Serangan Israel di Gaza Tewaskan 19, Gencatan Senjata Dipertanyakan
ORBITINDONESIA.COM – Serangan Israel di Gaza kembali menewaskan sedikitnya 19 warga Palestina, saat rencana “gencatan senjata” dan peta jalan damai yang didorong Washington justru diumumkan sebagai langkah besar menuju keamanan. Di lapangan, ledakan dan evakuasi kilat membuat kata “ceasefire” terdengar seperti slogan yang tak menyentuh tenda-tenda pengungsi.
Artikel sumber menyebut kematian pada Minggu termasuk satu keluarga di Menara Al-Sousi, Gaza Barat, yang tewas dalam serangan udara: Abdullah Abu Taif (33), istrinya yang hamil Abeer Anan (29), dan putra mereka Azzam (5). Di al-Qarara dekat Khan Younis, tiga anggota keluarga Al-Hams—Mahmoud (38), Fatima (37), dan putri mereka—juga tewas, sementara tiga lainnya terluka menurut sumber medis di Rumah Sakit Nasser.
Di dekat Deir el-Balah, pasangan lanjut usia Kamu Abu Muailiq (68) dan Huda (59) dilaporkan tewas, dan dua bersaudara tewas saat mengendarai motor di area yang sama. Di Jabalia, Gaza Utara, seorang warga Palestina tewas setelah disebut “ditarget langsung”, sementara di al-Mawasi satu orang tewas dan lima terluka akibat serangan ke tenda.
Serangan drone Israel juga menghantam tenda pengungsi di Remal, Gaza Barat, menewaskan dua orang, dan serangan ke sebuah kendaraan di Gaza City menewaskan empat orang. Pejabat kesehatan Palestina menyebut ini sebagai korban harian terbesar dalam beberapa pekan. Sehari sebelumnya, serangan Israel menghantam gudang obat yang terhubung dengan RS Al-Aqsa Martyrs di Deir el-Balah.
Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, mengatakan penghancuran pasokan “mengubah obat dan penyakit itu sendiri menjadi alat perang”. Kementerian melaporkan dua fasilitas hancur dan dua lainnya rusak parah. Di lokasi, koresponden Al Jazeera Moath al-Kahlout menyebut serangan terjadi 15 menit setelah perintah evakuasi dan memicu gelombang pengungsian baru.
Di atas kertas, Washington mendorong fase lanjutan “gencatan senjata” melalui entitas pengawas bernama Board of Peace dan International Stabilization Force dalam rencana 20 poin. Board menyatakan Hamas menerima peta jalan terperinci, sementara Israel belum memberi komentar resmi terhadap proposal itu. Namun ritme serangan sejak fajar justru menjadi indikator yang lebih jujur daripada konferensi pers.
Laporan lapangan menyebut pesawat tempur Israel beroperasi rendah dan menyerang tanpa peringatan memadai dalam 48 jam terakhir. Al Jazeera mengutip koresponden Nour Khaled bahwa serangan datang “tanpa peringatan atau perintah evakuasi” dan malam sebelumnya sangat berat bagi warga. Pola ini menempatkan warga sipil sebagai pihak yang menanggung biaya utama dari “interpretasi keamanan” yang terus berubah.
Israel menyatakan targetnya sah karena diduga mencakup anggota Hamas atau kelompok bersenjata lain, tetapi daftar korban yang disebutkan didominasi keluarga dan pengungsi. Serangan ke apartemen, tenda, dan kendaraan memperlihatkan ruang hidup warga Gaza semakin menyempit. Ketika tempat tinggal dan gudang obat ikut dihantam, krisis kemanusiaan bukan sekadar dampak, melainkan bagian dari lanskap konflik.
Bagian paling tajam dari artikel sumber adalah klaim bahwa “gencatan senjata” telah berubah menjadi “ilusi” akibat serangan berlanjut dan pembatasan bantuan. Sejak “ceasefire” Oktober 2025 yang dimediasi Qatar, Mesir, dan AS, otoritas kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 1.222 orang tewas dan 4.053 terluka. Angka ini menegaskan jarak besar antara diplomasi dan realitas, serta memunculkan pertanyaan: gencatan senjata untuk siapa.
Akademisi Mohanad Mustafa menilai Israel kerap mendekati perjanjian dari posisi “non-komitmen” dan memberi tafsir berbeda atas istilah serta klausul. Ia menyebut banyak kesepakatan “dipaksakan” oleh pihak lain, terutama AS, sehingga Israel cenderung melanggar dengan dalih perbedaan interpretasi. Dalam kerangka ini, tekanan AS disebut sebagai “satu-satunya faktor” yang benar-benar dapat memengaruhi posisi Israel.
