Agus M. Maksum: Mereka Lupa Perang yang Sesungguhnya
Ketika Mahasiswa Kehilangan Kompas Ideologi: Membaca Aksi 13 Juni dalam Pertarungan Paradigma
Oleh Agus M. Maksum, Mantan Ketua Senat ITS, Aktivis 98
ORBITINDONESIA.COM - Saya tipe orang yang bersemangat melihat mahasiswa turun ke jalan.
Saya senang. Karena itu artinya denyut nadi demokrasi masih hidup. Mahasiswa yang diam lebih berbahaya dari mahasiswa yang salah tuntutan.
Tapi kemarin, saat saya membaca tuntutan aksi 12 Juni — ada sesuatu yang mengganjal. Bukan marah. Bukan kecewa. Tapi gelisah. Gelisah yang dalam.
Bukan karena mereka turun ke jalan. Bukan karena mereka keras mengkritik pemerintah. Tapi karena saya melihat sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar tuntutan yang meleset.
Saya melihat generasi yang sedang bertempur — tapi tidak tahu sedang berperang di mana. Tidak tahu melawan siapa. Dan yang paling tragis: tidak sadar bahwa mereka sudah berdiri di sisi yang salah.
Begini saya melihatnya.
Delapan puluh tahun lebih kita merdeka. Tapi ada pertanyaan yang sampai hari ini belum tuntas dijawab: merdeka untuk apa?
Para pendiri bangsa sudah menjawab. Dengan sangat tegas. Sangat sadar. Tertulis dalam Pasal 33 UUD 1945 — bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam Indonesia dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Itu bukan sekadar pasal hukum. Itu manifesto. Itu garis batas. Pernyataan bahwa Indonesia memilih jalan yang berbeda dari kapitalisme liberal. Bahwa kekayaan bumi ini bukan milik siapa yang punya modal paling tebal, melainkan milik seluruh rakyat yang dikelola oleh negara.
Di situlah ruh kemerdekaan kita.
Dan ruh itulah yang hari ini sedang diserang. Bukan oleh tentara asing. Bukan oleh kapal perang. Tapi oleh sesuatu yang jauh lebih halus dan jauh lebih berbahaya: narasi.
Selama puluhan tahun, ada paradigma yang terus dipompa masuk ke dalam cara berpikir bangsa ini.
Negara harus mengecil. Subsidi harus dipangkas. BUMN harus diprivatisasi. Pasar harus dibebaskan. Efisiensi adalah segalanya. Belanja sosial adalah pemborosan.
Paradigma ini terdengar ilmiah. Terdengar modern. Terdengar masuk akal.
Tapi di baliknya ada keyakinan yang sangat jelas: pasar lebih penting dari negara. Modal lebih penting dari rakyat.
Inilah yang sejak lama dipromosikan oleh lembaga-lembaga keuangan global, media ekonomi internasional, dan jaringan pemikir neoliberal di seluruh dunia. Mereka menyebutnya reformasi. Mereka menyebutnya tata kelola yang baik. Mereka menyebutnya modernisasi.
Padahal hasilnya selalu sama: negara melemah, rakyat kehilangan perlindungan, kekayaan makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang.
Krisis 1998 adalah momen paling brutal bagaimana paradigma itu dipaksakan masuk ke tubuh Indonesia. Privatisasi besar-besaran. Negara disuruh mundur. Pasal 33 masih ada di konstitusi — tapi rohnya dikubur pelan-pelan selama seperempat abad.
Nah, sekarang kembali ke aksi 12 Juni 26
Ketika saya membaca tuntutan nomor tiga — menghentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih — saya berhenti lama.
Bukan karena program itu tidak boleh dikritik. Harus dikritik. Harus diawasi ketat. Kalau ada korupsi, tangkap. Kalau ada kebocoran, sumbat. Kalau salah sasaran, perbaiki.
Tapi ada perbedaan besar antara memperbaiki dan menghentikan.
Antara koreksi dan pembatalan.
Antara kritik dari dalam dan peluru dari luar.
