ORBITINDONESIA - Semangat belajar ya adikku tercinta, berikut ini Kunci jawaban soal SMP kelas 11mata pelajaran (mapel) PKN Halaman 65.

Pembahasan Kunci jawaban soal SMP kelas 11 mata pelajaran (mapel) PKN halaman 65 ini terkait tugas mandiri pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Kunci jawaban soal SMP kelas 11 mata pelajaran (mapel) halaman 65 karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pasa setiap periodenya. 

Baca Juga: Kunci Jawaban Soal SD Kelas 6 Tema 9 Subtema 1 Panduan Siswa dan Siswa

Sebelum menengok Kunci jawaban soal SMP kelas 11 mata pelajaran (mapel) halaman 65 PKN kelas 11 halaman 65, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Tugas Mandiri 2.2

Setelah kalian memahami materi di atas, coba kalian buat kesimpulan mengenai karakteristik pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada setiap periodenya.

Baca Juga: BNPT Helat Parade Budaya Nusantara dengan Kebaya Indonesia Perkuat Identitas Bangsa

Jawaban:

A. Periode 1945 – 1949

1. Akuntabilitas:

Pertanggungjawaban dari pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi.

2. Rotasi Kekuasaan:

Ada kemungkinan presiden menjadi diktator karena rotasi kekuasaan pada periode ini tidak terjadi.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik hanya terbuka kepada para pembentuk negara saja.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemiluhan umum pada periode ini belum terlaksana.

5. Pemenuhan Hak-hak Warga Negara:

Ada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sebagai negara yang baru merdeka, namun masih belum maksimal.

Baca Juga: TERBARU, Contoh Teks Doa Hari Pahlawan 10 November, Singkat dan Merasuk ke Hati

B. Periode 1949 – 1959

1. Akuntabilitas:

Pertanggungjawaban dari pemegang kekuasaan dan para politisi sangat tinggi.

Hal tersebut karena media massa dan parlementer sudah menjalankan fungsinya.

2. Rotasi Kekuasaan:

Parlemen yang memegang kekuasaan membuat beberapa kabinet yang berdiri harus diganti beberapa kali karena kurangnya mendapat kepercayaan.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Kurang adanya campur tangan pemerintah dalam pola rekrutmen politik pada periode ini, sehingga masing-masing partai bisa memilih ketua dan pengurusnya.

Baca Juga: Fantastis 1000 Kebaya Indonesia Tampil Memesona Hiasi Festival Lenggang Bali Pertiwi

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksanakan satu kali pada tahun 1955 dengan prinsip demokrasi.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Setiap warga negara memiliki hak-hak dasar yang sama.

C. Periode 1959 – 1965

1. Akuntabilitas:

Dengan adanya dekrit presiden tahun 1959, Presiden Ir. Soekarno memegang penuh kekuasaan negara pada periode ini.

2. Rotasi Kekuasaan:

Tidak adanya rotasi kekuasaan pada periode ini, karena secara konstitusi presiden paling berkuasa di pemerintahan.

Baca Juga: Untuk Cegah Terorisme BNPT Libatkan 20 Ribu Perempuan Memakai Kebaya Indonesia

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik ditentukan secara langsung oleh presiden.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Tidak ada pemilihan umum yang dilaksanakan pada periode ini.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Pada periode ini kekuasaan presiden otoriter sehingga hak dasar bagi warga negara menjadi lemah.

D. Periode 1965 – 1998

Baca Juga: Gus Yahya PBNU Minta Wayan Koster Bercerita Mengelola Keharmonian Bali Dalam Kemajemukan di Forum R20

1. Akuntabilitas:

Presiden Soeharto memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi karena dianggap bisa menyelamatkan bangsa dari keterpurukan setelah peristiwa G30/SPKI.

2. Rotasi Kekuasaan:

Rotasi kekuasaan hanya terjadi pada jajaran yang rendah dan wakil presiden saja, tetapi presiden tetap sama.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik dilakukan secara tertutup, di mana pemilu dilakukan hanya untuk memilih anggota DPR.

Lembaga lain selain DPR diawasi dan dikontrol langsung oleh lembaga kepresidenan.

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksanakan tujuh kali dalam rentan lima tahun, namun prinsip pemilihan umum pada periode ini tidak menerapkan prinsip demokrasi.

Baca Juga: Perajin Tahu dan Tempe Diharapakan Tetap Produksi, Meski Harga Kedelai Tinggi

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Pada periode ini, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak warga negara dan diskriminasi.

E. Periode 1998 – sekarang

1. Akuntabilitas:

Menerapkan demokrasi Pancasila sebagai salah satu fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

2. Rotasi Kekuasaan:

Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat.

3. Pola Rekrutmen Politik:

Rekrutmen politik dilakukan secara terbuka bagi semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga: Untuk Cegah Terorisme BNPT Libatkan 20 Ribu Perempuan Memakai Kebaya Indonesia

4. Pelaksanaan Pemilihan Umum:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat (demokratis).

Hal tersebut berlaku mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden, dan para wakil rakyat.

5. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Warga Negara:

Hak-hak warga negara sudah terjamin oleh konstitusi, seperti hak dalam berpendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya.

Baca Juga: TERBARU, Contoh Teks Doa Hari Pahlawan 10 November, Singkat dan Merasuk ke Hati

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa. ***