Kemewahan Pertumbuhan 5,61% di Tengah “Badai”Rupiah dan Fiskal yang “Panas Dingin”
Oleh Sariman Bin Saridin
ORBITINDONESIA.COM - Angka itu datang bak sampanye yang dibuka di geladak kapal ketika awan hitam sudah setengah lingkaran di cakrawala. Pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal pertama 2026—sebuah capaian yang dalam situasi normal layak dirayakan dengan secangkir kopi mahal dan senyum tipis para teknokrat.
Tapi kita sedang tidak dalam situasi normal. Kita berada di sebuah persimpangan yang oleh peta risiko disebut sebagai peralihan dari repricing risiko menuju penularan antarpasar. Dalam momen seperti ini, angka 5,61 persen bukanlah jawaban. Ia adalah pertanyaan besar: apakah kita sedang menikmati fondasi yang kokoh, atau hanya menunda pengakuan atas retakan yang sudah mulai merambat?
Seorang kawan lama saya, pelaku pasar yang biasanya dingin, berkirim pesan pagi ini: "Pertumbuhan 5,61% itu seperti pesta di lantai dua, sementara di lantai bawah rupiah sudah jebol ke 17.410." Metaforanya tidak berlebihan. Karena di saat yang sama, credit default swap (CDS) lima tahun kita bertengger di 91,290 basis poin, CDS sepuluh tahun di 144,133 bps, dan yield obligasi negara 10 tahun di 6,814 persen.
Ini bukan angka-angka yang muncul dalam ekonomi yang sehat-normal. Ini adalah sinyal bahwa pasar tengah melakukan repricing risiko secara diam-diam namun sistematis. Harga aset Indonesia sedang ditulis ulang oleh tangan-tangan yang tidak kita kenal, di ruang-ruang yang tidak kita undang.
Kita harus membaca situasi ini dengan kacamata ekonomi-politik, bukan sekadar ekonomi teknik. Karena yang terjadi bukan semata soal permintaan agregat atau inflasi inti. Yang terjadi adalah pergesekan antara kepentingan politik jangka pendek dan keharusan struktural jangka panjang.
Di satu sisi, pertumbuhan 5,61 persen menjadi tameng yang nyaman bagi pemerintah untuk mengatakan, “Lihat, kami berhasil membalikan arah ekonomi.” Konsumsi rumah tangga masih bergerak, investasi belum kolaps. Tapi di sisi lain, pelemahan rupiah yang persisten—telah menyentuh 17.445 year-to-date—adalah katup yang membocorkan klaim keberhasilan itu.
Karena rupiah yang melemah bukan sekadar soal angka di layar Reuters. Ia adalah gerbang masuk menuju inflasi hulu, biaya impor yang melonjak, dan akhirnya tekanan ke suku bunga Bank Indonesia. Inilah yang boleh jadi masuk tahap penularan.
Dan di sinilah letak dilema ekonomi-politik itu. Bank Indonesia, dalam posisinya yang "tertahan", kini menjadi aktor yang serba salah. Menaikkan suku bunga untuk membela rupiah? Kredit akan melambat, pertumbuhan bisa terpangkas, dan itu berimplikasi elektoral.
Menahan suku bunga? Rupiah bisa terus terperosok, dan biaya impor—terutama energi dan pangan—akan menjalar ke harga-harga di pasar tradisional, yang langsung menyentuh dapur rakyat. Tidak ada pilihan yang bebas risiko. Setiap keputusan adalah pertukaran antara luka hari ini dan amputasi esok hari.
Fiskal juga tak kalah terjepit. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga kredibilitas—defisit harus dikelola, utang harus terlihat terkendali, obligasi negara harus tetap diminati investor asing yang kini meminta yield tinggi. Di sisi lain, subsidi energi dan pangan adalah bantalan politik yang tak mudah dikempiskan.
Ketika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah secara simultan, maka subsidi meledak. Dan ketika subsidi meledak, ruang fiskal untuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan menyempit. Ini bukan sekadar soal APBN. Ini soal siapa yang menanggung beban penyesuaian. Apakah pemilik modal yang akan memindahkan portofolionya, ataukah buruh tani yang akan membayar lebih mahal untuk setiap liter solar?
Angka pertumbuhan 5,61 persen pun harus kita bongkar dengan pisau bedah. Dari mana datangnya? Konsumsi domestik, ya. Tapi konsumsi domestik di Indonesia seringkali adalah konsumsi kelompok atas-menengah, yang daya belinya tidak langsung terpukul oleh gejolak nilai tukar dalam jangka pendek.
Sementara itu, sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak—pertanian, perdagangan informal, industri padat karya—mulai merasakan getaran dari biaya input yang naik. Ini soal distribusi. Pertumbuhan agregat bisa tampak cemerlang, tetapi jika ia semakin timpang, maka krisis sosial sudah mengintip dari balik tirai. Dan peta risiko kita sendiri adalah, krisis riil dan sosial, memang belum terjadi.
Tapi “dompet” masyarakat tidak pernah berbohong. Ia hanya belum sampai di titik itu. Tapi tanda-tanda itu ada, seperti sulitnya mencari kerja, kelas menengah bawah mulai kehilangan pendapatan, tabungan kelas receh makin menyusut, masyarakat sudah mantab — “makan tabungan”. Rombongan Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya-nanya) makin banyak di mall-mall.
