Kesepakatan Van Gogh Nazi: Sotheby’s Jelang Lelang US$180 Juta
ORBITINDONESIA.COM – Kesepakatan Van Gogh era Nazi akhirnya dicapai sehari sebelum Sotheby’s melelang lukisan Vincent van Gogh yang diperkirakan tembus US$180 juta. Kasus “Châtaigniers en fleurs” kembali membuka luka lama: apakah karya seni dijual “di bawah tekanan” saat keluarga Yahudi dikejar rezim Nazi.
Sotheby’s menyatakan pemilik saat ini, keluarga Blaquier-Arrieta, dan ahli waris Yahudi dari pemilik lama mencapai “solusi yang saling memuaskan.” Rumah lelang tidak merinci isi kesepakatan, tetapi menyebut “perkara selesai” menjelang lelang di New York.
Ahli waris Samuel Fischer, penerbit Yahudi di Berlin sebelum Perang Dunia II, semula memprotes penjualan tersebut. Mereka menilai lukisan itu dijual pada 1930-an karena kesulitan finansial yang dipicu langsung oleh persekusi Nazi.
Pengacara mereka, Gunnar Schnabel, meminta Sotheby’s membuktikan tanpa keraguan bahwa penjualan terjadi pada harga pasar. Ia juga menuntut bukti bahwa keluarga akan menjualnya “bahkan tanpa kekuasaan Nazi,” mengacu pada korespondensi yang dilihat The New York Times.
Sotheby’s sebelumnya menyatakan riset mereka tidak menemukan penjualan dilakukan di bawah paksaan. Namun Sotheby’s mengaku tetap berkomitmen mencari resolusi, dan akhirnya kesepakatan diumumkan sehari sebelum lelang.
Dalam pernyataan bersama, ahli waris Fischer berterima kasih atas negosiasi yang “adil dan penuh kepercayaan.” Mereka menekankan kesepakatan ini memungkinkan pengakuan atas penderitaan keluarga Fischer pada era Nazi serta menghormati upaya Gisela Berman Fischer mencari keadilan.
Keluarga Blaquier-Arrieta juga menyebut penyelesaian berlangsung damai dan konstruktif. Mereka berharap karya itu berpindah ke “generasi kolektor baru” dengan hasil lelang yang luar biasa.
Terjemahan ringkas artikel sumber: sebuah lukisan Van Gogh berjudul “Châtaigniers en fleurs” (“Pohon Kastanye Berbunga”) akan dilelang oleh Sotheby’s dengan estimasi US$180 juta. Sehari sebelum lelang, pemilik sekarang dan ahli waris pemilik lama Yahudi mencapai kesepakatan terkait klaim “penjualan di bawah tekanan” pada 1930-an.
Lukisan itu dibuat Van Gogh di Auvers-sur-Oise pada 1890, tak lama setelah keluar dari fasilitas psikiatri. Sotheby’s menggambarkannya sebagai adegan jalan yang hidup dengan sapuan kuas megah dan warna ekspresif.
Samuel Fischer, pendiri S. Fischer Verlag, membeli karya itu di Berlin pada 1909. Menurut katalog Sotheby’s, lukisan dititipkan ke galeri Paul Cassirer & Co. di Amsterdam pada 1932 atau 1933, tepat saat Nazi naik berkuasa.
Fischer wafat pada 1934, dan koleksi seni serta bisnis penerbitan beralih ke putrinya Brigitte dan menantunya Gottfried Bermann-Fischer. Pada Juni 1936, galeri tersebut menjual lukisan di Belanda kepada kolektor Prancis Marcel dan Henriette Kapferer atas nama Bermann-Fischer.
Pada saat penjualan 1936 itu, Bermann-Fischer sudah melarikan diri dari Berlin ke Wina dan membuka cabang penerbitan di Austria. Schnabel meyakini penjualan dipicu krisis finansial yang lahir dari persekusi Nazi, termasuk pemboikotan penulis besar seperti Hermann Hesse dan Thomas Mann serta pembakaran buku.
The New York Times melaporkan keluarga itu juga dipaksa membayar “Reich flight tax,” pajak besar atas aset warga yang kabur dari Jerman Nazi. Mereka memang menyelundupkan sebagian koleksi seni ke Austria, lalu pindah ke Swedia dan akhirnya ke Amerika Serikat.
Sotheby’s menilai tidak ada bukti penjualan dilakukan di bawah tekanan, dan menyebut transaksi 1936 terjadi pada 68.000 franc Swiss, sekitar US$22.000 saat itu. Sebagai pembanding, “Verger avec cyprès” milik Van Gogh yang terjual US$117 juta pada 2022 dilaporkan pernah dijual sekitar US$15.000 pada 1935.
