Menuju 81 Tahun Indonesia: Inflasi “Krisis” dan Realitas
Oleh: Berthold Damshäuser (Pak Trum)
Indonesia 81 tahun sebentar lagi datang. Bagi sebuah negara, itu bukan angka keramat. Tidak ada pesta besar di tahun 2026 ini; kita harus menunggu empat tahun lagi untuk sesuatu yang bisa disebut perak atau emas. Namun, bagi saya pribadi, tahun 2026 adalah sebuah pesta perak yang megah, atau tepatnya, sebuah usia emas: setengah abad. Tepat lima puluh tahun lalu, pada tahun 1976, kaki saya pertama kali menyentuh tanah Nusantara. Saya datang, saya melihat, dan saya ditaklukkan, bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai musafir yang terpesona oleh kebudayaan dan manusianya. Pertemuan itu mengubah seluruh jalur hidup saya, baik yang pribadi maupun yang profesional. Sejak tahun 1976, saya adalah peziarah yang setia. Indonesia telah menjelma menjadi tanah air kedua di samping Jerman. Bahkan, dalam urusan menulis, ia adalah tanah air pertama saya. Saya menulis dan mempublikasikan pemikiran saya dalam bahasa Indonesia. Saya adalah anggota Satupena. Di atas kertas, saya adalah seorang penulis Indonesia. Pembaca saya adalah publik Indonesia. Saya merasa menjadi bagian dari detak jantung negeri ini.
Namun, di situlah letak ironinya atau mungkin sebuah berkah yang jenaka. Mata saya, betapapun setianya, tetaplah mata yang memandang dari luar. Anda akan merasakannya dalam baris-baris berikutnya. Mungkin begini: saya selalu ikut menangis bersama derita Indonesia, tetapi saya sendiri tidak pernah benar-benar menderita di Indonesia. Pandangan saya tumbuh dari ladang kecukupan, bukan dari sumur kecemasan. Sebuah posisi yang nyaman, bukan? Dan tentu saja, sangat rentan untuk digugat. Apalagi jika kita ingat bahwa Indonesia itu muda. Jauh lebih muda daripada jajaran negara Eropa yang lelah, lebih muda dari Jepang, Korea, atau Cina. Bahkan namanya sendiri barulah sebuah penemuan kemarin sore. Mari kita ingat kembali romantika akademis itu: adalah James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl yang pertama kali mengutak-atiknya, namun Adolf Bastian-lah, seorang etnolog Jerman (ya, seorang Jerman!), yang memopulerkan nama "Indonesien" pada tahun 1884 melalui bukunya, Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels. Arti harfiahnya sederhana saja, namun eksotis: "India Kepulauan". Kata “Indonesia” bukanlah warisan bahasa daerah Nusantara, melainkan istilah ilmiah Eropa abad ke-19 yang berakar pada Yunani–Latin dan dipopulerkan oleh tradisi akademik Jerman. Namun betapa indah ia terdengar.
Hampir seabad lalu, para pemuda di Hindia Belanda dengan keberanian yang hampir-hampir naif memilih nama asing ini sebagai payung dari sebuah mimpi bernama negara merdeka. Mereka menolak ego bahasa mayoritas dan memilih bahasa Melayu sebagai Bahasa Indonesia. Hari ini, sebuah bangsa bernama "Bangsa Indonesia" benar-benar mewujud. Mengapa? Karena orang-orang di dalamnya merasa memilikinya, meski di saat yang sama mereka tetaplah seorang Jawa, Sunda, atau Bali. Lahirnya bangsa ini adalah sebuah pertunjukan yang spektakuler, terutama karena kecepatannya. Indonesia adalah sebuah laboratorium kemajemukan yang raksasa. Menyamakan Indonesia dengan Jerman, Prancis, atau Italia adalah kekeliruan metodologis. Indonesia tidak bisa dibanding-bandingkan dengan satu negara Eropa; ia hanya bisa dibandingkan dengan seluruh benua Eropa. Sama heterogennya, sama rumitnya.