Ada godaan besar dari para pengambil kebijakan untuk mengatakan: "Krisis belum terjadi. Kami bisa membelokan arah ekonomi Indonesia" Betul, secara teknikal, IHSG masih rebound 1,22 persen, likuiditas pasar masih berjalan, belum ada tanda pembeli menghilang.
Tapi sejarah krisis—dari Asia 1998, dari Yunani 2010, dari Argentina berkali-kali—mengajarkan kita bahwa krisis jarang mengumumkan dirinya dengan gong. Ia datang seperti asap dulu, lalu api, lalu tiba-tiba seluruh rumah terbakar.
Gambaran yang kita pegang sekarang ini menunjukkan asap sudah mengepul: repricing sudah berlangsung kuat, kanal penularan mulai terbentuk. Tidak perlu panik, tapi menunda kewaspadaan adalah bentuk lain dari bunuh diri politik.
Yang mengganggu dari angka 5,61 persen adalah aroma business as usual-nya. Seolah-olah kita bisa terus tumbuh dengan cara yang sama di tengah konstelasi global yang berubah drastis. Suku bunga global masih tinggi, fragmentasi geopolitik kian tajam, perang dagang tak kunjung usai.
Dalam situasi begini, ekonomi seperti Indonesia yang bergantung pada aliran modal asing untuk membiayai defisit kembar—current account dan fiskal—adalah ekonomi yang sangat rentan terhadap sudden stop. Dan yang kita butuhkan bukan sekadar pertumbuhan, tapi ketahanan struktur. Bukan sekadar konsumsi yang digenjot oleh kredit dan diskon, tapi produktivitas yang naik karena transformasi.
Tapi justru di titik inilah perbincangan kita paling sepi. Kebijakan ekonomi kita terlalu sering tersandera oleh logika jangka pendek: menjaga agar IHSG tidak longsor, menjaga agar pertumbuhan kuartalan tidak anjlok, menjaga agar sentimen investor tidak berbalik. Semua itu penting, tetapi mereka bukan fondasi.
Fondasi adalah industrialisasi, hilirisasi yang tidak diskriminatif, pendidikan vokasi, dan pembangunan institusi pasar yang transparan. Tanpa itu, kita hanya akan terus menjadi penonton dalam drama pertumbuhan yang rapuh—tumbuh saat global murah likuiditas, jatuh saat global berbalik arah.
Para ekonom sering mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia bukan sekadar soal angka, melainkan soal kuasa. Siapa yang diuntungkan oleh nilai tukar yang rendah? Eksportir, terutama di sektor ekstraktif. Siapa yang dirugikan? Importir, produsen berbasis bahan baku impor, dan pada akhirnya konsumen kecil. Maka kebijakan tidak pernah netral. Ia selalu berpihak.
Dan ketika peta risiko menunjukkan bahwa penularan mulai terbentuk, pertanyaan kritisnya adalah: penularan ke siapa? Jika biaya penularan itu akan ditanggung oleh mereka yang paling tidak berpunya—melalui inflasi bahan pokok, melalui suku bunga kredit mikro yang naik—maka kita tidak sedang menuju krisis kepercayaan, melainkan krisis keadilan.
Saya bukan hendak meramal badai. Ramalan adalah pekerjaan dukun dan astrolog, bukan ekonom. Tapi adalah kewajiban para pengelola negara untuk membaca kondisi dengan jujur. Sudah seharusnya membuat kita tidak terlena.
Pertumbuhan 5,61 persen adalah kemewahan. Tapi kemewahan hanya bisa dinikmati jika kapal masih mengapung. Jika jangkar struktural tidak segera diperkuat, jika kebijakan hanya menjadi permainan tambal-sulam antara menjaga rupiah dan merawat popularitas, maka kemewahan itu akan berubah menjadi mahal: mahal harganya, mahal konsekuensinya.
Maka selagi masih dini dan baru, selagi sinyal pembeli menghilang belum muncul, inilah waktu yang tepat untuk bertindak, bukan untuk berpidato. Bank Indonesia harus diberi ruang politik untuk melakukan tugasnya tanpa dibebani kalender elektoral. Disandera oleh penguasa.
Dan, Pemerintah harus berani mendefinisikan ulang prioritas fiskal, apakah beban program prioritas tetap menjadi gajah di ruang tamu, atau perlahan kita pindahkan ? Dan kita, sebagai publik, harus berhenti menganggap pertumbuhan 5,61 persen sebagai bukti bahwa semuanya baik-baik saja. Karena dalam ekonomi-politik, tidak ada yang benar-benar baik-baik saja sampai kerentanan terakhir di peta itu benar-benar dimatikan.
Kita belum krisis. Tapi kita sudah berada di lorong menuju ke sana. Aroma asap sudah tercium. Pesta di lantai dua itu boleh berlanjut, asal kita tahu bahwa di bawah, pondasi mulai bergoyang. Dan sejarah tidak akan bertanya berapa pertumbuhan kita. Ia akan bertanya: apa yang kita lakukan ketika tanda-tanda itu sudah ada di depan mata?
Sense of crisis dari para pejabat itu yang tidak ada. Itu bisa dilihat dengan pertumbuhan 5,61% para pejabat sudah “sesumbar” berhasil keluar dari “kutukan” pertumbuhan 5%. Sementara di halaman rumah rupiah terus “kedodoran” dan fiskal juga sedang “panas dingin” — tidak baik-baik saja. Apakah berkah pertumbuhan ekonomi ini dirasakan oleh kita? ”Pokoknya ada!”
Suriname, 6 Mei 2026
