Menggugat 20 Mei: Mengapa Sarekat Islam, Bukan Budi Utomo, Pelopor Kebangkitan Nasional
Oleh Nazaruddin
ORBITINDONESIA.COM - Setiap tanggal 20 Mei, bangsa ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Narasi tunggal historiografi resmi kita hampir selalu mengarahkan ingatan publik pada satu titik: berdirinya Budi Utomo (BU) pada 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa STOVIA.
Narasi mapan ini menempatkan BU sebagai organisasi modern pertama yang memicu kesadaran berbangsa. Namun, jika kita membongkar lembar demi lembar realitas sosial-politik masa itu, pembacaan sejarah semacam ini terasa sangat bias elite, bias Jawa-sentris, dan ahistoris.
Dalam timbangan kesadaran nasionalisme yang berbasis massa dan antikolonial, kehormatan sebagai pelopor sejati Kebangkitan Nasional sebetulnya lebih tepat disematkan pada Sarikat Dagang Islam (SDI)—yang kelak bermutasi menjadi Sarekat Islam (SI).
Jebakan Elitisme Budi Utomo
Untuk menguji sahih tidaknya klaim Kebangkitan Nasional, kita harus melihat kembali gen dan watak dasar dari Budi Utomo.
Organisasi yang didirikan oleh Soetomo dan kawan-kawan atas ide dr. Wahidin Sudirohusodo ini pada mulanya sama sekali tidak mengusung ide "Indonesia" sebagai entitas politik yang merdeka.
Keanggotaan BU terbatas hanya pada kaum priyayi (aristokrat Jawa) dan pegawai negeri kolonial (pangreh praja). Tujuan awal mereka pun sangat partikular: memajukan pengajaran bagi kaum mengecap pendidikan di Jawa dan Madura, serta melestarikan kebudayaan Jawa.
Secara politik, Budi Utomo justru cenderung konservatif dan kooperatif dengan pemerintah kolonial. Dalam Kongres Pertama BU di Yogyakarta (Oktober 1908), usulan untuk mengubah BU menjadi partai politik ditolak keras.
Bahkan, tokoh-tokoh sepuh priyayi yang kemudian mengambil alih kepemimpinan BU menegaskan loyalitas mereka pada pemerintah Hindia Belanda. BU menolak gagasan radikal dan lebih memilih bergerak dalam koridor "etnisitas Jawa" yang harmonis dengan kolonialisme.
Mengaitkan organisasi yang eksklusif, elitis, dan berorientasi lokal ini dengan embrio "Kebangkitan Nasional" yang bersifat inklusif adalah sebuah lompatan logika sejarah yang dipaksakan.
Denyut Nadi Rakyat dan Watak Radikal Sarekat Islam
Kontras dengan Budi Utomo yang lahir di ruang kelas steril Batavia, kesadaran nasional yang tulen justru lahir dari denyut nadi pasar dan keresahan ekonomi rakyat jelata.
Adalah Haji Samanhudi yang pada tahun 1905—tiga tahun sebelum Budi Utomo—mendirikan Sarikat Dagang Islam (SDI) di Surakarta.
Awalnya, SDI lahir sebagai benteng pertahanan ekonomi untuk melindungi pedagang batik pribumi dari monopoli dan privilese yang dinikmati oleh pedagang etnis Tionghoa di bawah restu hukum kolonial.
Di sini, SDI sudah mempraktikkan perlawanan nyata terhadap struktur kelas berbau rasial yang diciptakan Belanda.
Ketika kepemimpinan beralih ke tangan H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912, nama organisasi diubah menjadi Sarekat Islam (SI). Di bawah kendali "Raja Jawa Tanpa Mahkota" ini, SI bertransformasi dari sekadar serikat dagang menjadi gerakan massa (mass movement) modern pertama di Nusantara.