Dan tanpa sadar, dengan tuntutan penghentian itu, mahasiswa kita sedang menyuarakan argumen yang persis sama dengan yang selama ini dipakai IMF untuk menekan negara-negara berkembang memotong subsidi. Persis sama dengan mazhab Washington Consensus yang sejak 1990-an sudah menghancurkan jaring pengaman sosial di banyak negara atas nama disiplin fiskal.
Ini bukan kebetulan narasinya mirip.
Ini narasi yang sama. Yang sudah merasuk. Yang menyusup lewat media, lewat diskusi kampus, lewat konten yang dikonsumsi setiap hari. Dan yang kini — tanpa satu pun dari mereka menyadarinya — sudah menjadi bahasa perjuangan mahasiswa Indonesia.
Itulah cara kapitalisme bekerja. Tidak butuh propaganda kasar. Cukup bentuk cara berpikir. Perlahan. Tanpa terasa. Sampai anak-anak yang idealis pun berbicara dengan bahasa sang penjajah — dan mengira itu suara nurani mereka sendiri.
Yang paling menyedihkan: mahasiswa kita tidak melihat siapa musuh sesungguhnya.
Mereka melihat harga pangan naik — tapi tidak melihat siapa yang mengendalikan rantai distribusi pangan selama puluhan tahun. Mereka melihat rupiah melemah — tapi tidak melihat bagaimana pasar keuangan global bisa menekan negara berkembang kapan pun mereka mau. Mereka melihat APBN — tapi tidak melihat berapa triliun kekayaan alam Indonesia yang selama puluhan tahun mengalir ke kantong segelintir korporasi, dalam dan luar negeri.
Mereka melihat pohonnya. Tapi tidak melihat hutannya.
Dan di sana, jauh di balik meja — bukan di depan Istana — sang pemain sesungguhnya duduk tenang. Ia tidak perlu turun ke jalan. Tidak perlu berteriak. Cukup tulis narasi. Cukup bentuk tuntutan. Dan biarkan mahasiswa yang berani dan idealis itu berteriak keras — dengan suara mereka sendiri, untuk kepentingan yang bukan milik mereka.
Saya tidak menyalahkan mahasiswa.
Sebagai aktivis 98, saya tahu persis bagaimana semangat itu bekerja. Bagaimana dada bisa terbakar. Bagaimana kaki bisa melangkah jauh melebihi batas kelelahan.
Tapi saya juga belajar satu hal keras dari pengalaman: semangat tanpa kompas ideologi bisa dibajak kapan saja.
Kapal sebesar apa pun akan tersesat tanpa kompas. Gerakan sebesar apa pun bisa diarahkan ke tujuan yang salah — bahkan oleh kekuatan yang tidak pernah terlihat wajahnya.
Mungkin kesalahan terbesar justru ada pada generasi kami. Kami terlalu sibuk mengajarkan cara berdemo yang benar, tapi lupa mengajarkan mengapa harus berdemo. Kami mengajarkan keberanian melawan kekuasaan, tapi lupa menjelaskan bahwa tidak semua kekuasaan berdiri di Istana. Sebagian justru duduk di pusat-pusat keuangan dunia — di tempat yang tidak pernah ada dalam peta aksi mahasiswa manapun.
Maka kepada adik-adik yang kemarin turun ke jalan, saya titip satu pertanyaan saja.
Sebelum meneriakkan sebuah tuntutan, tanyakan dulu: siapa yang paling diuntungkan oleh tuntutan itu?
Rakyat? Atau mereka yang sejak lama ingin melihat negara mundur dan menyerahkan semuanya kepada pasar?
Karena perang yang sesungguhnya hari ini bukan perang fisik. Ini perang untuk mengendalikan cara berpikir. Perang untuk menentukan siapa yang berhak atas kekayaan Indonesia.
Dan dalam perang paradigma seperti ini, ketidaktahuan adalah senjata paling berbahaya.
Bukan mahasiswa yang salah tuntutan yang perlu kita cemaskan.
Yang perlu kita cemaskan adalah mahasiswa yang tidak tahu bahwa dirinya sedang berdiri di medan perang ideologi — dan tidak sadar sedang berpihak kepada siapa.
Agus M. Maksum | 13 Juni 2026 ***
