Ekspor Listrik Indonesia ke Singapura Ditahan, Daya Tawar Energi Dipertanyakan
ORBITINDONESIA.COM – Ekspor listrik Indonesia ke Singapura mendadak tertahan, menyusul pemangkasan pasokan gas pipa 31 BBTUD dan wacana menutup praktik ekspor SDA lewat negara transit. Pemerintah menyebut alasan kebutuhan domestik, tetapi data menunjukkan cerita itu tidak sesederhana slogan ketahanan energi.
Ketegangan kabut asap lintas negara menjadi latar yang membuat kebijakan energi terasa seperti bahasa diplomasi. Di saat yang sama, Kementerian ESDM menegaskan Indonesia masih butuh listrik untuk dalam negeri.
Namun yang ditahan bukan sekadar arus listrik yang sudah berjalan, melainkan rencana ekspor listrik skala besar. Kebijakan ini memantik pertanyaan: ini kalkulasi teknis, atau sinyal politik ke Singapura.
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai alasan kebutuhan domestik punya dasar, tetapi tidak cukup menjelaskan penahanan proyek ekspor listrik 3,4 GW. Ia menulis faktor terbesar justru harga dan pesan politik.
Batam disebut defisit pasokan sekitar 40 MW, sementara pengalihan gas 31 BBTUD ke Batam-Bintan setara kira-kira 190 MW listrik. Tetapi proyek ekspor 3,4 GW dirancang dari pembangkit surya dan baterai baru, bukan menyedot pasokan PLN.
Dengan hitungan itu, defisit Batam hanya sekitar 1,2 persen dari kapasitas proyek ekspor. Yayan juga mengingatkan Menteri ESDM sebelumnya menyebut harga jual listrik “belum cocok” sejak 19 Oktober.
Dari sisi sistem nasional, kapasitas pembangkit diproyeksikan 107,5 GW pada akhir 2025, dengan cadangan daya sekitar 39 persen. Masalah pasokan memang masih muncul di wilayah tertentu, tetapi bukan indikasi kekurangan kapasitas nasional.
Yayan memperkirakan ekspor listrik 3,4 GW dapat memproduksi 13,4 TWh per tahun. Nilai penerimaan kotor diperkirakan US$2,8 miliar per tahun, dengan laba sekitar US$600 juta.
Investasi inti proyek diperkirakan US$15 miliar hingga US$20 miliar. Angka itu bisa membengkak menjadi US$30 miliar sampai US$50 miliar bila Indonesia membangun rantai pasok panel surya dan baterai.
Namun proyek hidup-mati pada harga. Dalam model Yayan, harga listrik tiba di Singapura 20,8 sen dolar AS per kWh, sementara biaya produksi dan pengiriman sekitar 16,3 sen.
Artinya margin memang ada, tetapi tidak kebal terhadap tarik-ulur negosiasi. Yayan memperkirakan setiap tahun penundaan berpotensi menghilangkan sekitar US$500 juta nilai proyek.
Bagaimana dengan “senjata” gas pipa yang lebih dulu dipangkas. Singapura memproduksi sekitar 95 persen listriknya dari gas, dan pasokan gas pipa Indonesia mencapai 409,55 BBTUD atau sekitar 32 persen konsumsi gas Singapura.
Angka itu terlihat besar, tetapi pemangkasan 31 BBTUD hanya sekitar 2,4 persen dari konsumsi gas Singapura. Singapura masih dapat menutup kekurangan lewat LNG dari pasar global, meski dengan biaya lebih mahal.
Jika seluruh gas pipa Indonesia terhenti, Singapura diperkirakan perlu tambahan LNG sekitar 2,9 juta ton per tahun. Biaya tambahannya diperkirakan US$300 juta hingga US$600 juta, menurut perhitungan Yayan.
Kesimpulannya tajam: ketergantungan Singapura besar, tetapi relatif mudah diganti dengan uang. Ini membuat daya tekan Indonesia tidak otomatis mengunci, kecuali bila kebijakan disusun konsisten dan didukung strategi dagang yang rapi.
Soal larangan ekspor SDA melalui negara transit, Yayan menilai dampaknya ke penerimaan negara belum tentu signifikan. Royalti dan bea keluar ditentukan oleh harga acuan dan volume ekspor, bukan jalur pelayaran.
Data BPS menunjukkan ekspor batu bara Indonesia ke Singapura hanya 0,38 juta ton selama Januari–Agustus 2026. Angka ini jauh dari narasi “50 juta ton batu bara lewat Singapura”, yang diduga merujuk pada praktik perdagangan dan pencatatan faktur melalui perusahaan perantara.
Karena itu, sasaran aturan sebenarnya adalah faktur, bukan pelabuhan. Dalam skenario 50 juta ton bernilai US$3,4 miliar, setiap 1 persen pengecilan harga faktur bisa menambah penerimaan sekitar US$10 juta.
Dalam skenario tengah, tambahan penerimaan hanya sekitar US$21 juta per tahun. Sebaliknya, bila ketidakpastian kebijakan membuat pembeli meminta diskon US$1 per ton pada seluruh ekspor batu bara, negara berpotensi kehilangan US$141 juta.
Kebijakan energi yang efektif harus membedakan mana kebutuhan domestik yang nyata dan mana negosiasi harga yang belum selesai. Jika alasan publik tidak klop dengan desain proyek, kepercayaan investor akan tergerus lebih cepat daripada listrik mengalir.
Menahan ekspor listrik bisa dibaca sebagai “pesan”, tetapi pesan tanpa roadmap hanya menambah premi risiko. Dalam proyek bernilai belasan hingga puluhan miliar dolar, sinyal yang berubah-ubah adalah biaya tersembunyi yang paling mahal.
Di sisi lain, Indonesia memang punya posisi tawar, tetapi bukan dalam bentuk ancaman pemutusan semata. Posisi tawar yang kuat lahir dari kontrak yang disiplin, kepastian regulasi, dan kemampuan membangun industri energi baru di dalam negeri.
Larangan ekspor SDA lewat transit juga perlu diarahkan pada titik masalah yang tepat, yaitu manipulasi harga dan penghindaran pajak. Tanpa audit dan penegakan yang tegas, perubahan rute hanya memindahkan “alamat” tanpa memperbaiki “isi”.
Ekspor listrik Indonesia ke Singapura seharusnya menjadi panggung besar bagi transisi energi dan industrialisasi hijau, bukan sekadar episode tarik-ulur politik. Data menunjukkan manfaat ekonomi ada, tetapi juga ada biaya besar dari penundaan dan ketidakpastian.
Pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia bisa menekan Singapura, melainkan apakah Indonesia bisa menekan dirinya sendiri untuk konsisten. Pada akhirnya, kedaulatan energi bukan slogan yang dikeraskan, melainkan tata kelola yang dibuktikan. (Orbit dari berbagai sumber, 4 November 2026)
