Davos 2026 dan Reposisi Indonesia: Prabowo di Persimpangan Tatanan Dunia Baru
Oleh Satrio Arismunandar
ORBITINDONESIA.COM - Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 tidak berdiri di ruang hampa. Ia berlangsung di tengah dunia yang sedang mengalami krisis struktur: perang berkepanjangan di Gaza dan Ukraina, rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok yang tak kunjung mereda, runtuhnya kepercayaan terhadap multilateralisme, serta bangkitnya Global South sebagai kekuatan penyeimbang.
Dalam lanskap seperti itu, Davos bukan lagi sekadar forum ekonomi, melainkan arena geopolitik tempat negara-negara menyampaikan arah strategisnya.
Pidato Prabowo karenanya patut dibaca bukan sebagai presentasi investasi atau pidato normatif tentang perdamaian, melainkan sebagai pernyataan reposisi Indonesia—sebuah upaya mendefinisikan ulang peran negara berkembang besar dalam dunia yang semakin terbelah.
Perdamaian sebagai Infrastruktur Kekuasaan
Ketika Prabowo menegaskan bahwa “tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian”, ia tidak sedang mengutip klise diplomatik. Ia sedang mengartikulasikan satu tesis geopolitik: perdamaian adalah prasyarat kekuasaan ekonomi, bukan sekadar tujuan moral. Dalam dunia yang ditandai oleh konflik terbuka dan perang proksi, stabilitas menjadi komoditas strategis.
Indonesia, melalui pidato ini, menawarkan dirinya sebagai ruang aman geopolitik—negara besar yang tidak menjadi medan tempur rivalitas kekuatan besar. Prinsip lama “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak” diberi makna baru: bukan sekadar politik bebas aktif, tetapi strategi bertahan hidup di tengah dunia multipolar yang semakin keras.
Ini adalah sinyal penting bahwa Indonesia tidak berniat menjadi pion dalam konflik global, tetapi juga tidak ingin tenggelam sebagai penonton.
Negara Kuat di Era Kerapuhan Global
Narasi Prabowonomics yang dibawa ke Davos menunjukkan pergeseran penting dalam pemikiran pembangunan Indonesia. Prabowo tidak memosisikan pasar sebagai aktor utama yang dibiarkan bekerja sendiri, tetapi juga tidak mematikan mekanisme kapitalisme. Ia menegaskan kembali peran negara kuat—bukan negara represif, melainkan negara yang mampu mengarahkan.
Dalam konteks geopolitik global, ini sejajar dengan tren yang sedang berlangsung: Amerika Serikat dengan industrial policy, Eropa dengan strategic autonomy, dan Tiongkok dengan state-led development. Indonesia, lewat Prabowo, sedang mengatakan bahwa ia tidak alergi terhadap peran negara dalam ekonomi, selama disiplin fiskal dan kredibilitas global tetap dijaga.
Pernyataan bahwa Indonesia tidak pernah gagal bayar utang bukan nostalgia sejarah, melainkan klaim keandalan di tengah krisis kepercayaan terhadap negara berkembang.
Politik Sosial sebagai Strategi Kekuasaan
Program-program sosial seperti makan bergizi gratis dan layanan kesehatan gratis, yang disampaikan di forum elite global, mengandung makna geopolitik yang sering luput dibaca. Di era ketidakpastian global, stabilitas domestik adalah fondasi kekuatan internasional.
Prabowo secara implisit menyampaikan bahwa Indonesia tidak ingin mengulangi kesalahan banyak negara berkembang: tumbuh cepat tetapi rapuh secara sosial. Dengan memperkuat fondasi rakyat, Indonesia sedang membangun strategic depth—ketahanan internal yang memungkinkan kebijakan luar negeri tetap luwes dan independen.
Dalam bahasa geopolitik, ini adalah investasi pada state resilience.
Indonesia dan Global South: Dari Moral ke Kepentingan
Pidato Prabowo menandai pergeseran halus dalam diplomasi Indonesia. Jika pada dekade sebelumnya Indonesia sering tampil sebagai normative actor—pembawa pesan moral—maka di Davos 2026 Indonesia tampil sebagai aktor kepentingan yang sadar daya tawarnya.
Tanpa konfrontasi terbuka terhadap Barat, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan dikunci dalam satu poros. Ini membuka ruang bagi Indonesia untuk berperan sebagai: penyeimbang antara Barat dan Global South, mitra alternatif dalam rantai pasok global, dan jembatan dialog di tengah fragmentasi dunia.
Reposisi ini penting, karena dunia pasca-hegemoni tunggal membutuhkan negara-negara yang mampu bergerak lentur tanpa kehilangan arah.
Davos sebagai Ujian Awal, Bukan Akhir
Namun geopolitik tidak diukur dari pidato, melainkan dari konsistensi tindakan. Davos hanyalah pintu masuk. Tantangan terbesar Prabowo adalah menjaga agar pesan stabilitas, keterbukaan, dan kemandirian tidak berhenti sebagai narasi global, tetapi menjelma dalam kebijakan domestik yang sinkron.
Jika Indonesia gagal mengeksekusi, Davos 2026 akan dikenang sebagai retorika yang menguap. Namun jika konsistensi terjaga, pidato ini bisa menjadi penanda bahwa Indonesia telah naik kelas: dari rule-taker menjadi aktor yang ikut membentuk arah zaman.
Penutup: Indonesia di Dunia yang Retak
Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, pilihan ekstrem—ikut blok atau melawan blok—justru berisiko. Pidato Prabowo di Davos menunjukkan bahwa Indonesia memilih jalan yang lebih sulit tetapi strategis: mandiri tanpa isolasi, terbuka tanpa tunduk.
Davos 2026, dalam pembacaan geopolitik, bukan sekadar forum ekonomi. Ia adalah cermin dunia yang retak—dan panggung bagi Indonesia untuk menyatakan bahwa di tengah keretakan itu, masih ada ruang bagi negara besar yang memilih stabilitas, rasionalitas, dan kemandirian sebagai sumber kekuatan.
*Satrio Arismunandar, pakar di SCSC (South China Sea Council). ***
.jpg)
