Kolier L. Haryanto - MBG: Kepedulian Negara, Industri Pangan, dan Perdamaian
Oleh Kolier L. Haryanto, Pendiri Peace Café
ORBITINDONESIA.COM - Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dibaca secara sempit sebagai program pemberian makanan kepada anak-anak. Padahal, jika dilihat dari perspektif negara kesejahteraan, pembangunan manusia, ekonomi pangan, dan studi perdamaian, MBG dapat dibaca sebagai sesuatu yang jauh lebih besar: manifestasi konkret kepedulian negara sekaligus instrumen untuk membangun fondasi perdamaian sosial.
Pertanyaannya kemudian bukan hanya: apakah negara mampu memberi makan anak-anaknya?
Pertanyaan yang lebih strategis adalah: ketika negara mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk makanan, apakah uang itu berhenti sebagai biaya konsumsi, ataukah ia diputar menjadi mesin produksi pangan nasional?
Di situlah masa depan MBG sebenarnya berada.
Negara Bukan Sekadar Penjaga, tetapi Pengasuh
Kita terlalu lama memahami negara terutama sebagai entitas yang mengatur, memungut pajak, dan menghukum. Padahal konstitusi Indonesia memberikan mandat yang lebih luas.
Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Pasal 34 bahkan menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Bahasa konstitusi tersebut mengandung gagasan penting: negara tidak hanya menjaga warga dari ancaman, tetapi juga memastikan manusia Indonesia dapat hidup secara layak.
MBG merupakan salah satu bentuk konkret dari gagasan tersebut.
Ketika seorang anak datang ke sekolah dan memperoleh makanan yang cukup, aman, bergizi, dan bermartabat, yang hadir sesungguhnya bukan hanya sepiring nasi dengan lauk.
Yang hadir adalah negara.
Anak tersebut memperoleh pesan sederhana: negara melihat saya, negara menganggap saya penting, dan saya adalah bagian dari masa depan bangsa.
Inilah dimensi state care yang sering hilang dari pembicaraan tentang kebijakan publik.
Program sosial yang dirancang dengan baik bukanlah charity yang membuat penerimanya merasa inferior. Ia justru dapat menjadi instrumen kesetaraan. Jika makanan dikonsumsi bersama di sekolah, tanpa label “anak miskin” dan “anak penerima bantuan”, maka meja makan menjadi ruang sosial tempat anak-anak belajar bahwa mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara.
Di sana, kesejahteraan berubah menjadi pengalaman kewarganegaraan.
Gizi Bukan Sekadar Urusan Perut
Gizi juga tidak boleh dipisahkan dari pembangunan manusia. Anak yang sehat memiliki prasyarat yang lebih baik untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Karena itu, investasi pada makanan bergizi bukan sekadar pengeluaran kesehatan, melainkan bagian dari investasi human capital.
FAO menempatkan sekolah sebagai ruang strategis karena kebiasaan makan, kesehatan, dan pendidikan dapat dibentuk secara bersamaan. Program makanan sekolah juga dapat memberikan manfaat yang melampaui anak, sampai kepada keluarga dan komunitas.
Karena itu, MBG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai jumlah kalori. Yang harus dibangun adalah food system yang menghasilkan makanan bergizi, aman, terjangkau, berkelanjutan, dan berasal sejauh mungkin dari kapasitas produksi domestik.
Dengan kata lain: MBG harus bergerak dari food distribution menuju food system transformation.
Dari APBN Menjadi Mesin Perputaran Ekonomi
Di sinilah diskusi tentang MBG harus dinaikkan dari kebijakan sosial menjadi kebijakan ekonomi.
Skala program ini sangat besar. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026, pemerintah mencantumkan kebutuhan MBG hingga Rp335 triliun untuk target 82,9 juta peserta, sementara alokasi melalui kementerian/lembaga direncanakan Rp268 triliun. Pada September 2026, BGN melaporkan pagu tersedia untuk MBG sebesar Rp218,77 triliun setelah penajaman belanja, dengan realisasi Rp139,77 triliun sampai 16 September.
Angka sebesar itu seharusnya membuat kita berpikir lebih jauh.
APBN jangan hanya menjadi sumber pembiayaan makanan. APBN harus menjadi pencipta pasar bagi industri pangan nasional.
Bayangkan rantainya:
* Negara membeli telur.
* Peternak mendapatkan kepastian pasar.
