Kontroversi Penjualan Hak World Cup FIFA ke Private Equity
ORBITINDONESIA.COM – Rencana penjualan saham keuntungan Piala Dunia (World Cup) oleh FIFA memicu perlawanan dari dalam, setelah COO Kevin Lamour menyebut staf “ditipu” oleh Presiden Gianni Infantino. Di saat isu investasi private equity dalam World Cup menguat, Lamour bahkan menyiratkan proyek ini harus dihentikan.
Dalam pernyataannya kepada Associated Press, Kevin Lamour mengatakan staf FIFA dibutakan oleh kurangnya keterbukaan Infantino dalam beberapa bulan terakhir terkait rencana “sell-off” Piala Dunia. Ia menilai koleganya “pantas mendapat perlakuan lebih baik daripada penghinaan dan intimidasi.”
Lamour menegaskan rencana itu “proyek satu orang” dan menyatakan “bukan hanya tidak boleh diteruskan,” tetapi juga saatnya para pemimpin politik sepak bola mengambil keputusan yang benar. Ia tidak mengundurkan diri, namun menyatakan siap kehilangan jabatan demi membela staf, seraya berkata ia akan “tidur nyenyak malam ini.”
Gelombang kritik itu muncul beberapa jam setelah penasihat senior Infantino, Carlos Cordeiro, mengundurkan diri. Cordeiro menyatakan tidak dilibatkan dalam pembicaraan, dan menolak rencana penjualan saham Piala Dunia secara “tegas tanpa syarat.”
Cordeiro menyebut anak usaha komersial bernilai US$20 miliar sebagai “kesepakatan buruk bagi sepak bola.” Ia mengingatkan FIFA memiliki cadangan miliaran dolar dan tidak memiliki utang, sementara pendapatan empat tahun terakhir mencapai sekitar US$15 miliar yang terkait Piala Dunia putra.
Infantino mengusulkan pemisahan bisnis komersial FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub, menjadi anak usaha US$20 miliar. Sebanyak 20% akan dimiliki investor swasta, dengan “anchor investor” yang disebut FIFA adalah Joshua Kushner, pendiri dana investasi New York dan adik Jared Kushner.
Inti pertarungan ini bukan sekadar angka US$4,2 miliar yang ingin dihimpun dari penjualan 20% saham, melainkan soal mengunci masa depan aset paling bernilai dalam sepak bola. Ketika FIFA sudah “duduk di atas” cadangan besar dan tanpa utang, logika pembiayaan darurat sulit dibenarkan.
Di sinilah kritik Cordeiro menjadi tajam: menjual “saham permanen” berarti menggadaikan arus kas Piala Dunia lintas generasi. Jika pendapatan FIFA empat tahun saja mencapai sekitar US$15 miliar, maka diskon terhadap nilai masa depan tampak terlalu besar untuk diterima begitu saja.
Rencana spin-off juga mengubah struktur kekuasaan, karena investor akan menuntut tata kelola yang mengutamakan kepastian laba. Dalam praktiknya, tekanan komersial bisa merembes ke keputusan olahraga, mulai dari kalender, format turnamen, hingga penentuan lokasi yang paling menguntungkan.
Pernyataan Lamour bahwa staf “ditipu” menambah dimensi krisis tata kelola, karena mengindikasikan proses internal tidak berjalan transparan. Jika benar perencanaan dilakukan tertutup, maka risiko konflik kepentingan dan keputusan sepihak menjadi isu yang lebih besar daripada transaksi itu sendiri.
Faktor politik juga mencolok karena figur Joshua Kushner terkait erat dengan orbit politik Amerika Serikat, sementara Cordeiro kerap mendampingi Infantino bertemu Presiden Donald Trump. Kedekatan semacam ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah kepentingan sepak bola global sedang ditukar dengan akses kekuasaan dan jaringan modal tertentu.
FIFA sendiri menetapkan tenggat 19 September bagi federasi anggota untuk mempertimbangkan tawaran Infantino berupa US$20 juta per federasi. Skema ini efektif menciptakan insentif finansial jangka pendek yang bisa memecah suara, terutama bagi federasi di Afrika dan Asia yang kerap membutuhkan dukungan dana.
Di sisi lain, FIFA juga memasuki fase politik penting karena Infantino tampak hampir pasti terpilih kembali tanpa lawan pada Maret mendatang. Dengan batas pendaftaran penantang pada 18 November, kontroversi ini bisa menjadi satu-satunya pemicu munculnya oposisi nyata dari dalam.
Rencana penjualan saham World Cup ke private equity terlihat seperti upaya memonetisasi legitimasi sepak bola untuk mempercepat ekspansi bisnis, bukan untuk menyelamatkan organisasi. Ketika lembaga sudah kaya, transaksi semacam ini lebih mirip strategi memindahkan risiko ke masa depan sambil mengamankan uang tunai hari ini.
Bahaya terbesarnya adalah normalisasi gagasan bahwa Piala Dunia adalah aset finansial yang bisa dipotong-potong, bukan warisan publik olahraga global. Jika preseden ini lolos, tekanan untuk “menjual lagi” akan selalu ada saat ada proyek baru, target baru, atau ambisi baru.
Lamour dan Cordeiro memberi sinyal bahwa pertahanan terakhir FIFA bukanlah komite etik atau kongres, melainkan keberanian pejabat internal untuk bicara. Kalimat “proyek satu orang” menyiratkan bahwa masalah utamanya adalah konsentrasi kekuasaan, bukan sekadar desain anak usaha.
Namun, keberanian ini juga membuka pertanyaan pahit tentang budaya organisasi: mengapa kritik baru muncul ketika rencana sudah matang dan investor sudah disebut sebagai “anchor.” Jika transparansi baru dipaksakan oleh skandal, maka reformasi FIFA masih rapuh dan bergantung pada konflik, bukan prosedur.
Kontroversi penjualan saham Piala Dunia oleh FIFA memperlihatkan benturan antara logika pasar dan amanat moral olahraga. Ketika pejabat puncak sendiri menyebut staf “ditipu” dan penasihat senior memilih mundur, publik berhak menuntut proses yang terbuka dan dapat diaudit.
Piala Dunia bukan sekadar mesin uang, melainkan simbol bersama yang menghidupi jutaan mimpi dan identitas nasional. Pertanyaan akhirnya sederhana namun menentukan: siapa yang seharusnya memiliki masa depan World Cup, komunitas sepak bola atau para pemegang saham. (Orbit dari berbagai sumber, 13 Agustus 2026)