SI meruntuhkan sekat-sekat feodal. Di saat Budi Utomo sibuk berdiskusi menggunakan bahasa Belanda di kalangan elite, SI turun ke basis-basis massa: kalangan santri, buruh, petani, dan pedagang kecil di pasar-pasar, menggunakan bahasa Melayu Pasar yang inklusif sebagai bahasa pengantar.
Daya Dobrak Massa Sarekat Islam
Dalam waktu singkat, keanggotaan SI melesat bak meteor. Pada dekade 1910-an, jumlah anggotanya ditaksir mencapai ratusan ribu hingga menembus angka 2 juta orang yang tersebar dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, hingga Kalimantan.
Ini menjadikannya organisasi massa terbesar sepanjang sejarah Hindia Belanda pada masa itu. Budi Utomo, di sisi lain, kepayahan melampaui angka 10.000 anggota dan tetap terkurung dalam batas geografis Jawa-Madura.
SI juga memperkenalkan alat-alat perjuangan modern secara paripurna:
* Media Massa: Menerbitkan surat kabar kritis seperti Oetoesan Hindia sebagai panggung diskursus publik.
* Struktur Modern: Membentuk cabang-cabang (Kring) di tingkat desa hingga daerah terpencil.
* Parlemen: Memanfaatkan panggung Volksraad (Dewan Rakyat) untuk menyuarakan penderitaan rakyat akibat sistem kapitalisme kolonial.
Lebih jauh lagi, SI menjadi "rahim" bagi ideologi-ideologi besar Indonesia modern dan tempat persemaian kader politik lintas spektrum, mulai dari Agus Salim dan Abdul Muis (Sarekat Islam Putih/Kanan), hingga Semaoen, Darsono, dan Tan Malaka (Sarekat Islam Merah/Kiri).
Dekonstruksi Bias Sejarah
Jika fakta historis begitu benderang menunjukkan bahwa SI adalah motor penggerak massa yang sesungguhnya, mengapa Budi Utomo yang dipilih sebagai simbol Kebangkitan Nasional?
Jawabannya terletak pada kepentingan politik stabilitas. Penetapan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dipelopori oleh Sukarno pada tahun 1948 untuk merajut persatuan di tengah ancaman disintegrasi bangsa pasca-kemerdekaan. Narasi ini kemudian direproduksi secara masif dan kaku oleh rezim Orde Baru.
Bagi penguasa yang mengagungkan stabilitas, watak Budi Utomo yang santun, priyayi, Jawa-sentris, kooperatif, dan tidak konfrontatif jauh lebih "aman" untuk dijadikan teladan nasionalisme ketimbang Sarekat Islam yang berwatak islami, populis, radikal, akrab dengan pemogokan buruh, dan secara terang-terangan menuntut kemerdekaan (self-government).
Kesimpulan: Sarikat Dagang Islam, Bukan Budi Utomo
Jika kebangkitan nasional diartikan secara jujur sebagai sebuah momentum kesadaran kolektif dari seluruh lapisan rakyat—lintas kelas, lintas etnis, dan lintas wilayah—untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme, maka Budi Utomo tidak memenuhi syarat tersebut.
Budi Utomo hanyalah kebangkitan sebuah golongan (priyayi Jawa) yang mencari posisi tawar di dalam sistem kolonial.
Pelopor sejati dari kebangkitan nasional Indonesia adalah Sarikat Dagang Islam/Sarekat Islam. Melalui gerakan ekonominya di tahun 1905 dan gerakan massa politiknya setelah itu, SI-lah yang pertama kali membakar kesadaran rakyat bahwa mereka adalah satu bangsa yang sedang tertindas, dan satu-satunya jalan keluar adalah merebut kemerdekaan.
Sudah saatnya kita meluruskan kiblat sejarah: mengembalikan kehormatan kepeloporan bangsa kepada mereka yang bergerak bersama rakyat, bukan yang berkerumun di sekitar lingkaran kekuasaan penjajah.***