“Châtaigniers en fleurs” berpeluang memecahkan rekor lelang Van Gogh, melampaui “Verger avec cyprès.” Sotheby’s juga memberi “guarantee,” yakni penjual dijamin menerima harga minimum, meski nilai lantai tidak dibuka.
Lukisan ini termasuk satu dari 12 karya dalam koleksi mendiang pebisnis Argentina Carlos Pedro Blaquier dan Nelly Arrieta de Blaquier, berisi juga nama Monet, Renoir, dan Cézanne. Keluarga Blaquier-Arrieta membeli lukisan itu pada 1975 setelah berpindah tangan beberapa kali pascaperang.
Kerumitan hukum muncul karena penjualan terjadi di Belanda, yang saat itu belum diduduki Nazi, sehingga ahli waris awalnya minim dasar hukum pascaperang. Namun pedoman politik non-mengikat seperti Washington Principles 1998 dan Terezin Declaration 2009 memberi kerangka baru untuk menilai “forced sales” atau penjualan di bawah tekanan.
Preseden modern bermunculan, seperti pengembalian lukisan Gustav Klimt oleh pemerintah Prancis pada 2022 kepada ahli waris yang dipaksa menjual murah pada 1938. Ada juga gugatan terhadap Guggenheim terkait Picasso pada 2023, meski kasusnya ditolak pada 2024.
Pasar lelang cenderung menghindari karya yang berpotensi memicu klaim restitusi karena menakuti pembeli dan mengundang kritik kelompok advokasi. Pada 2023, Christie’s bahkan membatalkan lelang ratusan perhiasan koleksi Heidi Horten di tengah sorotan asal-usul kekayaan yang terkait pembelian bisnis Yahudi “di bawah tekanan.”
Kesepakatan Van Gogh era Nazi ini menunjukkan satu hal: kebenaran sejarah jarang hadir sebagai vonis hitam-putih di ruang lelang. Ketika dokumen tidak cukup untuk membuktikan “paksaan,” etika publik justru menuntut standar yang lebih tinggi dari sekadar kepatuhan legal.
Di sinilah frasa “mutually satisfactory resolution” terasa seperti bahasa diplomatik yang menyembunyikan inti masalah. Publik berhak bertanya apakah ada kompensasi, pembagian hasil, atau pengakuan formal, karena transparansi adalah mata uang kepercayaan.
Argumen Sotheby’s bahwa harga 68.000 franc Swiss “tidak tampak merugikan” juga tidak otomatis menutup perkara. Penjualan di bawah tekanan tidak selalu berarti harga jatuh bebas, melainkan keputusan menjual yang dipercepat oleh ancaman, pajak, pemboikotan, dan pelarian.
Kasus ini memperlihatkan pergeseran penting: dari restitusi berbasis penyitaan langsung menuju evaluasi “forced sale” yang lebih halus dan rumit. Washington Principles 1998 dan Terezin Declaration 2009 memang tidak mengikat, tetapi membentuk moral ekonomi baru di pasar seni global.
Rumah lelang berada di persimpangan kepentingan, antara memastikan karya laku dan menjaga integritas provenance. Jika mereka memilih diam soal detail kesepakatan, mereka mungkin menang malam itu, tetapi berisiko kalah dalam jangka panjang di arena reputasi.
Pada titik ini, lelang bukan sekadar soal rekor Van Gogh, melainkan soal siapa yang menanggung biaya sejarah. Nilai US$180 juta dapat memukau, tetapi pertanyaannya tetap: berapa harga yang pantas untuk memulihkan martabat keluarga yang pernah dipaksa bertahan hidup.
Kesepakatan sebelum lelang “Châtaigniers en fleurs” memberi jalan keluar praktis, tetapi tidak otomatis menutup debat tentang keadilan. Ia justru menegaskan bahwa pasar seni modern masih bernegosiasi dengan bayang-bayang Reich Ketiga.
Jika karya seni adalah warisan peradaban, maka provenance adalah catatan etiknya. Tanpa transparansi, publik akan terus curiga bahwa “rekor” dibangun di atas cerita yang belum sepenuhnya dibereskan.
Mungkin inilah pelajaran yang paling tajam: sejarah tidak pernah benar-benar selesai ketika hanya diselesaikan dengan transaksi. Pertanyaannya kini, apakah industri seni berani menjadikan keadilan sebagai standar, bukan sekadar risiko yang dikelola. (Orbit dari berbagai sumber, 18 November 2026)