Air Force One Baru Trump: Biaya Membengkak, Fitur Keamanan Dipangkas
ORBITINDONESIA.COM – Air Force One baru Trump dari jet sumbangan Qatar dipercepat agar siap untuk HUT ke-250 AS, tetapi investigasi The New York Times menemukan biaya melonjak dan beberapa fitur keselamatan dikorbankan. Dorongan percepatan ini memunculkan pertanyaan besar tentang keamanan presiden, transparansi anggaran, dan standar perlindungan dalam penerbangan kepresidenan.
Donald Trump terpikat saat meninjau Boeing 747-8 mewah yang sebelumnya disiapkan untuk keluarga kerajaan Qatar, lengkap dengan kamar luas, kayu-kulit, dan lounge berlampu gantung. Ketika dua pesawat pengganti Air Force One buatan Boeing terlambat bertahun-tahun, tim Trump meminta Angkatan Udara mencari pesawat sementara, dan jet inilah yang dipilih.
Februari 2025 menjadi titik awal sprint panik antara Gedung Putih dan Pentagon untuk memodifikasi pesawat dalam tempo singkat. Targetnya tegas, yakni pesawat harus siap pada 4 Juli 2026, hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat.
Qatar setuju memberikan pesawat itu sebagai hadiah kepada Departemen Pertahanan, dan kelak jet tersebut direncanakan masuk ke perpustakaan kepresidenan Trump. Donasi yang tidak lazim ini dikritik sebagai cara negara Timur Tengah itu mencari pengaruh politik di Washington.
Di sisi lain, Air Force One bukan sekadar pesawat, melainkan pusat komando bergerak yang dirancang bertahan dalam skenario ekstrem, termasuk ancaman rudal dan gangguan elektromagnetik. Modernisasi resmi armada kepresidenan sendiri diperkirakan menelan total sekitar 5,1 miliar dolar dan baru selesai pada 2028.
Investigasi The New York Times menyimpulkan bahwa percepatan retrofit jet Qatar memicu pembengkakan biaya dan kompromi fitur keselamatan. Trump disebut terlibat langsung, termasuk memberi persetujuan akhir atas fitur, langkah pengamanan, serta sistem komunikasi yang dipasang.
Retrofit dilakukan hanya sekitar delapan bulan, padahal para ahli menilai peningkatan penuh biasanya memerlukan beberapa tahun. Pada awalnya, sebagian pejabat Gedung Putih bahkan mengira pesawat ini hanya akan dipakai untuk rute domestik atau negara sekutu yang memiliki pangkalan militer AS.
Sejumlah fitur kunci yang lazim pada Air Force One lama tidak tampak pada jet yang ditingkatkan, berdasarkan catatan publik Angkatan Udara dan foto yang diperiksa. Di antaranya pintu keluar masuk tingkat bawah untuk situasi berisiko, kapasitas cadangan daya tambahan, dan sistem anti-rudal canggih.
Pintu bawah dengan tangga internal penting karena memungkinkan presiden naik-turun tanpa bergantung pada peralatan bandara dan kru darat setempat. Trump sendiri pernah memakai akses ini pada Air Force One lama ketika Secret Service menemukan dugaan sarang pengintai di tepi bandara Palm Beach.
Foto jet baru juga tidak menunjukkan perangkat infrared countermeasures yang pada model lama terpasang dekat mesin dan ekor. Perangkat ini dirancang mendeteksi, melacak, lalu mengacaukan rudal yang mendekat, termasuk dengan laser intensitas tinggi menurut penjelasan pabrikan yang dikutip dalam laporan.
Masalah lain adalah daya cadangan, karena hanya satu auxiliary power unit terlihat pada pesawat baru, sementara dua unit terlihat pada Air Force One lama. Seorang pejabat federal mengonfirmasi unit kedua tidak dipasang, dan ini berpotensi memengaruhi redundansi listrik serta kecepatan menyalakan mesin bila harus lepas landas darurat.
Selain itu, Boeing 747-8 menghadapi isu retak pada batang penopang longitudinal yang menurut FAA dapat menjadi “kondisi tidak aman” dan mengganggu integritas struktur. Gedung Putih menyatakan perbaikan akan dilakukan sesuai kewajiban FAA, namun tidak menjelaskan apakah perbaikan itu sudah tuntas pada jet sumbangan Qatar.