Dari sisi negosiasi, Israel menyampaikan keberatan kepada AS atas peta jalan yang mengaitkan pelucutan senjata Hamas dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap. Juru bicara kantor PM Netanyahu, Doron Spielman, mengatakan Israel tidak akan menarik pasukan sebelum Hamas menyerahkan senjata sepenuhnya, menurut AP. Ada pula permintaan jaminan agar Israel tetap dapat melakukan operasi militer di Gaza, yang pada dasarnya membuat “ceasefire” bersyarat permanen.
Keberatan lain menyangkut peran Qatar dan Turkiye dalam verifikasi kepatuhan, serta apakah senjata Hamas akan dimusnahkan atau disimpan oleh pemerintahan teknokrat Palestina yang baru. Menteri Energi Israel Eli Cohen juga menyatakan tidak ada kesepakatan yang mewajibkan Israel menghentikan serangan selama rencana dinegosiasikan. Jika proses gagal, ia bahkan berargumen Israel seharusnya mengambil alih kendali penuh Gaza.
Hamas menuduh Israel mengintensifkan serangan untuk menghalangi pemahaman dengan mediator dan Washington terkait implementasi gencatan senjata. Kelompok itu meminta mediator dan penjamin menekan Israel agar menghentikan serangan dan mematuhi kesepakatan. Utusan utama Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, mengatakan mediator bekerja “sepanjang waktu” untuk meredakan ketegangan dan menciptakan kondisi penerapan peta jalan.
Jika “gencatan senjata” masih diiringi serangan harian, maka istilah itu kehilangan makna publiknya dan berubah menjadi instrumen politik. Kesepakatan yang tidak memaksa penghentian tembakan segera akan selalu kalah cepat dibanding jet tempur dan drone. Di titik ini, perdamaian bukan diuji oleh dokumen, melainkan oleh jeda nyata yang bisa dirasakan warga.
Peta jalan yang mensyaratkan pelucutan senjata Hamas sebelum penarikan Israel menciptakan asimetri leverage yang besar. Israel mempertahankan kemampuan operasi, sementara pihak lain diminta menyerahkan alat tawarnya terlebih dahulu. Ini membuat proses mudah macet, lalu macet itu dipakai sebagai pembenaran untuk melanjutkan operasi.
Pernyataan Munir al-Bursh tentang obat sebagai “alat perang” menyorot dimensi yang sering luput dalam debat keamanan. Menghancurkan gudang obat tidak hanya menambah korban, tetapi juga memperpanjang penderitaan mereka yang selamat. Pada akhirnya, krisis kesehatan menjadi gelombang kedua yang lebih sunyi, namun sama mematikan.
Di sisi lain, klaim Israel tentang target militan membutuhkan standar pembuktian yang transparan, karena dampaknya menimpa keluarga dan pengungsi. Ketika serangan terjadi “tanpa peringatan”, ruang perlindungan sipil menyusut hingga nyaris nol. Dalam situasi seperti ini, hukum humaniter internasional bukan sekadar rujukan, melainkan garis batas moral yang sedang diuji.
Yang paling menentukan tetaplah tekanan politik AS, sebagaimana diakui analis yang dikutip artikel. Jika Washington menyebut rencana ini “langkah monumental”, maka ukurannya harus monumental pula dalam menghentikan kematian, bukan hanya menyusun komite. Tanpa konsekuensi yang jelas, “pengawasan” berisiko menjadi dekorasi diplomatik di atas reruntuhan.
Serangan Israel di Gaza yang menewaskan sedikitnya 19 orang pada hari yang sama dengan pengumuman rencana damai menunjukkan benturan brutal antara narasi dan kenyataan. Data korban sejak Oktober 2025 memperkuat kesan bahwa gencatan senjata kerap hadir sebagai teks, bukan sebagai jeda tembak. Selama mekanisme kesepakatan membiarkan serangan terus berjalan, publik akan terus melihatnya sebagai ilusi.
Pertanyaan yang tersisa bukan hanya siapa yang melanggar, melainkan siapa yang mampu menghentikan pelanggaran itu dengan biaya politik yang nyata. Jika tekanan internasional tidak mengubah perilaku di lapangan, maka setiap “peta jalan” hanya memindahkan tanggal, bukan menyelamatkan nyawa. Di Gaza, definisi damai akan selalu sederhana: malam yang tidak dipecahkan oleh ledakan.
(Orbit dari berbagai sumber, 15 Agustus 2026)