* Karena pasar meningkat, permintaan pakan meningkat.
* Industri pakan berkembang.
* Peternak membutuhkan bibit, vaksin, kandang, tenaga kerja, dan transportasi.
* Kemudian muncul industri pengumpulan, penyimpanan, pendinginan, pengemasan, dan distribusi.
Hal yang sama berlaku untuk ikan, ayam, daging, susu, beras, jagung, kedelai, sayur, dan buah.
Maka satu rupiah belanja pangan tidak berhenti pada penjual makanan. Ia bergerak sepanjang rantai nilai (value chain).
Inilah yang harus menjadi paradigma baru MBG: "Negara tidak hanya membeli makanan. Negara menciptakan pasar bagi industri pangan Indonesia. "
Belajar dari Dunia: Sekolah sebagai Pasar dan Institusi
Belajar dari Brasil: Sekolah sebagai Pasar bagi Petani
Salah satu pelajaran paling menarik datang dari Brasil. Program makanan sekolah Brasil, National School Feeding Programme (PNAE), dikembangkan bukan hanya sebagai instrumen pemenuhan gizi anak, tetapi juga dihubungkan dengan produksi pertanian keluarga dan mekanisme pengadaan publik. FAO secara khusus menjadikan Brasil sebagai studi penting mengenai bagaimana pengadaan pangan institusional dapat menghubungkan permintaan pemerintah dengan petani kecil.
Sekolah bukan hanya tempat anak belajar. Sekolah juga dapat menjadi pasar institusional yang stabil bagi petani. Jika jutaan porsi makanan membutuhkan bahan baku setiap hari, maka negara sebenarnya sedang menciptakan guaranteed demand dalam skala yang sangat besar. Dengan desain yang tepat, petani tidak lagi hanya bertanya: "Hari ini hasil panen saya mau dijual ke siapa?" Mereka mempunyai pasar yang relatif pasti.
Tetapi ada syarat penting: pengadaan lokal tidak boleh dilakukan secara romantis tanpa memperhatikan kualitas, kontinuitas pasokan, keamanan pangan, dan efisiensi. Petani kecil juga membutuhkan koperasi, agregator, cold chain, pembiayaan, teknologi pascapanen, dan standar mutu. Jadi yang dibangun bukan sekadar pasar petani, melainkan ekosistem industri pangan. FAO menyebut pendekatan ini sebagai Home-Grown School Feeding.
Finlandia: Makan di Sekolah sebagai Institusi Sosial
Finlandia memberikan pelajaran berbeda. Finlandia telah menyediakan makanan sekolah gratis secara nasional sejak 1948. Saat ini, makanan sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan dan dikaitkan dengan kesehatan, kebiasaan makan, pendidikan, dan budaya pangan. Pelajarannya adalah bahwa makanan sekolah dapat menjadi institusi publik jangka panjang, bukan proyek yang bergantung pada satu periode pemerintahan. MBG karena itu harus dibangun dengan standar gizi, keamanan pangan, pendidikan makanan, evaluasi, dan tata kelola yang dapat bertahan lintas pemerintahan.
Jepang: Dari Makanan Menjadi Pendidikan Pangan
Jepang menunjukkan bahwa makan di sekolah dapat memiliki dimensi pendidikan. Makanan sekolah tidak semata-mata diperlakukan sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi menjadi bagian dari pendidikan mengenai makanan, kebiasaan hidup, kesehatan, dan budaya. MBG harus mengajarkan anak: dari mana makanan berasal, siapa yang menanamnya, siapa yang menangkap ikannya, mengapa protein penting, mengapa makanan tidak boleh dibuang, dan bagaimana makanan menghubungkan manusia dengan alam serta masyarakat. Dengan demikian, MBG bukan hanya feeding programme, ia menjadi food education programme.
Indonesia Memiliki Kesempatan Membangun "National Food Industry"
Di sinilah saya melihat peluang terbesar MBG bagi Indonesia. Indonesia tidak perlu selamanya menjadi negara yang membeli makanan jadi. Indonesia dapat menggunakan skala MBG untuk membangun industri pangan nasional dari hulu sampai hilir.
* Hulu: Petani, peternak, nelayan, pembenihan, pakan, pupuk, teknologi pertanian.
* Tengah: Koperasi, pengumpulan hasil, cold storage, rumah potong dan pengolahan, industri susu/telur/ikan, penggilingan, pengemasan, logistik.
