Andy Noorsaman Sommeng: Sovereign AI dan Universitas Indonesia: Mengapa Indonesia Perlu Memilikinya.
Oleh Andy Noorsaman Sommeng, Guru Besar Tetap Fakultas Teknik UI
ORBITINDONESIA.COM - Ada masa ketika kedaulatan negara diukur dari jumlah kapal perang, cadangan minyak, pelabuhan, dan pabrik baja. Kini, ukuran itu bertambah: siapa yang menguasai data, algoritma, pusat komputasi, talenta, dan model kecerdasan buatan.
Bangsa yang hanya menjadi pengguna AI akan menjadi pasar; bangsa yang membangun AI sendiri akan menjadi pembuat arah. Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya “memakai AI”.
Indonesia harus memiliki sovereign AI: kecerdasan buatan yang dibangun, dilatih, diatur, dan dimanfaatkan sesuai kepentingan nasional, bahasa nasional, nilai budaya, keamanan data, dan strategi pembangunan Indonesia.
Sovereign AI bukan sekadar membuat chatbot berbahasa Indonesia. Ia adalah kemampuan nasional untuk menguasai rantai nilai AI: data center, chip dan komputasi, dataset nasional, model bahasa Indonesia dan bahasa daerah, aplikasi untuk sektor strategis, regulasi etika, serta talenta yang mampu mengembangkan dan mengaudit teknologi tersebut.
Dalam konteks ini, Universitas Indonesia dapat menjadi salah satu simpul paling strategis: bukan sebagai “kampus pengguna AI”, tetapi sebagai rumah akademik, laboratorium kebijakan, inkubator teknologi, dan pusat kepercayaan publik bagi AI nasional.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki pijakan awal. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045 telah menempatkan AI sebagai instrumen transformasi nasional, dengan arah pengembangan jangka panjang sampai Indonesia Emas 2045.
Pemerintah juga menyiapkan peta jalan AI untuk memperkuat kedaulatan digital dan menarik investasi, terutama pada sektor strategis seperti kesehatan, pertanian, industri, dan pelayanan publik.
Namun strategi tanpa institusi penggerak akan menjadi dokumen yang rapi tetapi lambat bergerak. Di sinilah UI menjadi penting. UI memiliki legitimasi akademik, jaringan lintas disiplin, kedekatan dengan pemerintah dan industri, serta kapasitas untuk menyatukan ilmu komputer, teknik elektro, hukum, ekonomi, kedokteran, kesehatan masyarakat, kebijakan publik, humaniora, dan etika.
AI tidak bisa hanya diserahkan kepada insinyur perangkat lunak. AI menyentuh hukum, privasi, ketenagakerjaan, geopolitik, bahasa, pendidikan, demokrasi, industri, dan bahkan martabat manusia.
UI tidak mulai dari nol. Di awali berdirinya Pusilkom di era 80 an dan berkembang menjadi Fasilkom UI telah menjadi lokasi Center of Excellence, yang dirancang sebagai pusat kolaborasi riset AI dan deep learning dengan fasilitas komputasi canggih pada masanya.
Pada 2026, UI juga mengumumkan rencana pembangunan AI Centre bertaraf internasional dengan konsep modular data center di lingkungan kampus, sebagai bagian dari visi menjadikan UI hub inovasi teknologi global.
Mengapa harus melalui universitas, bukan langsung melalui kementerian atau BUMN saja? Karena AI membutuhkan ruang netral. Kementerian memiliki mandat kebijakan. BUMN memiliki mandat bisnis. Perusahaan teknologi memiliki mandat komersial.
Tetapi universitas memiliki mandat pengetahuan, verifikasi ilmiah, pendidikan talenta, dan penjagaan etika.
Sovereign AI yang sehat harus lahir dari pertemuan empat kekuatan: negara, industri, akademia, dan masyarakat. UI dapat menjadi simpul yang menghubungkan keempatnya.
Ada 5 alasan utama mengapa sovereign AI Indonesia perlu diperkuat melalui UI.
Pertama, kedaulatan data.
Data adalah minyak baru, tetapi berbeda dengan minyak, data melekat pada manusia: pasien, pelajar, petani, konsumen, warga negara. Jika data kesehatan, pendidikan, energi, transportasi, dan administrasi publik hanya diproses oleh sistem asing, maka sebagian pengetahuan tentang bangsa ini berada di luar kendali bangsa sendiri.
Sovereign AI memastikan data strategis Indonesia tidak hanya menjadi bahan baku gratis bagi model global, melainkan menjadi modal nasional yang dikelola secara aman, sah, dan produktif.
Kedua, kedaulatan bahasa dan budaya.
Model AI global sering fasih berbahasa Inggris, tetapi belum tentu memahami nuansa bahasa Indonesia, bahasa daerah, humor lokal, konteks hukum Indonesia, atau cara berpikir masyarakat Nusantara.
Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah dan kekayaan sosial yang tidak bisa direduksi menjadi terjemahan mekanis. Inisiatif seperti Sahabat-AI, yang diarahkan untuk membangun model bahasa Indonesia dan bahasa lokal, menunjukkan bahwa kebutuhan model AI berbasis konteks Indonesia sudah nyata.
Ketiga, kedaulatan industri. AI akan menjadi mesin produktivitas baru untuk energi, manufaktur, pertanian, logistik, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan pertahanan siber. Jika Indonesia hanya membeli aplikasi AI jadi, maka nilai tambah terbesar akan tetap berada di luar negeri.
Tetapi jika Indonesia membangun ekosistem AI sendiri, maka lahir industri baru: penyedia komputasi, penyedia dataset, pengembang model, auditor algoritma, konsultan AI, integrator industri, dan startup berbasis problem lokal.