Bahwa Indonesia memiliki bentuknya yang sekarang sebagai ahli waris sah dari wilayah kolonial Hindia Belanda sebenarnya adalah sebuah kebetulan sejarah yang ironis. Andai saja Nusantara dulu dikoyak oleh imperium yang berbeda, Sumatra dan Kalimantan oleh Inggris, Jawa oleh Belanda, Sulawesi dan Maluku oleh Spanyol, kita mungkin hari ini akan melihat tiga atau empat negara yang saling curiga. Dalam hal ini, kolonialisme Belanda, secara tidak sengaja, meninggalkan sebuah berkah: sebuah kesatuan. Orang-orang Eropa hari ini sebenarnya layak didera rasa iri yang hebat. Di Brussel, para birokrat berdarah-darah merajut apa yang disebut "Negara Eropa", dan mereka terus-menerus gagal. Sementara Indonesia, dengan segala kekurangannya, berhasil menciptakan satu ruang publik yang inklusif berkat Bahasa Indonesia. Di Eropa, puluhan bahasa nasional memisahkan ruang publik menjadi sekat-sekat yang tuli. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita bertengkar dan berdamai dalam satu bahasa yang sama. Mengapa ini berhasil? Mungkin karena suku-suku di Indonesia tidak memelihara dendam sejarah sedalam jalinan permusuhan abadi antara Jerman dan Prancis, atau Inggris dan Prancis. Dan tentu saja, sosiologi politik kita unik: suku Jawa, meski dominan secara kuantitas, tidak pernah memiliki lawan tanding yang sepadan yang melahirkan "perang saudara abadi".
Hari ini, kata "krisis" telah mengalami inflasi makna. Ia diucapkan di pasar, di studio televisi, di koridor kekuasaan. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di Berlin. Di Jerman, negara asal saya, masyarakat dan media tanpa henti meratap tentang krisis. Kita tampaknya telah amnesia terhadap akar kata Yunani kuno: krisis. Dalam kamus asalnya, krisis berarti "keputusan", "titik balik", atau "saat penghakiman". Ia adalah momen krusial medis ketika seorang pasien akan memilih: sembuh atau mati. Krisis bukanlah sebuah "kondisi buruk yang permanen dan stagnan". Ia adalah sebuah ambang pintu, sebuah kesempatan untuk memilih jalan baru. Namun, melodrama melankolis ini terjadi di mana-mana. Di Eropa, hampir semua kepala pemerintahan dibenci. Emmanuel Macron di Prancis, Perdana Menteri Inggris, hingga Kanselir Jerman Friedrich Merz. Di AS, polarisasi membelah segalanya. Setiap pemimpin di era modern ini tampaknya harus puas dengan modal politik di mana setidaknya 50% rakyat mengutuk mereka sejak hari pertama pelantikan.
Indonesia tidak luput dari drama ini. Ramalan tentang "Indonesia Gelap" atau "Di Ambang Kehancuran" laku keras di media sosial sebagai komoditas wacana. Pesimisme menjadi agama baru. Sebagai seorang pengamat yang mencoba tahu diri, saya melihat sebuah teka-teki psikologi sosial: mengapa masyarakat yang secara statistik jauh lebih sejahtera dibanding orang tua mereka dulu, justru menjadi masyarakat yang paling cemas? Mayoritas mutlak hari ini telah melampaui batas kebutuhan minimum. Mereka punya nasi di piring, atap di atas kepala, pakaian yang layak, dan anak-anak yang bisa mengecap bangku sekolah. Namun, ketidakpuasan tetap menjadi panglima. Saya pun sering mengutuk situasi di Jerman dengan nada yang sama ketusnya. Kadang saya merenung, jangan-jangan ketidakpuasan kita terhadap dunia luar sebenarnya hanya cerminan dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Entahlah.
Jika kita menengok sejarah 80 tahun Indonesia, grafiknya menunjukkan kurva yang menanjak. Selama 50 tahun menjadi saksi, saya melihat bagaimana nasib keluarga besar istri saya, seorang perempuan Jawa yang besar di Jakarta berubah ke arah positif. Kini mereka hidup jauh lebih baik, lebih sehat, dan lebih mapan. Kehadiran BPJS Kesehatan, sebuah sistem jaminan yang sering dicaci karena antreannya adalah salah satu lompatan kemanusiaan terbesar di negeri ini. Tentu, ini bukan berarti semua orang sudah makmur. Bagi jutaan orang, kehidupan sehari-hari tetaplah sebuah survival, sebuah pertarungan yang melelahkan. Namun, struktur negara ini relatif stabil. Bayangan perang saudara seperti yang terjadi di beberapa negara Afrika terasa absurd di sini. Indonesia memiliki daya lentur sebuah ketahanan terhadap krisis yang luar biasa.
Dulu, saya adalah nabi palsu yang buruk. Saya ingat betul tahun 1998, setelah Soeharto tumbang. Dengan wajah penuh kecemasan intelektual, saya berceramah di depan mahasiswa-mahasiswa saya di universitas, meramalkan bahwa Indonesia akan mengalami "Balkanisasi". Saya merasa tahu negeri ini akan pecah berkeping-keping dalam perang etnis. Sejarah, dengan sifatnya yang jenaka, membuktikan bahwa saya salah besar. Saya juga pernah cemas secara berlebihan tentang apa yang saya sebut "Arabisasi Islam Indonesia". Saya takut toleransi akan runtuh di bawah kaki fanatisme. Sekali lagi, saya terlalu pesimistis. Saya meremehkan daya lentur masyarakat Indonesia dalam merawat tenun toleransinya. Belajar dari salah ramal itu, kini saya cenderung memandang sinis keluhan-keluhan kelas menengah atas di kedai kopi estetis Jakarta. Mereka yang meratap paling nyaring ketika rupiah melemah atau harga barang naik, seringkali berbicara seolah-olah mereka memikul penderitaan yang sama beratnya dengan orang miskin kota yang mengantre program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ada narsisme dalam penderitaan kelas menengah kita. Refleksi ini juga saya kembangkan dalam puisi “Indonesia Krisis, Krisis Melulu” yang beberapa minggu yang lalu telah terbit di OrbitIndonesia (https://orbitindonesia.com/detail/1TBqohYO93/berthold-damshauser-indonesia-krisis-krisis-melulu).