* Hilir: Dapur MBG, distribusi, sekolah, pengolahan limbah, daur ulang, edukasi pangan.
Dengan desain demikian, MBG dapat menciptakan sesuatu yang lebih penting daripada sekadar makanan gratis: permintaan domestik yang stabil untuk industri pangan Indonesia.
Ini bukan berarti seluruh bahan harus dipaksakan berasal dari daerah setempat. Prinsip yang lebih rasional adalah: local where feasible, national where efficient, global where necessary. Artinya, bahan pangan lokal diprioritaskan ketika tersedia secara cukup, aman, kompetitif, dan bergizi; pasokan nasional digunakan ketika skala ekonomi memerlukannya; sementara impor tetap dimungkinkan ketika produksi domestik belum mencukupi. Dengan prinsip ini, nasionalisme ekonomi tidak berubah menjadi inefisiensi.
APBN Harus Berputar, Bukan Sekadar Keluar
Ada perbedaan besar antara government spending dan economic circulation. Jika pemerintah mengeluarkan Rp100 untuk membeli makanan jadi dari rantai pasok yang sangat bergantung pada impor, sebagian nilai uang tersebut segera mengalir keluar negeri. Tetapi jika Rp100 itu dibelanjakan pada petani, peternak, nelayan, koperasi, pekerja, industri pengolahan, transportasi, pengemasan, dan penyedia jasa domestik, maka uang tersebut mengalami lebih banyak putaran di dalam perekonomian.
Secara prinsip, pengadaan publik dapat digunakan untuk menciptakan pasar dan memperkuat rantai nilai domestik. FAO secara eksplisit menempatkan sustainable public food procurement sebagai instrumen untuk menghubungkan permintaan institusi publik dengan petani kecil dan usaha pangan skala kecil-menengah.
Karena itu, ukuran keberhasilan MBG tidak seharusnya hanya: berapa juta anak yang makan?
Tetapi juga:
* Berapa banyak petani yang memperoleh pasar?
* Berapa banyak nelayan yang masuk rantai pasok?
* Berapa banyak UMKM yang naik kelas?
* Berapa banyak industri pengolahan yang tumbuh?
* Berapa besar kandungan domestik?
* Berapa banyak lapangan kerja tercipta?
* Dan berapa besar nilai ekonomi yang tetap berputar di dalam negeri?
Di sinilah MBG dapat berubah dari program konsumsi menjadi kebijakan industrialisasi.
Perdamaian Dimulai dari Dapur
Gagasan ini membawa kita kembali kepada studi perdamaian. Johan Galtung membedakan perdamaian negatif – ketiadaan kekerasan langsung – dengan gagasan perdamaian yang lebih luas yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan struktural dan terciptanya kondisi sosial yang memungkinkan manusia berkembang.
Dalam kerangka itu, kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dapat dibaca sebagai persoalan struktural. Maka pembangunan gizi bukan sekadar kebijakan kesehatan. Ia juga dapat menjadi bagian dari infrastruktur perdamaian sosial.
Anak yang memperoleh makanan bergizi di sekolah tidak sedang diajari teori perdamaian. Tetapi ia sedang mengalami beberapa hal yang sangat mendasar: bahwa negara hadir; bahwa ia mempunyai hak; bahwa anak dari keluarga berbeda dapat duduk di meja yang sama; bahwa makanan dapat dibagi secara adil; dan bahwa kehidupan bersama membutuhkan kerja sama. Itulah "peace education" dalam bentuk yang paling sederhana.
Bahkan dapur dapat menjadi institusi perdamaian. Karena di dapur ada petani, nelayan, peternak, juru masak, sopir, guru, anak, orang tua, dan pemerintah. Satu piring makanan menghubungkan mereka semua. Perdamaian ternyata memiliki rantai pasok.
MBG Harus Dijaga dari Pemborosan dan Korupsi
Besarnya MBG juga berarti besarnya risiko. Program dengan anggaran sangat besar selalu membutuhkan tata kelola yang kuat. Karena itu, kritik mengenai pemborosan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, kualitas menu, pengadaan, dan potensi konflik kepentingan tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap gagasan MBG. Justru kritik tersebut diperlukan agar program menjadi semakin kuat.
