilai tukar rupiah.
Jaminan Hari Tua
Bahkan data JHT yang menunjukkan lebih dari 95 persen klaim bernilai di bawah Rp 50 juta, secara tidak langsung menggambarkan betapa tipisnya tabungan hari tua sebagian besar pekerja.
Di tengah situasi ini, turunnya harga pangan akibat berkurangnya permintaan dari program MBG, mengingatkan bahwa sebagian stabilitas harga saat ini bukan lahir dari peningkatan produktivitas, melainkan dari melemahnya konsumsi institusional.
Persoalan ekonomi hari ini karenanya bukan sekadar soal pertumbuhan, melainkan kualitas pertumbuhan, ketahanan pekerjaan, dan tingkat kepercayaan pelaku usaha.
Meski demikian, masih ada ruang harapan jika pemerintah mampu merespons gejala-gejala ini sebagai peringatan dini, bukan sekadar fluktuasi sementara.
Kejelasan arah kebijakan, kepastian hukum, dan fokus pada penciptaan pekerjaan produktif, tetap dapat mengembalikan keyakinan yang mulai tergerus sebelum keraguan berubah menjadi masalah yang lebih sulit dipulihkan. ***
