Vaksinasi HPV dan Museum Geologi: Tina Maman Dorong Literasi Kesehatan
ORBITINDONESIA.COM – Vaksinasi HPV kembali disorot setelah Wakil Ketua Bidang 6 Seruni Merah Putih sekaligus Penasihat DWP Kementerian UMKM, Tina Maman Abdurrahman, mengikuti kegiatan vaksinasi HPV dan kunjungan Museum Geologi. Langkah ini menautkan pencegahan kanker serviks dengan literasi sains, dua isu yang sering berjalan sendiri-sendiri.
HPV adalah penyebab utama kanker serviks, dan kanker ini masih menjadi ancaman kesehatan perempuan di Indonesia. Di ruang publik, vaksinasi HPV kerap terjebak perdebatan moral, hoaks, dan stigma, sehingga pesan pencegahan kalah oleh kebisingan.
Dalam konteks itu, kehadiran figur organisasi dan kementerian pada kegiatan vaksinasi memberi sinyal bahwa isu ini bukan urusan privat semata. Ia adalah urusan kebijakan, akses layanan, dan keberanian institusi untuk berdiri di belakang sains.
WHO menargetkan eliminasi kanker serviks melalui strategi 90-70-90, yakni 90% anak perempuan divaksin HPV, 70% perempuan diskrining, dan 90% yang terdeteksi mendapat terapi. Indonesia bergerak ke arah itu, tetapi tantangannya ada pada pemerataan layanan, biaya, dan konsistensi edukasi publik.
Kegiatan yang menggabungkan vaksinasi HPV dan kunjungan Museum Geologi memunculkan pesan simbolik tentang “pencegahan berbasis pengetahuan.” Museum adalah ruang belajar, dan vaksin adalah produk dari proses ilmiah panjang yang sering tak terlihat oleh masyarakat.
Namun, simbol saja tidak cukup bila tidak diikuti ekosistem kebijakan yang menutup celah akses. Vaksin HPV masih dianggap mahal di banyak daerah, sementara literasi kesehatan yang rendah membuat keluarga ragu mengambil keputusan cepat.
Di sinilah peran organisasi perempuan, kementerian, dan jejaring komunitas menjadi krusial. Mereka bisa mengubah vaksinasi HPV dari wacana elit menjadi praktik sehari-hari, terutama lewat edukasi yang sederhana, konsisten, dan tidak menggurui.
Kehadiran Tina Maman Abdurrahman dalam agenda vaksinasi HPV patut dibaca sebagai upaya membangun “contoh sosial” yang sering lebih kuat daripada poster kampanye. Ketika publik melihat tokoh hadir dan terlibat, vaksinasi tidak lagi terasa asing, melainkan normal.
Tetapi publik juga berhak menuntut lebih dari sekadar kehadiran seremoni. Jika negara serius, maka indikatornya adalah ketersediaan vaksin, keterjangkauan biaya, dan integrasi program dengan layanan primer yang dekat dengan warga.
Mengaitkan museum dengan vaksinasi juga memberi pelajaran penting tentang cara komunikasi kebijakan. Sains tidak cukup benar, ia harus bisa diceritakan, dipahami, dan dipercaya, terutama di era informasi yang mudah dipelintir.
Vaksinasi HPV adalah investasi kesehatan jangka panjang, dan kunjungan Museum Geologi mengingatkan bahwa pengetahuan selalu punya peran dalam menyelamatkan hidup. Keduanya menegaskan bahwa pencegahan membutuhkan keberanian, bukan menunggu sakit dulu baru bertindak.
Pertanyaannya kini sederhana tetapi menentukan arah: apakah kita akan membiarkan akses vaksinasi HPV ditentukan oleh dompet dan informasi yang simpang siur, atau menjadikannya hak kesehatan yang setara. (Orbit dari berbagai sumber, 29 Oktober 2026)