BGN sendiri pada 2026 telah melakukan penajaman tata kelola, validasi data penerima, dan refocusing sasaran. Pada September 2026, misalnya, BGN melaporkan 1.653 satuan pendidikan dikeluarkan dari daftar penerima sebagai bagian dari pemutakhiran sasaran.
Maka desain MBG ke depan membutuhkan setidaknya lima prinsip:
1. Transparansi. Publik harus dapat mengetahui berapa uang yang dibelanjakan dan untuk apa.
2. Standar Gizi. Makanan murah belum tentu bergizi.
3. Keamanan Pangan. Satu kegagalan keamanan pangan dapat merusak kepercayaan terhadap seluruh program.
4. Pengadaan yang Kompetitif tetapi Inklusif. Petani dan UMKM harus memiliki kesempatan masuk, tanpa mengorbankan standar mutu dan efisiensi.
5. Evaluasi Independen. Program sebesar ini harus terus diuji dengan data, bukan hanya dengan klaim keberhasilan maupun kegagalan.
Dari “Makan Gratis” Menjadi Kontrak Sosial Baru
Di sinilah makna terdalam MBG. MBG seharusnya tidak berhenti pada slogan makanan gratis. Ia dapat menjadi semacam kontrak sosial baru: negara menjamin akses terhadap makanan bergizi; petani dan nelayan memperoleh pasar; industri memperoleh permintaan; UMKM memperoleh kesempatan naik kelas; anak memperoleh kesempatan tumbuh; dan masyarakat memperoleh rasa bahwa pembangunan bukan hanya angka pertumbuhan ekonomi, tetapi sesuatu yang hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Literatur mutakhir mengenai sistem pangan juga bergerak ke arah yang sama. FAO dalam The State of Food and Agriculture 2024 menekankan perlunya transformasi sistem pangan dengan memperhitungkan biaya dan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan. Sementara Julian Baggini, dalam How the World Eats (2024), melihat sistem pangan sebagai persoalan yang sekaligus menyangkut ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, etika, dan cara manusia hidup.
Dengan perspektif itu, makanan bukan lagi perkara sederhana antara lapar dan kenyang.
* Makanan adalah politik pembangunan.
* Makanan adalah ekonomi.
* Makanan adalah kesehatan.
* Makanan adalah budaya.
* Dan dalam konteks tertentu, makanan juga adalah perdamaian.
Penutup: Negara yang Memberi Makan, Negara yang Membangun Harapan
Pada akhirnya, pertanyaan tentang MBG adalah pertanyaan tentang negara seperti apa yang ingin kita bangun. Apakah negara hanya hadir ketika menarik pajak, menerbitkan peraturan, dan menegakkan hukum? Ataukah negara juga hadir dalam sesuatu yang paling mendasar: memastikan anak-anaknya dapat tumbuh dengan sehat?
Namun ada satu langkah yang lebih besar. Jangan biarkan MBG hanya menjadi pos pengeluaran APBN.
* Jadikan ia mesin penciptaan pasar bagi pangan Indonesia.
* Jadikan sekolah sebagai pasar bagi petani.
* Jadikan dapur sebagai pusat ekonomi lokal.
* Jadikan permintaan negara sebagai insentif bagi industri pangan.
* Jadikan teknologi dan cold chain sebagai infrastruktur baru.
* Jadikan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok.
* Dan jadikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara sejauh mungkin berputar menjadi pendapatan, pekerjaan, produksi, dan investasi kembali di dalam negeri.
Dengan begitu, satu piring makanan memiliki makna yang jauh lebih besar daripada apa yang tampak di atas meja. Ia menghubungkan negara dengan anak. Anak dengan sekolah. Sekolah dengan dapur. Dapur dengan petani. Petani dengan industri. Industri dengan pekerjaan. Pekerjaan dengan kesejahteraan. Dan kesejahteraan dengan perdamaian.
Perdamaian tidak selalu dimulai dari meja perundingan. Kadang-kadang ia dimulai dari meja makan.
Dan mungkin, salah satu cara paling konkret membangun Indonesia yang damai adalah memastikan bahwa ketika seorang anak membuka kotak makannya, ia bukan hanya menemukan makanan. Ia menemukan sebuah pesan: negara hadir, masyarakat peduli, dan masa depan masih layak diperjuangkan.
MBG, dengan demikian, bukan sekadar makan bergizi gratis. Ia dapat menjadi kepedulian negara yang dapat dimakan – dan sekaligus industri pangan yang dapat menggerakkan ekonomi. ***
