Tillis Tahan Konfirmasi Todd Blanche, Korban Epstein Jadi Syarat
ORBITINDONESIA.COM – Sen. Thom Tillis menahan dukungan untuk konfirmasi Todd Blanche sebagai Jaksa Agung permanen sampai Blanche bertemu para penyintas pelecehan Jeffrey Epstein. Satu suara “tidak” dari Partai Republik di Komite Kehakiman Senat cukup untuk menghentikan nominasi ini melaju ke pemungutan suara pleno.
Dalam sidang Kamis, Tillis menyatakan ia belum mengambil keputusan final, tetapi menegaskan pertemuan dengan korban Epstein adalah prasyarat sebelum ia bersedia meloloskan Blanche dari komite. Ia berkata Blanche “sangat cepat” menyatakan bersedia bertemu para korban “hari ini jika bisa diatur,” dan Tillis ingin itu terjadi dalam dua pekan.
Sehari sebelumnya, Blanche mengatakan ia “dilarang bertemu langsung” dengan para penyintas, namun ia mengaku telah bertemu banyak pengacara mereka. Ia juga menyebut akan bekerja melalui kuasa hukum, atau mengatur agar pejabat DOJ yang tepat menemui korban yang belum punya pengacara.
Blanche menambahkan ia akan menugaskan seorang staf untuk berbicara lebih lanjut dengan para penyintas. Namun pada Kamis, penyintas Epstein bernama Dani Bensky menyatakan ia “tidak mengetahui” adanya staf yang menghubunginya untuk menindaklanjuti komentar Blanche.
Taruhannya bukan sekadar etika, melainkan aritmetika politik di Komite Kehakiman Senat. Dalam konfigurasi yang ketat, satu penolakan dari senator Partai Republik dapat memblokir nominasi, sehingga pertemuan dengan korban berubah menjadi “gerbang” prosedural.
Pernyataan Tillis mengungkap cara baru akuntabilitas dipaksakan pada pejabat penegak hukum: bukan hanya lewat berkas dan janji di podium, tetapi lewat kesediaan mendengar korban. Ia menegaskan “saya mencoba untuk mengatakan ya,” namun “bagian sangat penting” menuju “ya” adalah pertemuan itu.
Di sisi lain, klaim Blanche bahwa ia “dilarang bertemu langsung” menimbulkan pertanyaan tentang batasan apa yang dimaksud, dan siapa yang menetapkannya. Tillis tampak mengakui adanya pembatasan bahwa pengacara harus hadir, tetapi ia tetap menilai pertemuan bisa diatur.
Kontradiksi kecil tetapi signifikan muncul ketika Dani Bensky mengatakan tidak ada staf yang menghubunginya. Jika benar, maka janji “akan mengatur” terdengar seperti manuver meredakan tekanan, bukan langkah operasional yang nyata.
Kasus Epstein sendiri telah lama menjadi simbol kegagalan institusi melindungi korban, terutama ketika pelaku memiliki jejaring kekuasaan. Karena itu, proses konfirmasi Jaksa Agung yang bersinggungan dengan tuntutan korban akan selalu dibaca sebagai ujian keberpihakan negara pada penyintas.
Sikap Tillis dapat dibaca sebagai upaya mengembalikan moralitas ke ruang yang sering dikunci oleh prosedur. Ia menempatkan pengalaman korban sebagai syarat legitimasi, seolah berkata bahwa jabatan penegak hukum tertinggi tidak cukup hanya “patuh aturan,” tetapi juga wajib menunjukkan empati yang terukur.
Namun ada risiko politisasi penderitaan korban, ketika pertemuan dijadikan tiket untuk meloloskan nominasi, bukan komitmen jangka panjang pada reformasi. Jika pertemuan sekadar formalitas, maka korban kembali diposisikan sebagai alat, bukan subjek keadilan.
Justru di sinilah uji kualitas Blanche: apakah ia mampu menjelaskan larangan yang ia klaim, sekaligus memastikan korban benar-benar didengar dengan aman dan bermartabat. Ketika seorang penyintas mengatakan belum ada tindak lanjut, publik wajar bertanya apakah DOJ sedang membangun jembatan, atau sekadar memoles citra.
Konfirmasi Todd Blanche kini tidak hanya soal kompetensi hukum, tetapi juga soal keberanian menghadapi luka yang ditinggalkan Jeffrey Epstein. Jika satu pertemuan saja sulit diwujudkan, bagaimana publik bisa percaya pada keseriusan negara menuntaskan jejaring kekerasan dan impunitas?
Di titik ini, tuntutan Tillis memberi pesan sederhana: keadilan bukan hanya putusan, tetapi juga kesediaan mendengar. Pertanyaannya, apakah pertemuan itu akan menjadi awal perubahan, atau hanya jeda singkat sebelum politik kembali menelan suara korban? (Orbit dari berbagai sumber, 26 Juli 2026)