Aspek keselamatan kabin juga muncul karena kursi menghadap samping memerlukan persetujuan “special condition” dari FAA dengan pengujian khusus. Dokumen yang diperoleh The Times menunjukkan persetujuan itu terbit tepat menjelang hari pertama Trump terbang dengan pesawat pada 1 Juli.
Dari sisi biaya, pemerintah mengakui sekitar 400 juta dolar untuk peningkatan, namun totalnya bertambah dengan kebutuhan pelatihan pilot dan pengadaan pesawat pelatih. Angkatan Udara menyewa 747-8 kargo Atlas Air untuk pelatihan sementara, lalu membeli 747-8 dari Lufthansa sebagai pesawat pelatih khusus dan satu lagi untuk suku cadang, total sekitar 400 juta dolar.
Yang paling kontroversial adalah cara pendanaan yang diduga menutupi angka sebenarnya, karena Pentagon mengambil dana dari anggaran rahasia modernisasi nuklir program Sentinel. Senator Chris Murphy menilai langkah itu menghindari pengawasan, karena biaya dan sistem keamanan pesawat sementara ini diperlakukan sebagai rahasia yang bahkan tak bisa diakses pembuat anggaran.
Konsekuensi keamanan menjadi nyata ketika Trump awal Juli harus meninggalkan Turki dengan pesawat lain setelah Secret Service mendorong pergantian akibat ancaman kredibel dari proksi Iran. The Times sebelumnya melaporkan jet baru tidak memiliki beberapa langkah pertahanan yang sama seperti model lama, dan Gedung Putih kini mengumumkan pesawat akan ditarik sementara pada musim gugur untuk “upgrade dan enhancement” yang tidak dirinci.
Kisah Air Force One baru Trump memperlihatkan benturan klasik antara simbolisme kekuasaan dan disiplin keselamatan. Ketika pesawat kepresidenan diperlakukan sebagai panggung prestise, standar “survivability” yang dibangun puluhan tahun bisa terdorong menjadi sekadar opsi yang dinegosiasikan.
Frank Kendall, mantan pejabat yang mengawasi proyek modernisasi, menyebut pesawat itu punya banyak kekurangan dibanding Air Force One dan menambah ukuran risiko. Pernyataan ini penting karena datang dari orang yang memahami detail program, bukan sekadar kritik politik.
Di sisi lain, Angkatan Udara dan Gedung Putih bersikeras pesawat “aman” dan “mission-ready,” serta menyebut percepatan sebagai bukti inovasi. Namun frasa “membuat trade-off pada mission set yang jarang dipakai” terdengar seperti pengakuan halus bahwa ada kemampuan yang ditinggalkan demi tenggat.
Masalah terbesar bukan hanya apakah pesawat ini cukup aman untuk hari-hari normal, melainkan apakah ia cukup tangguh untuk hari terburuk. Air Force One dirancang untuk krisis, dan krisis tidak menunggu jadwal perayaan ulang tahun negara.
Skema pendanaan dari pos modernisasi nuklir juga menimbulkan preseden buruk tata kelola, karena menutup informasi biaya dari publik dan Kongres. Jika alasan rahasia negara dipakai untuk menutupi pembengkakan anggaran, maka akuntabilitas berubah menjadi dekorasi, sama seperti interior mewah yang dipamerkan.
Donasi dari Qatar menambah lapisan persoalan etika, karena hadiah bernilai tinggi untuk pemerintah yang berujung ke perpustakaan presiden memicu persepsi konflik kepentingan. Bahkan jika legal, ia tetap menciptakan ruang abu-abu yang menggerus kepercayaan publik.
Air Force One baru Trump memperlihatkan bagaimana keputusan yang dipacu simbol dan tenggat bisa mendorong kompromi pada fitur keselamatan, biaya, dan transparansi. Ketika ancaman nyata muncul di Turki, pergantian pesawat menjadi pengingat bahwa standar perlindungan presiden bukan soal estetika, melainkan soal probabilitas dan kesiapan.
Jika pesawat ini memang akan kembali di-upgrade pada musim gugur, publik berhak tahu apakah itu berarti memperbaiki kekurangan yang sejak awal ditinggalkan. Pertanyaannya sederhana, apakah negara seharusnya menyesuaikan standar keamanan dengan ambisi seorang presiden, atau justru presiden yang wajib tunduk pada standar keamanan negara.
(Orbit dari berbagai sumber, 5 Agustus 2026)