Keempat, kedaulatan kebijakan. AI bukan sekadar teknologi; ia adalah kekuasaan yang dibungkus perangkat lunak. Algoritma dapat menentukan siapa mendapat kredit, siapa mendapat layanan kesehatan lebih cepat, siapa diawasi, siapa direkomendasikan, dan siapa disisihkan.
Karena itu Indonesia memerlukan kemampuan untuk mengaudit, menjelaskan, dan mengoreksi sistem AI. UI, dengan fakultas hukum, ilmu komputer, teknik, ekonomi, psikologi, kesehatan masyarakat, dan ilmu sosial-politik, dapat membangun kerangka AI governance yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga keadilan.
Kelima, kedaulatan talenta. AI tidak akan berdaulat jika talenta nasional hanya menjadi operator platform asing. Indonesia perlu peneliti model, insinyur data center, ahli keamanan siber, ahli data governance, ahli chip design, ahli linguistik komputasional, ahli hukum teknologi, dan pemimpin bisnis AI.
Kampus seperti UI dapat mencetak talenta tersebut secara berlapis: sarjana, magister, doktor, program profesional, pelatihan eksekutif, hingga sertifikasi industri .
Model sovereign AI melalui UI dapat dibangun dalam bentuk Indonesia Sovereign AI Hub. Pusat ini tidak hanya berupa gedung atau server, tetapi ekosistem. Di dalamnya terdapat pusat komputasi AI, repositori dataset nasional yang terkurasi, laboratorium model bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pusat etika dan regulasi AI, inkubator startup, program sertifikasi AI untuk pemerintah dan BUMN, serta pusat uji keselamatan algoritma. UI dapat menjadi laboratorium nasional terbuka yang melayani pemerintah, BUMN, industri, UMKM, sekolah, rumah sakit, dan pemerintah daerah.
Dalam desain kelembagaan, UI sebaiknya tidak berjalan sendiri. Sovereign AI harus didukung oleh negara, BUMN, industri digital, operator telekomunikasi, lembaga riset, dan lembaga pendanaan seperti Danantara bila diarahkan sebagai sovereign investment platform.
Negara memberi mandat dan regulasi. UI memberi ilmu, talenta, dan validasi. BUMN memberi use case strategis: energi, pelabuhan, logistik, kesehatan, keuangan, pangan, dan infrastruktur . Industri memberi kecepatan eksekusi. Investor memberi modal jangka panjang. Masyarakat memberi legitimasi dan kontrol etis.
Tetapi proyek ini harus hati-hati. Jangan sampai “sovereign AI” hanya menjadi slogan baru untuk membangun gedung mahal, membeli GPU, lalu berhenti pada seremoni. Risiko utamanya ada lima:
- pemborosan investasi komputasi, ketergantungan pada vendor tunggal,
- kekurangan talenta senior, lemahnya tata kelola data, dan rendahnya adopsi industri.
Maka UI harus menempatkan sovereign AI sebagai program nasional berbasis use case, bukan sekadar proyek infrastruktur.
Use case awal harus jelas.
Misalnya :
- AI untuk layanan kesehatan primer,
- AI untuk bahasa daerah,
- AI untuk manajemen energi nasional,
- AI untuk deteksi korupsi pengadaan,
- AI untuk prediksi gagal panen,
- AI untuk pendidikan adaptif,
- AI untuk keselamatan industri, dan
- AI untuk administrasi hukum.
Dari kasus-kasus konkret itu, model dilatih, dataset dibersihkan, talenta dibentuk, dan manfaat publik diukur.
Sovereign AI juga harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah nasionalisme teknologi yang tertutup: seolah semua harus dibuat sendiri dari nol. Ini tidak realistis. Indonesia tetap perlu kerja sama global dengan perusahaan teknologi, universitas dunia, dan penyedia infrastruktur.
Ekstrem kedua adalah ketergantungan total: semua diserahkan kepada platform asing, sementara Indonesia hanya menjadi pelanggan. Jalan yang tepat adalah kedaulatan terbuka: bekerja sama dengan dunia, tetapi memegang kendali atas data strategis, arsitektur kritis, standar etik, talenta inti, dan prioritas nasional.
Melalui UI, Indonesia dapat membangun AI yang bukan hanya pintar, tetapi juga berpihak. AI yang memahami bahasa nelayan, petani, guru, dokter puskesmas, insinyur kilang, regulator energi, hakim, mahasiswa, dan pelaku UMKM. AI yang tidak hanya menjawab dalam bahasa Indonesia, tetapi berpikir dalam konteks Indonesia. AI yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi memperkuat kemandirian nasional.
Pada akhirnya, sovereign AI adalah proyek peradaban. Ia menentukan apakah Indonesia menjadi bangsa pengguna, bangsa penyewa, atau bangsa pencipta.
Universitas Indonesia, dengan sejarah intelektual dan posisi nasionalnya, dapat menjadi rahim bagi kedaulatan baru itu. Bukan kedaulatan yang gagah di pidato, tetapi rapuh di server. Bukan kedaulatan yang hanya ditulis dalam roadmap, tetapi hidup dalam riset, industri, kebijakan, dan layanan publik.
Indonesia membutuhkan sovereign AI karena masa depan tidak lagi hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki sumber daya alam. Masa depan ditentukan oleh siapa yang mampu mengolah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi kemakmuran.
Bila dulu kampus melahirkan insinyur untuk membangun jembatan, bendungan, kilang, dan jalan raya, maka kini kampus harus melahirkan arsitek kecerdasan nasional.
Dan UI, bila berani mengambil peran itu, dapat menjadi lebih dari universitas. Ia dapat menjadi pusat kedaulatan digital Indonesia.
|A||N||S| - Dosen-GBUI
Buittenzorg, 13 Mei 2026 - Verba volant, scripta manent. ***