Namun, keadilan sosial bukanlah sebuah fiksi yang bisa diabaikan dengan tawa ironis. Ketimpangan di Indonesia adalah sebuah skandal yang dingin. Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia tampak seperti hiasan dinding yang bisu jika kita membaca data kekayaan dari Credit Suisse Global Wealth Data: 1% orang terkaya menguasai hampir 49% total kekayaan privat di Indonesia. Sementara 10% teratas menguasai sekitar 77% kekayaan, menyisakan hanya 23% untuk 90% populasi sisanya. Lebih tragis lagi, 40% terbawah dari masyarakat kita hanya berbagi 1,4% dari kue kekayaan nasional. Menurut perhitungan Oxfam, organisasi internasional yang sejak lama meneliti kemiskinan dan ketimpangan sosial, kekayaan empat orang terkaya di Indonesia lebih besar daripada gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ini bukan lagi ketimpangan; ini adalah anomali yang ekstrem.
Akar masalahnya klise namun kokoh: gurita konsentrasi kepemilikan tanah, oligarki yang berkelindan karib dengan elite politik, ketimpangan akses pendidikan, dan absennya negara kesejahteraan yang kuat. Para miliarder di Indonesia seharusnya bersujud syukur setiap hari. Massa yang miskin menerima ketimpangan ini dengan kepasrahan yang luar biasa patuh, tanpa revolusi, tanpa kemarahan yang membakar. Mengapa? Karena pembersihan ideologi kiri (sosialis dan proletar) pasca-1965 telah berhasil dengan sangat gemilang. Di Indonesia, memikirkan keadilan redistributif seringkali langsung dicap dengan ketakutan histeris masa lalu.
Kini, kecemasan saya bergeser pada hal-hal yang tidak mengenal paspor: perubahan iklim, naiknya permukaan laut, dan mikroplastik yang meracuni air kita. Indonesia berada di garis depan bencana ini, seperti yang diingatkan oleh banjir besar di Sumatra pada tahun 2025 lalu. Ada juga ketegangan geopolitik. Secara geografis, Indonesia mungkin beruntung karena posisinya membuat dataran ini kecil kemungkinan menjadi medan laga perang konvensional (berbeda dengan Eropa atau Timur Tengah). Namun jika perang besar pecah dan sistem finansial global runtuh, Indonesia akan terseret dalam krisis dan gejolak sosial yang hebat. Jika itu terjadi, orang-orang di tahun-tahun mendatang akan menengok ke belakang, ke tahun 2026, dan menyebutnya sebagai "Zaman Keemasan" sebuah waktu di mana kita mengeluh padahal kita sedang baik-baik saja.
Dalam ranah politik praktis, menarik untuk melihat tesis dari buku penting Vedi R. Hadiz dan Richard Robison yang terbit tahun 2026 ini, Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised. Tesis mereka ringkas namun mematikan: Jatuhnya Soeharto dan fajar Reformasi 1998 tidak pernah menghancurkan struktur kekuasaan oligarki. Para aktor lama ini justru berhasil mendompleng institusi demokrasi yang baru—pemilu bebas, kebebasan pers, dan desentralisasi—untuk mengorganisasi ulang kepentingan mereka. Demokrasi liberal di Indonesia, pada akhirnya, hanyalah sebuah gelanggang baru bagi para oligark untuk melegitimasi kekuasaan mereka. Ini adalah kesimpulan yang pahit. Demokrasi liberal gagal menjinakkan kekuatan konglomerat atau melahirkan keadilan sosial. Korupsi pun hanya mengalami desentralisasi. Akibatnya, di masa depan, masyarakat mungkin akan mulai meragukan efektivitas demokrasi itu sendiri. Apalagi ketika mereka melihat ke utara, ke arah Cina yang otoriter namun begitu digdaya secara ekonomi.
