Panen Pepaya Lapas Piru, Pembinaan Kemandirian dan Ketahanan Pangan
ORBITINDONESIA.COM – Panen pepaya California di Lapas Piru kembali memantik diskusi tentang pembinaan kemandirian narapidana dan ketahanan pangan lokal. Dari kebun SAE, Warga Binaan memanen 52 buah pepaya California dan 15 ikat kangkung, angka kecil yang justru menyimpan cerita besar tentang kerja, disiplin, dan peluang hidup setelah bebas.
Lapas di Indonesia lama dibebani dua tuntutan sekaligus, yakni keamanan dan pemulihan sosial melalui pembinaan. Di titik ini, program pertanian di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas IIB Piru mencoba menjawab pertanyaan klasik, apakah masa pidana hanya menghukum atau juga menyiapkan masa depan.
Panen pada Kamis (22/10) dilakukan bersama petugas dan peserta magang, menandakan adanya ekosistem kerja yang tidak sepenuhnya tertutup. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, Ode Mustafa, menegaskan tujuan utamanya adalah proses belajar dari budidaya sampai panen, bukan sekadar hasil.
Secara ekonomi, 52 pepaya dan 15 ikat kangkung tidak akan mengubah peta pangan Seram Bagian Barat dalam semalam. Namun, kebun lapas memberi dua dampak langsung, yakni mengurangi beban dapur lapas dan menambah suplai terbatas ke pasar sekitar, sebagaimana disampaikan Ode Mustafa.
Di level kebijakan, program ini diposisikan sebagai dukungan ketahanan pangan dan pelaksanaan “15 Program Aksi Kemenimipas” yang disebut Kepala Lapas Piru, Hery Kusbandono. Frasa itu penting, karena menempatkan kebun lapas sebagai bagian dari agenda negara, bukan sekadar kegiatan pengisi waktu.
Yang sering luput adalah kualitas keterampilan yang benar-benar terbentuk dari kegiatan agrikultur. R menyebut ia belajar “ketekunan dan tanggung jawab”, sementara Muh. Ramdhan Basir menekankan pembinaan harus “kegiatan nyata”, tetapi tidak dijelaskan standar kompetensi, durasi pelatihan, atau sertifikasi yang diakui pasar kerja.
Di banyak negara, program vokasi di penjara dinilai efektif ketika terhubung dengan kebutuhan industri dan memiliki jalur penempatan kerja pasca-bebas. Tanpa jembatan itu, keterampilan cenderung berhenti sebagai pengalaman, bukan modal ekonomi yang bisa menekan residivisme.
Di sisi lain, pertanian adalah sektor yang relatif inklusif bagi eks-narapidana karena bisa dimulai dari skala kecil dan tidak selalu mensyaratkan ijazah. Tantangannya terletak pada akses lahan, modal bibit, dan jaringan pemasaran, yang sering kali tidak dimiliki orang yang baru keluar dari sistem pemasyarakatan.
Panen di Lapas Piru layak dibaca sebagai simbol, bahwa pembinaan kemandirian tidak harus mewah untuk menjadi bermakna. Tetapi simbol tidak boleh menggantikan ukuran keberhasilan yang konkret, seperti berapa orang yang benar-benar bekerja atau berwirausaha setelah bebas.
Jika hasil panen dipasarkan, publik berhak tahu skema akuntabilitasnya, mulai dari pencatatan produksi hingga pemanfaatan pendapatan. Transparansi penting agar program tidak berubah menjadi etalase seremonial yang indah di berita, namun tipis dampaknya bagi Warga Binaan.
Yang paling krusial adalah memastikan kerja produktif tidak melenceng menjadi kerja murah yang menguntungkan institusi tanpa melindungi hak belajar narapidana. Program akan jauh lebih kuat bila disertai kurikulum tanam, pendampingan pasca-bebas, serta kemitraan dengan dinas pertanian atau pelaku usaha lokal.
Panen pepaya California dan kangkung di SAE Lapas Piru memperlihatkan satu hal yang sederhana, perubahan perilaku sering tumbuh dari rutinitas yang terukur. Ketika Warga Binaan belajar merawat tanaman, mereka juga belajar merawat harapan, meski pelan dan terbatas.
Pertanyaannya kini, apakah negara dan masyarakat siap menyambut keterampilan itu menjadi kesempatan kerja yang nyata, bukan sekadar catatan kegiatan. Jika ketahanan pangan adalah tujuan bersama, maka ketahanan hidup mantan narapidana juga seharusnya menjadi bagian dari agenda yang sama.
(Orbit dari berbagai sumber, 30 Oktober 2026)
