Dimas Supriyanto: Ketika Persepsi Mengalahkan Hukum
Oleh Dimas Supriyanto, wartawan senior
ORBITINDONESIA.COM - Kita hidup di zaman yang aneh: tuduhan bisa berlari lebih cepat daripada bukti, dan persepsi selalu menang sprint melawan hukum.
Dulu, dalam logika sederhana hukum, siapa menuduh dia membuktikan.
Azasnya jelas : "Actori incumbit probatio". Barang siapa menuduh dia harus membuktikan.
Hari ini, logika terbalik. Yang dituduh justru yang didesak: “Kalau benar, tunjukkan saja.” Sederhana. Cepat. Memuaskan.
Dan, ironisnya, menyesatkan.
Fenomena ini bukan khas Indonesia. Di Amerika Serikat, Barack Obama pernah dipaksa menunjukkan akta kelahiran - untuk meredam teori konspirasi yang bahkan tak pernah berdiri kokoh secara hukum.
Di Malaysia, Anwar Ibrahim berkali-kali menghadapi tuduhan yang berkelindan dengan politik, sementara opini publik sudah lebih dulu mengambil posisi.
Di India dan Inggris, nama seperti Rahul Gandhi dan Jeremy Corbyn menunjukkan pola yang sama: klarifikasi selalu datang setelah reputasi terlanjur retak.
Lalu kita bertanya: mengapa di sini bisa terjadi? Jawabnya sederhana: karena kita ikut arus!
Pembuktian hukum berjalan pelan. Persepsi berlari kencang.
Dan publik, dengan segala kegemarannya menghakimi, memilih siapa yang ingin mereka percayai—bahkan sebelum hakim membuka sidang.
Apakah ini penting?
Jika kebenaran harus antre di belakang persepsi, ini bukan sekadar penting — ini berbahaya.
Apakah ini berdampak?
Jika reputasi bisa dihancurkan tanpa proses, ini bukan sekadar dampak — ini pembusukan.
Apakah ini membantu memahami?
Atau justru kita menikmati kemewahan menjadi hakim tanpa tanggung jawab?
Namun yang lebih menjengkelkan bukan sekadar keramaian tuduhan itu. Tuduhan, dalam politik, adalah menu harian.
Yang lebih mengusik adalah ketika mereka yang tahu hukum—mantan pejabat tinggi, orang-orang yang pernah duduk di pusat kekuasaan—ikut berbicara, tapi memilih jalan aman.
Mereka mengeluh: energi bangsa habis.
Kalimat yang terdengar bijak. Kalimat yang terdengar netral. Kalimat yang, jika diperiksa lebih jauh, kosong.
Energi habis oleh siapa?
Isu dilempar oleh siapa?
Narasi dipelihara oleh siapa?
Pertanyaan-pertanyaan itu menguap. Digantikan oleh keluhan yang nyaman: “ini melelahkan.”
Tentu melelahkan. Tapi kelelahan itu bukan datang dari langit. Ia lahir dari tuduhan yang dibiarkan hidup, dirawat terus - digembar-gemborkan - dijadikan talkshow berbulan bulan - dari keraguan yang tidak pernah diluruskan, dari keberanian yang ditunda.
Di titik ini, para elite justru mengambil posisi yang ganjil. Mereka tidak membela tuduhan. Mereka juga tidak membantahnya. Mereka seolah olah berdiri di tengah, mengeluh tentang kebisingan —seolah-olah kebisingan itu fenomena alam, bukan hasil dari sesuatu yang sengaja diciptakan.
Jika diam mereka memperpanjang umur tuduhan, tentu berdampak.
Apakah ini membantu memahami?
Atau justru ini seni menghindar yang dibungkus kebijaksanaan?
Kita akhirnya sampai pada ironi paling pahit: bukan hanya hukum yang kalah cepat, tapi juga keberanian untuk bersikap.
Pembuktian hukum selalu datang terlambat dibanding persepsi. Ya. Terlambat menjelaskan. Terlambat meluruskan. Terlambat memulihkan.
Dan di sela keterlambatan itu, publik sudah menjatuhkan vonisnya sendiri.
Di zaman ini, yang dituduh sibuk membuktikan diri. Yang menuduh cukup melempar, lalu menunggu.
Dan tokoh tokoh hebat yang tahu kebenaran — atau setidaknya tahu cara mencarinya —memilih mengeluh tentang kelelahan.
Kita tidak kekurangan hukum.
Kita tidak kekurangan aturan.
Kita hanya terlalu cepat percaya, dan terlalu lambat berpikir.***
.jpg)