Kini, kita mendengar narasi bahwa Presiden Prabowo ingin memangkas kuku para konglomerat dan memperkuat kendali negara dalam ekonomi. Ini adalah eksperimen politik yang mendebarkan sekaligus berbahaya. Jika kebebasan pasar dikurangi demi negara yang kuat, kita mungkin sedang berjalan kembali menuju otoritarianisme yang rapi. Konflik internal di antara elite politik bisa pecah, sebab mayoritas dari mereka adalah bagian dari elite ekonomi itu sendiri. Ironisnya, selama ini kerja sama yang harmonis di antara para elite dalam membagi "kue kekuasaan" adalah jaminan utama stabilitas politik Indonesia.
Kini, kita mendengar narasi bahwa Presiden Prabowo ingin memangkas pengaruh para konglomerat dan memperkuat kendali negara dalam ekonomi. Dorongan semacam ini dapat dipahami sebagai reaksi terhadap struktur ekonomi yang lama timpang, di mana konsentrasi kekayaan dan kekuasaan berada di tangan segelintir kelompok. Dalam perspektif ini, ada upaya untuk mengoreksi ketidakseimbangan historis yang selama ini sulit disentuh oleh mekanisme pasar semata. Namun, ini tetap merupakan eksperimen politik yang mendebarkan sekaligus berisiko. Sejarah menunjukkan bahwa penguatan negara dalam ekonomi dapat dengan mudah bergeser dari koreksi menuju kontrol yang berlebihan. Jika kebebasan pasar dikurangi secara drastis, kita bisa memasuki fase baru relasi negara-ekonomi yang tidak mudah diprediksi, dengan konsekuensi yang tidak selalu sejalan dengan niat awalnya. Konflik internal di antara elite politik juga bisa muncul, sebab banyak di antara mereka sendiri adalah bagian dari jaringan ekonomi yang sama. Ironisnya, stabilitas politik Indonesia selama ini justru bertumpu pada kompromi halus di antara elite dalam membagi “kue kekuasaan”. Jika keseimbangan ini pecah, stabilitas akan goyah, dan seperti biasa, korbannya adalah rakyat kecil.
Di akhir perjalanan setengah abad saya, sebuah kesan menggelitik tersisa. Saya selalu kagum melihat orang Indonesia sebagai nasionalis yang menyala-nyala. Mereka mencintai nusa dan bangsa dengan segenap jiwa. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan semangat yang menggetarkan dada; kemenangan tim nasional sepak bola dirayakan seolah-olah langit baru saja menghadiahkan mukjizat. Namun, ada distorsi yang membingungkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa cinta yang meluap-luap pada tanah air itu seringkali gagal menjelma menjadi tindakan altruistik dan idealis terhadap negara? Di tingkat praktis, kalkulasi yang muncul seringkali egois: "Apa yang bisa saya peras dari negara ini untuk keuntungan saya?", dan bukan "Apa yang bisa saya berikan untuk negara ini?". Nasionalisme Indonesia tampaknya berhenti di tribun stadion dan ruang upacara, lalu menguap di jalan raya dan meja birokrasi.
Tapi tentu saja, semua ini hanyalah kesan seorang pengamat asing yang sudah terlalu lama hidup bersama Indonesia. Seorang penulis tua yang mungkin saja keliru—atau barangkali hanya diam-diam iri karena belum juga bisa menjadi orang Indonesia seutuhnya.
(Bonn, akhir Juni 2026)
Biodata Penulis
Berthold Damshäuser, akrab dipanggil “Pak Trum”, lahir pada tahun 1957 di Wanne-Eickel, Jerman. Sejak 1986 hingga 2023, ia mengabdikan dirinya sebagai pengajar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Bonn. Ia adalah koeditor Orientierungen, jurnal bergengsi yang mengkaji kebudayaan Asia. Damshäuser dikenal luas sebagai penerjemah puisi—mengalihkan karya-karya Jerman ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya—serta beberapa kali dipercaya menjadi penerjemah Presiden Suharto dalam kunjungan kenegaraan. Bersama Agus R. Sarjono, ia menyunting Seri Puisi Jerman yang diterbitkan sejak 2003. Pada 2010, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menunjuknya sebagai Presidential Friend of Indonesia. Pada 2014 dan 2015, ia diundang menjadi anggota Komite Nasional Indonesia sebagai Tamu Kehormatan Pekan Raya Buku Frankfurt. Esai-esainya dalam bahasa Indonesia telah menghiasi halaman Majalah Tempo, Jurnal Sajak, dan berbagai media terkemuka. Karya-karya tulisnya dihimpun dalam buku Ini dan Itu Indonesia – Pandangan Seorang Jerman. Salah satu karya terbarunya, Eksegesis Pancasila: Membaca Ulang Lima Sila. Amatan Seorang Jerman, diterbitkan di Jakarta pada tahun 2025. Sejak 2023, ia menjadi anggota Persatuan Penulis Indonesia (Satupena). Ia menetap di Bonn, Jerman.
